Aktifis 98 Indikasikan SBY Tidak Netral Hadapi Kecurangan Pemilu

Penghitungan suara pilpres sudah terindikas  kecurangan dimana-mana dengan berbagai macam modus. Menyikapi hal tersebut aktifis 98 –yang berperan penting dalam menumbangkan Rezim Orde Baru–  angkat bicara.

Atas nama Forum Alumni Perguruan Tinggi Aktivis 1998  yang saat membacakan pernyataan di Bumbu Desa Cikini Menteng Jakarta Pusat (15/7/2014) juga dihadiri sekitar 100 orang aktifis,  Nuryaman Berry Hariyanto  menyatakan hari ini Indonesia dalam kondisi “Darurat Demokrasi”. ”Demi keberlangsungan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, kami meminta Waspada Kebangkitan Orde Baru dan Facisme, SBY dan KPU Harus Netral dari Kepentingan, Kawal dan Amankan Kemenangan Jokowi-JK, Rakyat Awasi Kecurangan Pilpres 2014, Stop Politik Intimidasi, Fitnah dan SARA,” ujar  Berry.

Lebih lanjut Berry menyatakan, ” pola dan budaya politik yang saat ini terjadi mengingatkan kembali masyarakat Indonesia seperti apa kekejaman Rezim Orde Baru yang selama 32 tahun di bawah kepemimpinan Soeharto selalu menggunakan cara-cara facis, intimidatif, manipulatif dan koruptif. ”Ternyata, setelah 16 tahun reformasi yang diperjuangkan para aktivis mahasiswa 1998, tidak membuat bangsa ini  lebih baik dan beradab” ujarnya.

Ditempat yang sama, Febby Lintang dengan tajam menyoroti  pemegang tampuk kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terindikasi lemah dan tidak netral dalam menghadapi kecurangan-kecurangan yang telah terjadi dalam Pemilu 2014 kali ini.

“Selain lalai, negara juga abai terhadap temuan-temuan kecurangan tersebut. Maka, tidak salah jika ada yang mengatakan di Pilpres 2014 ini SBY diduga kuat tidak netral karena memiliki kepentingan untuk “penyelamatan diri dan keluarganya” ujarnya.

Aktivis 98 lain, Satyo Komeng Purwanto menyatakan Pilpres 2014 telah membawa bangsa ini ke alam demokrasi yang semakin merusak tatanan nilai-nilai. Hanya karena rivalitas, fitnah terus dikembangkan demi menjatuhkan lawan main. Jika kondisi ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan kebangkitan orde baru dan fasisme tinggal menunggu waktu. Bentuk kecurangan yang dilakukan pasangan Capres No.1 merupakan noda besar dalam proses demokratisasi yang telah ditanamkan sejak Reformasi 1998.

”Pada gilirannya, secara alami terjadi pemilahan dengan garis demarkasi yang tegas antara yang pro militerisme dan fasisme dengan pro rakyat. Sehingga wacana pemberian gelar Pahlawan kepada Soeharto merupakan pengkhiatan terbesar bagi aktivis 1998 dan akan menjadi noda sejarah berikutnya,” ungkap Komeng.***