Surat Cinta dari DJP dengan kemudahan dan fasilitas

Surat Cinta dari DJP dengan kemudahan dan fasilitas

Tax & Estate Planning Specialist, Edwan Khow menilai ‘surat cinta’ dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi seluruh wajib pajak (WP) di Indonesia, ibaratnya tidak punya pilihan kecuali mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty (TA) jilid II (dua). Program tersebut dimulai per 1 Januari 2022, bisa diikuti seluruh Wajib Pajak (WP), berlangsung hingga 30 Juni 2022. Pada surat cinta, ada temuan data dari DJP, yakni selisih hasil SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang dilaporkan. “Selisih angka tersebut merupakan acuan untuk diberlakukan PPS,” Edwan Khow mengatakan kepada Redaksi.

Ada WP yang dapat surat cinta, poin dan poin (pengungkapan harta) secara detail diminta (petugas). WP bisa tahu kemudahan dan fasilitasnya. WP dalam melakukan PPS ini, semua dilakukan secara online. Sehingga bisa dilakukan 24/7 (24 jam, tujuh hari dalam seminggu). “WP bisa melakukan setiap hari, tidak ada batasan hari libur,” kata Edwan Khow.

WP bisa memanfaatkan internet banking untuk pembayaran pajak, dan tidak usah antri. Hal ini sangat memudahkan bagi pelapor. Pengungkapan harta bersih, harta baru (kurang/belum diungkap) setelah pengubahan, boleh dibetulkan. Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) bisa dibatalkan. Kalau datanya diketahui, misalkan ada selisih antara yang diungkapkan dengan yang ditemukan. “(terungkap) ada 10 (harta), tapi WP bersikeras hanya satu. Semua dibuktikan, (SPPH) bisa dicabut,” kata Edwan Khow.

PPS dapat dilakukan sehingga SPPH otomatis bisa di download dan e-billing otomatis diterbitkan seketika. e-billing juga boleh dibayar dengan aplikasi internet banking. Setelah proses upload, otomatis WP mendapatkan S-ket (surat keterangan). “Ini merupakan produk akhir dari PPS. S-ket merupakan surat sakti, bahwa WP sudah mengikuti program PPS dengan sempurna,” kata Edwan Khow.