Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah sepantasnya melakukan pembersihan terhadap sejumlah pembantunya yang lebih dari 50 persen tidak menjalankan program pemerintah dan instruksinya dengan baik.
“Kalau sudah 50 persen menterinya tak bekerja, ya sudahlah, kasihan Pak SBY. Sebab bebannya akan ke SBY. Kalau perlu SBY segera “cuci gudang” terhadap menteri-menterinya,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf saat dihubungi Antara News, Jakarta, Jumat (8/7).
Dengan pernyataan Presiden SBY tersebut, sudah seharusnya pembantu presiden menginstrospeksi diri karena SBY sendiri sudah memberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja yang dianggap dibawah standar.
“Saya senang Presiden SBY terbuka dan para menteri saatnya untuk introspeksi, jangan saling menyalahkan. Harusnya menteri itu sadar diri dan melakukan pekerjaan tanpa diperintah sama sekali oleh SBY setelah ditunjuk jadi menteri dan menyukseskan program pemerintah tapi gak ada yang dijalankan, akibatnya SBY mengeluarkan pernyataan,” kata Nurhayati.
Sekarang ini, lanjutnya, para pembantu presiden lebih asyik dengan dirinya sendiri tanpa mau menjalankan perintah yang telah diberikan.
“Menteri itu jabatan politis, diperintah oleh presiden dan bertanggungjawab dan seharusnya menyukseskan program pemerintah. Harusnya menteri itu mengerjakan apa perintah presiden, bukan membuat agenda sendiri-sendiri,” ujarnya.
Bahkan, katanya, ada menteri yang bermimpi menjadi calon presiden untuk 2014.
“Kalau SBY sudah memberikan penilaian, saya kira SBY sudah tahu apa yang akan dilakukannya. SBY sudah mengingatkan menterinya dan menterinya harus laksanakan. Malah memikirkan kepentingan pribadi dan memikirkan untuk maju sebagai capres 2014. Semua memikirkan untuk membesarkan partainya, berlomba-lomba menjadi ketum partai dan bermimpi jadi capres,” kata dia.
Ia juga mencontohkan soal Tenaga Kerja Indonesia. Nurhayati menyebutkan, masalah TKI seharusnya diselesaikan di tingkat menteri dan tak perlu SBY turun tangan karena yang memerintahkan itu adalah presiden.
Ia menambahkan, setelah dilakukan evaluasi oleh SBY, barulah menteri-menteri yang merasa kena evaluasi melakukan pencitraan di media massa.
“Jangan menunggu SBY memerintah, atau setelah dinilai baru berlomba-lomba tapi untuk pencitraan, bukan mencari nilai. Pasang iklan sana-sini di media untuk kepentingannya. Harusnya pasang iklan tentang program dan keberhasilan menjalankan program tersebut,” tandas anggota Komisi I DPR RI itu.
Bila seorang menteri bisa menjalankan program pemerintah dengan benar, ia yakin hasilnya pasti baik dan mimpi menjadi calon presiden sangat terbuka.
“Mimpi itu bagus, tapi jalankan dulu program kerja mereka, boleh-boleh saja mimpi. Tanggung jawab sebagai menteri harus dijalankan kalau mau mimpi jadi presiden. Menteri itu kalau menjalankan kerja dengan benar hasilnya akan baik. Masyarakat akan tahu nantinya,” ungkapnya.
Related Posts
