Jakarta — Praktek politikus yang juga elite partai politik bermain dalam proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bukan hal baru di negeri ini. Namun, bagaimana cara para politikus itu bermain dalam proyek-proyek di Kementerian BUMN itu?
Eks Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Said Didu menuturkan bahwa banyak modus dilakukan oleh para politikus itu. Dari bertandang ke kantor kementerian untuk menawarkan proyek hingga upaya menempatkan orang di jajaran direksi.
“Mereka biasanya mulai ingin menempatkan orang sebagai direksi di BUMN,” kata Said, Kamis, 14 Juli 2011 malam. “Lobi awalnya, biasanya mengenalkan oknum calon direksi tersebut pada pejabat-pejabat kementerian.”
Dalam ingatan Said, dari sekitar 700 posisi direksi BUMN, ada 850 usulan direksi. “Sebanyak 80 persen dari usulan partai politik,” kata Said. Sedangkan jumlah institusi sebanyak 141 BUMN.
Perusahaan BUMN yang paling diincar oleh partai politik biasanya adalah PT Pertamina, PT PLN, bank, PTP, dan pabrik pupuk. BUMN-BUMN ini dianggap paling ‘basah’.
Lalu, para anggota partai politik itu juga kerap membawa rekanan mereka ke kementerian. Tujuannya untuk memuluskan bisnis rekanannya tersebut. “Tolong dibantulah,” kata Said menirukan para anggota partai politik tersebut.
Mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil membenarkan upaya anggota partai politik ini. Tapi, ia menyatakan bahwa untuk melobi tak harus mampir ke Kementerian BUMN. “Lewat telepon,” katanya.
Atas upaya mencari lahan bisnis oleh anggota partai politik ini, Kementerian BUMN akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. “Bahwa seluruh karyawan dan direksi BUMN tidak boleh terlibat partai politik,” ujar Said.
Tapi, ternyata, kata Said, masih ada beberapa direksi BUMN yang nakal sehingga terpaksa dipecat. “Karena kita tahu good corporate governance-nya jelek” ujarnya. “Tidak obyektif, terlalu melayani partai politik dan memasukkan aspek non-korporasi dalam pengambilan keputusan.”
Sofyan pun membenarkan hal ini. “Saya ngomong terus terang. Kalau cari tikungan kiri-kanan, selama saya menteri, tidak akan ada kariernya,” ujar Sofyan menimpali. Sebab, direksi yang ditunggangi partai politik, menurut Sofyan, bisa diintervensi. Direksi BUMN dengan tipe seperti ini, kata Sofyan, tidak akan dipromosikan.
Sementara itu, soal nilai proyek yang ditawarkan dan diminati oleh anggota partai politik ini tidak bisa disebut oleh Said maupun Sofyan. Sebab, proyek itu ditangani oleh BUMN, bukan oleh kementerian.
Salah satu pejabat di Kementerian BUMN bahkan menyebutkan bahwa lobi politik bahkan tak jarang dilakukan pimpinan partai politik itu sendiri. “Partai penguasa memang,” kata pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut.
Bahkan, pejabat itu juga menyatakan bahwa Menteri BUMN saat ini, Mustafa Abubakar, pernah mengingatkan Said Didu tentang sikap anggota DPR. “Kau tidak disukai orang DPR,” kata Mustafa kepada Said seperti ditirukan oleh sang pejabat. Said saat itu dianggap menghalang-halangi jalur bisnis partai politik di Kementerian BUMN.
Selanjutnya, baik Said maupun Sofyan menolak berkomentar tentang kinerja dari Kementerian BUMN saat ini.
Related Posts
