Sejumlah kepala daerah mempunyai cara dan gaya masing-masing saat menghadapi massa demonstran tolak omnibus law UU Cipta Kerja. Ada yang marah-marah karena kotanya dirusak pendemo hingga ada juga yang menyampaikan aspirasi pendemo ke pemerintah pusat.
Salah satu kepala daerah yang disorot saat menghadapi para pendemo yaitu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma secara terang-terangan melampiaskan kekesalannya kepada para pendemo karena telah merusak fasilitas umum.
Risma memang turun langsung melihat dampak kerusakan akibat demo terkait UU Cipta Kerja. Dia tampak mengambil batu yang berserakan di jalan.
Kemudian ada seorang pelajar dari luar Surabaya yang diamankan polisi berjalan jongkok dan berhenti di depan Risma. Pelajar tersebut berasal dari Madiun.
Risma pun murka dengan perlakuan pelajar yang telah merusak Kota Surabaya. Dia menegaskan telah susah payah membangun Surabaya untuk warganya dan bukan untuk dirusak orang luar kota.
“Aku bangun ini buat rakyatku, kenapa kamu tidak rusak kotamu sendiri. Aku belain wargaku setengah mati, kenapa kamu kesini. Kamu tega sekali. Aku bangun kota ini setengah mati tahu, tanganku sampai patah belain wargaku. Kenapa kamu hancurin. Tega sekali kamu,” bentak Risma dengan suara bergetar dan menangis, Kamis (8/10/2020).
Pelajar tersebut pun hanya bisa tertunduk saat Risma murka. Risma merasa kecewa kotanya telah dirusak.
“Rumahmu mana di Madiun? Tega sekali kamu, aku setengah mati bangun kota ini. Kamu pikir aku enak-enakan bangun kota ini, tak belain wargaku, kamu rusak kayak gini,” tegasnya.
Tak hanya itu, Risma juga menghampiri para pendemo yang lain. Dengan suaranya yang bergetar menahan tangis, Risma mengatakan ke pendemo jika Surabaya sudah menerima para pekerja.
Risma pun meminta untuk menyudahi kericuhan antara massa dengan aparat kepolisian. Sebab dia sudah menerima para pekerja dan telah bertemu dengan ketua serikat pekerja.
“Aku sudah terima kamu, sudah berhenti. Polisi juga manusia, aku sudah nuruti kamu kan? Aku ketemu dengan ketua-ketuamu,” kata Risma dengan nada tegas sambil menahan air mata, Kamis (8/10/2020).
Pendemo pun merasa jika sudah mengatakan ke aparat jika mereka hanya menyampaikan aspirasi. Mereka juga meminta untuk tidak memukuli massa.
Risma pun menyakinkan para pendemo untuk menyudahi kericuhan di Surabaya. Ia minta agar tidak ada saling pukul antara massa dengan kepolisian.
“Sudahlah, sudah, nggak dipukul, nggak ada, aku yang tanggung jawab,” ujarnya.
“Sudah selesai kamu! Selesai kamu!” minta Risma.
Ridwan Kamil
Berbeda dengan Risma, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan mengirimkan surat aspirasi dari buruh kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI. Hal itu disampaikan Ridwan Kamil saat menemui massa gabungan serikat pekerja di di Jawa Barat di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (8/10).
“Saya sudah menandatangani surat pernyataan dari poin-poin aspirasi yang disampaikan buruh, isinya satu menolak dengan tegas Omnibus Law, dan kedua meminta kepada bapak presiden untuk minimal menerbitkan Perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi dan ditandatangani oleh presiden,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
“Kepada buruh saya titip, silakan suarakan apapun tapi jaga ketertiban dan jaga fasilitas umum,” tutur Kang Emil.
Sebelumnya, Kang Emil melakukan audiensi dengan pimpinan serikat buruh. Mereka menyampaikan poin-poin aspirasi secara langsung kepada Kang Emil. “Tadi saya menerima aspirasi dari perwakilan buruh ada 10 orang, nah bagaimana pun kondusivitas dan aspirasi itu harus kami dengarkan secara seksama dan baik-baik,” katanya.
“Hasil audiensi didapat kesimpulan bahwa pada dasarnya buruh memahami di klaster pembahasan lain, tapi di klaster perlindungan buruh, ada klaster yang merugikan, seperti dari pesangon, dari mulai hak-hak pelatihan tapi tidak dibayar yang dianggap merugikan dan lain-lan,” ujarnya.
Ganjar Pranowo
Gaya berbeda juga ditampilkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar diketahui menjenguk langsung para demonstran yang diamankan yang diamankan di Mapolrestabes Semarang. Ada pelajar juga yang diamankan dan mengaku tidak paham untuk apa mereka ikut demo yang berujung ricuh itu.
Ganjar datang ke Mapolrestabes Semarang sekitar pukul 22.00 WIB, Rabu (8/10). Beberapa orang yang diamankan lesehan di lantai dan halaman belakang menunggu diperiksa. Ganjar menghampiri dan berbincang dengan mereka.
Ia bertanya kepada seorang pemuda yang duduk di halaman belakang dan ternyata masih pelajar. Pemuda lain di sekitarnya ternyata juga masih SMK dan SMA.
“Saya masih SMK, Pak,” ujar seorang pemuda saat ditanya Ganjar di Maporestabes Semarang, Rabu (7/10/2020) malam.
“Bangun tidur, di rumah sepi lihat handphone status pada ramai demo terus ikut. Gak tahu demo apa. Tahunya demo RUU, gak tahu isinya apa,” ujarnya.
Semua pelajar yang ditanya Ganjar mengaku tidak tahu dengan isi UU yang mereka tentang dalam demo. Bahkan ada yang mengaku hanya ikut-ikutan saja karena melihat ada demo.
“Saya habis UTS melipir ndilalah saja pak. UTS-nya dari rumah,” ujar siswa lainnya.
Ganjar kemudian beranjak dan menanyai pendemo yang ternyata buruh. Mereka tidak menyangka unjuk rasa menjadi keributan. Selain itu buruh tersebut juga baru tahu isi UU Cipta Kerja dari kiriman rekan-rekannya.
“Ya saya hanya baca dari share-share-an teman,” kata salah satu buruh.
Ganjar juga sempat berbincang dengan buruh soal kondisi ketenagakerjaan karena ada yang terdampak pandemi sehingga pendapatan berkurang.
Usai menjenguk para pendemo, Ganjar mengatakan cukup menyayangkan banyak anak-anak SMA dan SMK yang hanya ikut-ikutan dalam aksi unjuk rasa berujung ricuh di Jalan Pahlawan Semarang. Bahkan Ganjar mendapat informasi mereka ada pemberitahuan via whastapp grup sehingga datang.
“Anak-anak rupanya dapat pesan dari WA grup, pesan berantai, dia terpancing, sayang, lah. Ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi secara benar, karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggungjawab Provinsi, sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas,” kata Ganjar.
Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berjanji akan menyampaikan aspirasi buruh terkait omnibus law UU Cipta Kerja. Dia juga siap memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan Menko Polhukam, Mahfud Md.
“Ya, kan mereka ingin kita mengirim surat. Jadi dulu dua kali aksi dari teman-teman serikat buruh dan pekerja, mereka juga sudah meminta Pemprov mengirim surat ke Presiden. Waktu itu saya juga sudah menyampaikan aspirasi itu secara tertulis kepada Presiden, lalu mereka ingin setelah UU Cipta kerja ini disahkan DPR, Pemprov Jawa Timur menyampaikan kembali aspirasi mereka,” kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Jumat (9/10/2020) saat membeberkan pertemuan dengan perwakilan buruh di Gedung Negara Grahadi, Kamis malam.
Dalam pertemuan dengan perwakilan buruh itu, Khofifah mengatakan pihaknya sebelumnya sudah mengirim surat ke Presiden. Namun, perwakilan buruh tetap meminta gubernur untuk kembali mengirim surat lagi setelah disahkan UU Cipta Kerja tersebut. Sebab, surat yang dikirimkan dulu sebelum Omnibus Law disahkan.
“Naskah dan redaksi yang kita siapkan untuk kepresidenan mereka setuju. Kemudian mereka paraf, memang itu aspirasi yang mereka inginkan. Lalu tadi malam juga sudah langsung disiapkan surat itu,” imbuhnya.
Mantan Mensos RI ini kemudian membeberkan perwakilan buruh juga meminta agar segera difasilitasi untuk dialog dengan Menkopolhukam RI, Mahfud MD. Terkait dengan permintaan tersebut, Khofifah sempat mengatakan UU Cipta Kerja itu dari Menko Perekonomian.
“Apakah materi terkait dengan substansi UU Cipta Kerja ini teman-teman sudah terkonfirmasi? Kan draf ini pasti mengalami berbagai dinamika perubahan dan pasti aspirasi yang sudah berkembang juga sudah terangkum dalam UU Cipta Kerja itu. Kalau ada yang belum jelas dan perlu dilakukan dialog, monggo kepada siapa? mereka minta kepada Pak Menkopolhukam,” kata Khofifah.
Selain itu, Khofifah juga mengirim surat ke Presiden RI Joko Widodo, meminta UU Cipta Kerja ditangguhkan. Selain ditujukan kepada Presiden Jokowi, surat juga ditujukan kepada Mendagri.
“Bersama ini disampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa kami atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mewakili masyarakat pekerja buruh, mengajukan permohonan kepada Bapak untuk berkenan mempertimbangkan penangguhan pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law, yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Pemerintah RI dengan DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020. Demikian pemohonan kami, atas perkenan Bapak Presiden disampaikan terima kasih,” tulis Khofifah ( Dtk / IM )
Related Posts
