[JAKARTA] Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menegaskan, ada kepentingan antara lembaga survei tertentu dengan salah satu pasangan capres melalui quick count untuk mendeligitimasi kemenangan Jokowi-JK.
“Saya pribadi sebagai salah satu orang yang menekuni bidang riset, cukup memahami bagaimana menilai hasil quick count yang lebih bisa dipercaya. Saya juga mengenal sebagian orang di lembaga yang melakukan quick count itu dan cukup memahami mereka.”
“Maka dalam konteks quick count ini, saya kurang percaya ada perbedaan metodologi. Justru saya cenderung melihat ada kepentingan antara lembaga survei tertentu dengan salah satu pasangan capres melalui quick count untuk mendeligitimasi kemenangan Jokowi-JK,” katanya.
Karyono Wibowo menjelaskan, ada beberapa alasan data quick count bisa berbeda.
Pertama, karena lembaganya partisan, memihak salah satu pasangan kandidat, sehingga data yang disajikan hasil rekayasa.
“Perbedaanyanya ada yang mencolok, ada yang soft, dan model ini biasanya bermain di ambang batas margin error,” katanya.
Kedua, karena adanya kesalahan metodologi. Kesalahan ini tak disengaja karena merupakan kesalahan metode.
Ketiga, adanya human error atau kesalahan yang disebabkan karena kesalahan atau keteledoran manusia.
“Setidaknya ketiga faktor itulah yang dapat memengaruhi data quick count bisa berbeda. Yang membahayakan, apabila selisih perolehan suaranya tipis, sehingga hal ini rawan dimanfaatkan untuk memanipulasi suara,” katanya.
Hasil quick count yang berbeda, kata dia, bisa digunakan untuk melegitimasi kecurangan baik melalui rekapitulasi suara atau dengan cara lain.
Namun, yang tak kalah membahayakan adalah efek dari perbedaan data tersebut telah membuat resah masyarakat dan bisa memicu konflik sosial.
“Saya mengimbau kepada lembaga survei yang melakukan quick count harus mempertanggungjawabkan hasilquick count secara ilmiah. Jangan main-main dengan data quick count. Karena jika terjadi konflik sosial akibat perbedaan data, maka lembaga tersebut tidak hanya sekadar mempertanggung jawabkan secara ilmiah, tapi harus mempertanggung jawabkan juga secara hukum. Lembaga survei harus mengawal proses demokrasi, bukan menodai proses demokrasi,” katanya. [L-8]
Jokowi RI1.Abis ini berantas abis tuh tukang korupsi sama mafia minyak,hutan,dll.Jeblosin semua ke penjara.Biar Indonesia makin maju.
Jokowi is The President !!! kalau nanti hasil perhitungan KPU berbeda dengan Hasil Quick Count maka jelas ada kelicikan yang dilakukan Kandidat Seberang, karena Belum Pernah Ada Kejadian Demikian di Negara Lain di Dunia ini !!!