Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, 1,2 Juta Dosis Dibawa dari Sinovac, Tiongkok Pakai Pesawat Garuda

Vaksin Covid-19 tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) pukul 21.22 WIB.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 tiba di Indonesia dibawa dari Sinovac, Tiongkok menggunakan pesawat kargo Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Informasi itu disampaikan melalui situs covid19.go.id.

Kedatangan vaksin covid-19 di Indonesia itu juga disiarkan langsung melalui channel Youtube Sekretariat Presiden, LIVE: Kedatangan Vaksin Covid-19, Bandara Soekarno Hatta, 6 Desember 2020.

“Tentu saja ini kabar gembira bagi kita semua. Namun, hingga siap didistribusikan secara bertahap kepada masyarakat, vaksin tersebut masih harus melewati sejumlah langkah dan rangkaian persiapan,” tulis dalam situs tersebut.

 

“Kita pun harus tetap patuhi protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Menjaga Jarak, Mencuci tangan pakai sabun) dan dukung upaya pemerintah untuk 3T (testing, tracing, treatment). Ingat, pandemi belum usai!.”

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan penjelasan melalui channel Youtube tersebut.

Di mana vaksin Covid-19 itu telah diuji klinis di Bandung beberapa waktu lalu.

“Saya ingin menyampaikan satu kabar baik, hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta doss vaksin Covid, vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung dari Agustus lalu,” kata Jokowi.

“Kita masih mengupayakan 1,8 juta dosis yang akan tiba awal Januari 2021. Selain vaksin dalam bentuk jadi, bulan ini akan tiba 15 juta dosis vaksin dan Januari 30 juta dosis dalam bentuk bahan baku yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma,” tambahnya.

Jumlah konfirmasi kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga 30 November 2020  mencapai 538.883 kasus dengan tingkat kesembuhan 83,6 persen lebih baik dari rata-rata dunia pada angka 69-70 persen.

Namun, tingkat kematiannya masih cukup tinggi 3,1 persen sedangkan rata-rata dunia 2,3 persen.

Selain penerapan protokol kesehatan dengan 3M (Memakai Masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan dengan sabun), vaksinasi menjadi harapan agar bisa segera mengakhiri pandemi.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan, pemerintah telah menyiapkan infrastruktur vaksin Covid-19 dengan matang.

Bahkan, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pada Maret lalu, pemerintah selalu hadir dalam penanganan Covid-19 dengan program yang konsisten dijalankan, yakni Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja dan Indonesia Tumbuh.

“Kita ketahui, Covid-19 ini masuk kategori flu. Sehingga, vaksin ini akan berulang setiap tahunnya. Jadi, suka tidak suka protokol Covid-19 harus tetap berjalan walaupun vaksin sudah jadi quick win,” ujar Erick dalam acara webinar dengan tema ‘Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19’ yang diselenggarakan KPCPEN, Selasa (1/12/2020).

2 Macam vaksin

Sesuai Peraturan Presiden No 99 tahun 2020, kata Erick, pihaknya mendapatkan tugas dari pemerintah untuk melakukan vaksin mandiri sesuai dengan tupoksi yang diberikan Kementerian Kesehatan kepada Kementerian BUMN.

“Ada dua macam vaksin yang dilakukan pemerintah, yakni vaksin bantuan pemerintah dan vaksin mandiri. Tentu, untuk detailnya, vaksin bantuan pemerintah ini domain Kementerian Kesehatan. Sedangkan vaksin mandiri ditugaskan ke Kementerian BUMN,” ucapnya.

Dari database yang disiapkan, ungkapnya, Indonesia harus menyuntik 75 juta vaksin pada tahap awal. Sedangkan pihaknya saat ini baru bisa menyiapkan 15 juta vaksin per bulan, sehingga diperlukan kolaborasi berbagai pihak agar vaksinasi ini bisa secepatnya tuntas.

“Kuncinya gotong royong, tidak bisa diserahkan semua kepada Kementerian BUMN. Sama juga dalam hal produksi,” tuturnya.

“Kami pastikan, sejak awal sampai akhir sudah ada barcode-nya, data detailnya siapa yang akan disuntik. Seperti pemilu, dalam satu kotak vaksin sudah ada nama dan alamatnya karena memang suntikan ya dua kali,” kata Erick lagi.

Dia juga memastikan, program vaksinasi ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sejak awal, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar seperti, ITAGI, IDI, dan lainnya.

“Semua kita libatkan, karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan COVID-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia. Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data,” ungkapnya.

Dari data survei terbaru yang didapatnya, ada 66 persen rakyat Indonesia percaya vaksin dan mau divaksin serta 16 persen rakyat tidak mau divaksin.

Namun, pihaknya tidak akan memaksakan kepada rakyat yang enggan divaksin tersebut.

Dia menegaskan lagi, program vaksinasi ini diharapkan bisa menekan penularan Covid-19 dan menurunkan angka kematian.

Integrasi Data Vaksin

Dalam pelaksanaan vaksin Covid-19 ini, pihaknya telah membangun sistem informasi untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data.

Lalu sistem informasi ini akan menyaring data individu penerima vaksin prioritas.

Selain itu, pihaknya juga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri.

Setelah itu, pihaknya memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin serta memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi melalui sistem informasi itu.

“Digitalisasi satu data vaksin yang dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, Kominfo, TNI/Polri, benar-benar bisa kita satukan. Karena kita juga mengerti, kerahasiaan data pribadi harus dilindungi dan ini dipunyai pemerintah,” paparnya.

“Kami, Kementerian BUMN hanya sebagai agregator saja. Program ini langsung di bawah Presiden, datanya dimiliki pemerintah dan harus dilindungi,” jelas Erick lagi.

Jumlah awal lebih sedikit

Direktur Digital Bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Fajrin Rasyid mengatakan, pihaknya membantu KPCPEN terkait penyiapan sistem informasi dan satu data vaksin.

Pihaknya mengintegrasikan data dari berbagai sumber Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan vaksin Covid-19 seperti Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, dan Polri

“Dari situ kami mengembangkan dashboard filtering yang nanti digunakan untuk menentukan daerah prioritas, penduduk prioritas dan jadwal sesuai dengan ketersediaan vaksin. Ini diperlukan karena saat ini jumlah vaksin yang tersedia di awal lebih sedikit dari jumlah penduduk,” katanya.

Libatkan banyak pihak

Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) Soleh Ayubi mengakui, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dari awal hingga akhir bukan perkara mudah.

Sebab, pelaksanaan vaksin Covid-19 ini pertama kali dilakukan yang melibatkan banyak pihak.

Semua proses ini akan mengikuti berbagai regulasi seperti, regulasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta dukungan aparat keamanan.

“Proses ini akan melibatkan banyak pihak, apalagi melihat alur waktu dan jumlah yang akan divaksinasi itu luar biasa besar. Untuk itu, pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini,” urainya.

“Tujuan penggunaan teknologi ini adalah menghindari kesalahan serta mempercepat proses. Proses yang sebelumnya lama seperti, proses pendaftaran dan verifikasi, bisa dilakukan secara cepat. Dan yang terakhir kita berupaya menjaga kualitas, baik itu kualitas vaksinnya maupun kualitas pelayanannya,” tutur Soleh Ayubi.

Dua skema

Pemerintah telah menyiapkan dua skema vaksinasi yaitu, skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, Aparat Hukum, dan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran.

Kedua adalah skema vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan.

Kontribusi masyarakat untuk vaksinasi mandiri ini tidak kalah pentingnya, melihat penduduk Indonesia yang sangat besar, sehingga tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih, sudah seyogyanya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri.

Kesiapan pemerintah

Terpisah, Presiden Joko Widodo telah memastikan kesiapan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 secara nasional.

Hal ini dilakukan saat Kepala Negara meninjau langsung simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat untuk memastikan bahwa seluruh prosesnya berjalan lancar.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan, secara logistik, kesiapan prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain sudah siap untuk menjaga kualitas vaksin. Saat ini, rata-rata kesiapan cold chain yang berfungsi di Indonesia sudah mencapai 97% persen.

Pemerintah saat ini sedang melakukan finalisasi untuk menentukan daerah prioritas yang akan memperoleh vaksin.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jumlah kasus positif, jumlah penduduk, luas wilayah, dan sebagainya.

Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam program vaksinasi Covid-19.

Jumlah SDM yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan jumlah peserta vaksinasi.

Lalu koordinasi yang dilakukan juga meliputi sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan saat program vaksinasi dilakukan.  ( WK / IM )