Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Achmad Djamaludin sebagai Komisaris Utama PT Pelindo I (Persero) yang baru menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat Refly Harun.
Adapun Refly Harun diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pelindo I (Persero) di era Menteri BUMN Rini Soemarno.
Selain mengganti Refly Harun Kementerian BUMN juga melakukan pergantian terhadap sejumlah anggota dewan komisaris Pelindo I lainnya.
“Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April dengan ini kami menginformasikan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero),” sebut keterangan resmi Pelindo I yang diterima di Jakarta, Senin (20/4/2020).
Kementerian BUMN mengangkat sejumlah anggota komisaris baru Pelindo I, antara lain Arman Depari sebagai komisaris, kemudian komisaris independen yang dijabat oleh Herbert Timbo Parluhutan Siahaan, Ahmad Perwira Mulia Tarigan dan Irma Suryani Chaniago.
Kementerian BUMN juga memberhentikan anggota dewan komisaris Pelindo I sebelumnya yakni Bambang Setyo Wahyudi, Lukita Dinarsyah Tuwo, dan juga Heryadi dari Komisaris Independen.
“Kami mengucapkan terimakasih atas sumbangan dan dedikasinya selama memangku jabatan tersebut kepada jajaran Komisaris sebelumnya dan selamat datang kepada jajaran Komisaris yang baru PT Pelabuhan Indonesia I (Persero),” sebut keterangan resmi dari Pelindo I.
Sementara Winata Supriatna masih tetap menjabat sebagai anggota dewan komisaris Pelindo I.
Saat ini jajaran komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang baru adalah sebagai berikut :
1. Achmad Djamaludin – Komisaris Utama
2. Arman Depari – Komisaris
3. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan – Komisaris Independen
4. Ahmad Perwira Mulia Tarigan – Komisaris Independen
5. Irma Suryani Chaniago – Komisaris Independen
6. Winata Supriatna – Komisaris.
Erick: Penunjukan figur komisaris dan direksi BUMN sesuai bidang
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa penunjukkan komisaris dan direksi di sejumlah BUMN merupakan figur yang sesuai dengan bidangnya.
“Figur yang masuk dalam jajaran direksi dan komisaris, semua ada background dan tak menyalahi aturan,” ujar Erick Thohir dalam bincang-bincang dengan media, di Jakarta, Jumat (21/2/2020).
Ia mengemukakan figur yang menduduki jabatan penting di BUMN juga tidak menjabat di salah satu DPP Partai di Indonesia.
“Misalnya Arif Budimanta, dia tak masuk DPP dan bekerja membantu kita. Yang tidak boleh itu kalau menjabat DPP di partai. Jadi bukan sesuatu yang kita langgar. Yang mesti kita lihat banyak figur yang support bersih-bersih BUMN. Karena itu tak mungkin figur Chandra Hamzah, Agus Martowardojo, Chatib Basri mau gabung,” kata Erick Thohir.
Ia menambahkan setiap jabatan tentu akan terus terjadi perubahan. Ada yang habis masa kerjanya maupun tidak sesuai dengan strategi.
Maka itu, ia meminta kepada jajaran direksi dan komisaris BUMN untuk melaksanakan setiap kebijakan pemerintah dan menjalankan Key Performance Indicator (KPI).
“Mohon kepada direksi dan komisaris, kerja saja yang benar, kita percaya dan minta tolong ada legacy dan KPI yang harus dijalankan bersama,” kata Erick Thohir.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan rencananya untuk membangun talent pool atau wadah pencarian calon pegawai yang memiliki kompetensi, sehingga para pegawai di BUMN merupakan orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan integritas dan kompetensinya.
“Kenapa talent pool cuma di Bank Mandiri, kan musti disebar. Salah satunya tugas Agus Martowardojo nanti membangun talent pool di BNI. Kita coba supaya ada talent pool dari BUMN lain. Masa dari 142, cuma satu BUMN, kalau bisa 10-15 BUMN,” ucap Erick Thohir. ( WK / IM )
Related Posts
