JAKARTA – Terkuaknya nama-nama anggota DPR yang kerap membolos dari sidang paripurna berbuntut panjang. Sejumlah anggota dewan menuding Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR membocorkan nama-nama itu. Mereka menilai Setjen telah melangkahi pimpinan DPR dan Badan Kehormatan dengan melakukan vonis melalui media massa.
Protes keras sejumlah anggota dewan itu terjadi dalam rapat paripurna DPR kemarin (29/7). Sekitar pukul 10.00 WIB, persidangan paripurna baru dibuka. Namun, hujan interupsi terkait dengan absensi anggota dewan langsung bermunculan.
“Sejauh mana wewenang sekretariat untuk melansir nama-nama yang tidak hadir,” protes Gandung Pardiman, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Pascakritik pedas terkait absensi, jumlah anggota dewan yang hadir kemarin hanya 295 personel atau 52 persen.
Menurut Gandung, pengumuman yang dipublikasikan Setjen DPR itu tidak adil. Jika berani, seharusnya semua data absensi paripurna dikeluarkan Setjen. Sebab, tidak hanya anggota dewan, para pimpinan DPR juga kerap tidak hadir dalam sejumlah sidang paripurna. “Ada (pimpinan) yang bolos, kenapa tidak disebutkan. Saya minta penjelasan,” ujarnya dengan nada tinggi. Hanya ada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang tampak memimpin paripurna tersebut.
Politikus Golkar lainnya, Tantowi Yahya, juga mengungkapkan kekecewaannya atas publikasi tersebut. Menurut dia, ada informasi yang setengah-setengah disampaikan Setjen. Sebab, ada salah satu politikus Golkar yang sebenarnya sudah menyampaikan izin, tapi dianggap membolos. “Setjen harus klarifikasi, ada yang sakit, namun tidak diindahkan,” sorotnya.
Politikus Demokrat Roy Suryo mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, Setjen tidak memiliki kewenangan memublikasikan data apa pun tanpa seizin pimpinan. “Meski begitu, kami mendesak pimpinan untuk membuka daftar fraksi yang kehadirannya tidak sampai 50 persen,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Priyo membantah bahwa publikasi terkait absensi anggota dewan tersebut dikeluarkan Setjen DPR. Menurut dia, tidak bisa dipastikan dari sumber mana publikasi itu muncul. Meski begitu, pimpinan sudah memperingatkan Setjen untuk tidak memublikasikan data apa pun tanpa seizin pimpinan. “Kami sudah menegur,” ujarnya.
Menyangkut ketidakhadiran sejumlah pimpinan lainnya, Priyo menjelaskan, mereka mendapat tugas terpisah. Ketua DPR Marzuki Alie mendapat tamu dari Dubes Aljazair. Demikian halnya pimpinan DPR lainnya. “Paripurna yang dihadiri satu pimpinan adalah sah sesuai tata tertib,” ujarnya.
Sementara itu, hingga kemarin Badan Kehormatan (BK) DPR belum bergerak atas dugaan pelanggaran disiplin anggota terkait presensi di persidangan yang terungkap ke publik beberapa waktu lalu. Belum ada pemanggilan satu pun anggota.
“Kami sedang verifikasi data absensi dari Setjen. Nanti kalau sudah, tentu segera ada pemanggilan,” ujar Wakil Ketua BK Nudirman Munir
Related Posts
