7 Janji Jokowi-Ahok yang Belum Terealisir

Mulai dari menggaji preman sampai tak pakai voorijder.

Hari ini, 15 Oktober 2013 tepat satu tahun pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama. Tepat setahun lalu, duet ini dilantik Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta.

Dalam catatan VIVAnews, ada beberapa program yang dikampanyekan dan dijanjikan Jokowi-Ahok, namun belum terealisasi. Berikut tujuh di antaranya:

1. Menggaji pemulung Rp2 juta per bulan

Gagasan ini sempat dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pada 20 Desember 2012 lalu, tepatnya tiga bulan setelah ia menjabat. Pada saat itu Ahok mengusulkan agar pemulung dilibatkan dalam menjaga kebersihan Ibukota. Alasannya, kebijakan ini dinilai dapat menghemat anggaran DKI Jakarta.

“Untuk menyewa truk pengangkut sampah saja DKI membutuhkan anggaran Rp75 miliar per tahun. Apabila menggaji pemulung sebesar Rp2 juta per bulan, dan jika ada 2.000 pemulung saja yang bekerja, DKI hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp48 miliar per tahun,” kata Ahok saat itu.

2. Menggaji preman Rp4 juta per bulan

Ide lain adalah menggaji preman sebesar Rp4 juta per bulan. Pernyataan itu dilontarkan Ahok pada tanggal 28 Juni 2013 yang lalu. Ahok menganggap parkir liar yang dikelola kelompok preman adalah salah satu biang kemacetan di Jakarta.

“Premanisme tidak disingkirkan. Sesuai kata Pak Gubernur (Joko Widodo), mereka akan dipekerjakan. Kami sepertinya sanggup menggaji mereka Rp4 juta per bulan,” kata Ahok.

3. Ganjil-genap

Dari awal kampaye mereka, Jokowi-Ahok berjanji akan memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. Salah satunya dengan menerapkan sistem nomor ganjil-genap. Pada tanggal 6 Desember 2013, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, mengatakan kebijakan ini akan mulai diterapkan Maret 2013.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan insya Allah kebijakan ini sudah sesuai permintaan Pak Gubernur (Joko Widodo). Bisa dilakukan pada Maret 2013,” kata Pristono.

Hingga kini, kebijakan yang digadang-gadang Jokowi akan mampu mengurai kemacetan di Jakarta sebanyak 30-40 persen itu belum terlaksana.

4. Penerapan Electronic Road Pricing (ERP)

Selain sistem ganjil-genap, Gubernur Joko Widodo akan memberlakukan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Pada tanggal 28 Oktober 2012, atau tepatnya dua minggu setelah dia dilantik, Jokowi langsung mengatakan akan berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk memastikan regulasi penerapan ERP di Jakarta segera disahkan.

Pada saat itu, Jokowi menyatakan ERP akan diberlakukan mulai tahun 2013. “Tidak butuh waktu lama, karena selama ini jajaran Pemprov DKI telah mempersiapkannya secara teknis. Tahun depan harus mulai dilaksanakan. Waktu tersisa tahun ini dapat dimaksimalkan untuk persiapan,” kata Jokowi pada saat itu.

Saat ini, ERP tidak pernah terdengar lagi.  

5. Menghilangkan BBM bersubsidi dari Jakarta

Pada tanggal 19 Desember 2013, Ahok mengatakan akan menghilangkan bensin bersubsidi Premium dari Jakarta. Hal ini ditempuh untuk menekan jumlah kendaraan pribadi di Ibukota, selain untuk juga mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

“Pak Gubernur sudah usahakan ke Presiden supaya di Jakarta tidak ada lagi Premium,” kata Ahok.

Rencana pembatasan itu belum terlaksana sampai saat ini.

6. Tak pakai Voorijder

Saat kampanye, Jokowi secara terbuka menyatakan dia tidak akan memakai bantuan kendaraan pengawal atau voorijder selama menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi, entah kenapa, saat ini ke manapun dia  bepergian, sirine voorijder selalu meraung-raung di depannya, membukakan jalanan Jakarta yang super macet.

Jokowi mengakui, dia akhirnya menggunakan voorijder agar bisa tepat waktu menghadiri setiap acara dinasnya. Dia bilang, apabila terjebak macet di Jakarta, bisa sampai dua jam lamanya dia ada di mobil.

“Dulu pernah macet di Dukuh Bawah sampai dua jam, akhirnya dijemput voorijder,” kata Jokowi.

Alasan lainnya, sopir pribadi Jokowi tidak tahu seluk-beluk jalan-jalan Jakarta.

“Pakai voorijder tergantung keperluan. Solo kan kecil, beda dengan kota besar,” katanya.

7. Memperbanyak armada busway

Jokowi pernah menyatakan akan menambah 1.000 busway yang ada di Jakarta. Sayangnya, janji ini tak dapat dia penuhi, karena yang disetujui DPRD DKI Jakarta hanyalah 700 bus saja. Itu pun, armada baru ini sampai sekrang masih belum datang juga.