Tabrakan Maut , Sikap Tegas Pemerintah China

Tiga pejabat dipecat. Melalaikan pekerjaan bisa diganjar seperti koruptor, hukuman mati.

Pemerintah komunis China kembali menerapkan langkah yang tegas terkait masalah yang merugikan publik. Sejumlah pejabat tinggi jawatan kereta api di Shanghai dipecat karena mereka dianggap lalai menjalankan tugas setelah terjadinya tabrakan maut dua kereta cepat di Provinsi Zhejiang, Sabtu malam 23 Juli 2011.

Menurut kantor berita Xinhua, Senin 25 Juli 2011, tabrakan itu menewaskan sedikitnya 43 orang dan 132 penumpang luka parah. Tak lama setelah kecelakaan itu, pemerintah mengambil setidaknya tiga langkah.

Pertama, pemerintah langsung menjelaskan kepada publik melalui media massa tentang penyebab tabrakan dua kereta tersebut. Kecelakaan terjadi setelah kereta D3115 berhenti di tengah jalur setelah listrik padam. Tak lama kemudian, kereta cepat D301 menabrak dari belakang. Empat gerbong terlempar dari atas jembatan rel, menimpa beberapa mobil di bawah.

Kedua, pemerintah China langsung meminta maaf atas tragedi itu sambil berjanji menyelidiki lebih lanjut. Menteri Perkeretaapian Sheng Guangzu meminta maaf sekaligus berbelasungkawa kepada korban dan para kerabat korban.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Perkeretaapian China, Wang Yongping, juga membungkuk serendah mungkin sebagai ungkapan permintaan maaf. Selain itu Wakil Perdana Menteri China, Zhang Dejiang, yang mengunjungi lokasi kecelakaan mengatakan pihak berwajib akan menemukan pelaku di balik insiden tersebut.

“Kami bersumpah, tim penyelidik akan menemukan penyebab kecelakaan dan mereka yang bertanggungjawab akan dihukum serius sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” kata Zhang geram.

Langkah ketiga adalah memecat sejumlah pejabat terkait. Berdasarkan pernyataan Kementerian Perkeretaapian China, Senin, 25 Juli 2011, tiga pejabat yang dipecat adalah Kepala Biro Kereta Api Shanghai beserta wakilnya, dan pemimpin Partai Komunis di Biro itu. Ketiganya juga tengah diselidiki polisi.

“Sebagai pejabat, mereka harus menerima tanggungjawab secara penuh atas penyebab utama kecelakaan itu,” ujar Wang. Sedangkan Harian pemerintah China berbahasa Inggris,The Global Times, dalam editorialnya menyatakan bahwa kecelakaan itu merupakan “pelajaran yang mahal bagi seluruh industri layanan kereta di China.”

Selain memecat sejumlah pejabat pemerintah China, menurut stasiun berita BBC, untuk sementara menghentikan layanan 58 kereta. Pemerintah juga menyerukan pemeriksaan menyeluruh atas sistem kereta api di penjuru negeri.

Pemerintah China merasa malu atas kecelakaan itu mengingat mereka tengah berbangga setelah berhasil membangun jaringan kereta api super cepat, yang menghubungkan Ibukota Beijing dan Shanghai dan telah diresmikan Juni lalu. Proyek itu pun berbiaya sangat mahal, 215 miliar yuan atau sekitar US$33 miliar.

Maka, Wang menegaskan bahwa kecelakaan itu tidak akan menyurutkan upaya China untuk membangun sistem transportasi massal yang canggih dan cepat bagi masyarakat. “Saya menyatakan bahwa teknologi kereta super cepat China sudah canggih dan memenuhi standar. Kami tetap yakin akan hal itu,” kata Wang.

Hukuman Mati

Terkait peristiwa yang menyangkut banyak jiwa, pemerintah China tampak tidak mau main-main. Pejabat publik yang terlibat bisa mendapat hukuman dipecat, dipenjara bahkan hukuman mati.

Bagi rezim komunis di China, pejabat yang bertanggungjawab atas suatu perkara dianggap lalai menjalankan tugas sehingga mengorbankan banyak nyawa. Apalagi bila masalah itu terkait kasus korupsi, maka nyawa pejabat yang bersangkutan harus berakhir di tangan eksekutor.

Itulah yang terjadi pada Zheng Xiaoyu, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan China periode 1998-2005. Menurut China Daily, Zheng dieksekusi mati pada 10 Juli 2007 atas kasus korupsi dan makanan beracun, yang sempat meneror sebagian rakyat China.

Dia dinyatakan menerima uang suap sebesar US$850.000 sebagai imbalan untuk meluluskan ratusan produk obat, yang ternyata bermasalah. Selain menghukum mati pejabat tinggi yang bersangkutan, China pun langsung meninjau 170.000 lisensi medis yang diberikan Badan Pengawasan Obat dan Makanan kepada pengusaha semasa dipimpin Zheng.

Pengamat hukum, Teng Biao, dalam suatu artikel di Economic Observer menilai bahwa tidak ada yang lebih dibenci publik di China saat ini selain pejabat yang korup. “Rakyat China secara mendalam membenci korupsi, sehingga mereka keberatan bila hukuman mati atas para koruptor sampai dicabut,” tulis Teng di Economic Observer, yang dimuat di portal berita World Crunch.

Bagi rakyat China, pejabat-pejabat korup pada akhirnya merugikan publik dan menimbulkan dampak yang fatal. Sebagian besar publik yakin bahwa masalah besar yang terjadi selama ini akibat perilaku korup pejabat-pejabat publik.

Pandangan masyarakat ini pun disadari oleh Presiden Hu Jintao, yang juga merangkap Sekretaris Jenderal Partai Komunis China, jabatan individu tertinggi di partai itu.

Saat berpidato pada peringatan 90 tahun Partai Komunis China, 1 Juli 2011, Presiden Hu memperingatkan bahwa korupsi menjadi momok bagi para pejabat, baik di tingkat pusat hingga daerah.

“Korupsi akan mengakibatkan tergerusnya dukungan dan kepercayaan rakyat. Kita jangan memanfaatkan jabatan yang diemban untuk membuat keuntungan pribadi maupun demi sekumpulan orang. Maka sangat penting bagi partai untuk menerapkan disiplin bagi anggota-anggotanya,” kata Hu seperti dikutip BBC.

Maka, sanksi tegas bagi pejabat masih menjadi pilihan utama bagi pemerintah China saat menghadapi masalah, seperti kecelakaan maut dua kereta cepat itu.