Pertamina Tidak Bisa Seenaknya Tetapkan Harga BBM

Kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi dan kedepannya tidak lagi memberi subsidi pada BBM jenis Premium yang diumumkan di akhir tahun 2014 lalu, mengejutkan banyak kalangan.

Kepada pers di Jakarta, Jumat (2/1), anggot komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim mengatakan mendukung keputusan pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi dan menghapus subsidi untuk BBM jenis Premium. Subsidi diberikan untuk BBM jenis Solar dan minyak tanah.

Menurutnya dengan tidak lagi mendapat subsidi, harga BBM jenis Premium akan mengikuti harga pasar sesuai fluktuasi harga minyak mentah dunia. Kondisi tersebut membuat masyarakat beralih ke Pertamax yang kualitasnya diatas Premium dan lebih ramah lingkungan dibanding Premium. Otomatis Premium tidak akan bertahan dan akan dihapus pemerintah.

Namun ia mengingatkan, jika Pertamax nantinya menjadi andalan, pemerintah harus tetap impor karena Pertamina tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan Pertamax dalam negeri akibat masyarakat beralih.​

“Kalau hanya satu produk itu kan menjadi lebih mudah tetapi masa transisi ini tentu ada disatu tempat yang memang masih ada Premium, dan satu tempat ada Pertamax, ini yang harus kita kendalikan,” kata Ibrahim Hasyim.

“Jadi kalau kita lihat satu tahun ya Pertamax itu sekitar 10 persen, sedangkan premium 90 persen, jadi kalau diubah itu berarti kesana nanti, tetapi tentu tidak akan cukup semua dari Pertamina pasti juga ada impornya, nah itu akan dilihat berapa kemampuan Pertamina, berapa impornya,” lanjutnya.

Pada kesempatan berbeda, Menko bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan setelah pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi dan menghentikan subsidi untuk BBM jenis Premium, pemerintah akan melakukan valuasi harga BBM setiap bulan.

Langkah tersebut ditegaskan Menko, agar tidak terjadi penyalahgunaan saat Pertamina menentukan harga, bahkan Menko meminta Pertamina harus memperbaiki diri dalam beberapa hal.

“Setiap bulan karena apa? Ini kan sekarang Pertamina harus kita kontrol karena dia satu-satunya pemain, satu-satunya yang menyuplai, kalau pemerintah tidak menetapkan harga maka Pertamina bisa menentukan harga sesuka mereka. Tetapi sekarang ini pemerintah menetapkan harga tetapi dengan pertimbangan tetap bahwa Pertamina harus menjamin seluruh Indonesia, harus memperbaiki refinery mereka, harus meningkatkan efisiensi,” kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil.

Menko bidang Perekonomian, Sofyan Djalil berharap masyarakat tetap menyadari suatu saat akan terjadi krisis energi jika tidak berhemat.

“Kita mengimbau masyarakat tetap menggunakan dengan hemat karena jangan gara-gara harga turun kemudian masyarakat jor-joran merasakan bahwa harga murah sehingga mereka itu menggunakan berlebihan, kita inginkan masyarakat tetap rasional, menggunakan BBM yang hemat karena bagaimanapun BBM itu adalah barang langka, sumber energi langka,” lanjutnya.

Pemerintah memutuskan menurunkan harga BBM besubsidi dan mulai berlaku 1 Januari 2015 karena harga minyak mentah dunia terus turun, sekaligus pemerintah juga menghapus subsidi untuk BBM jenis Premium.

Dengan demikian dalam anggaran negara 2015 alokasi subsidi hanya untuk BBM jenis solar sebesar Rp 7 trilyun, dan minyak tanah sebesar Rp 6 trilyun. Sementara anggaran subsidi untuk Premium sebesar Rp 110 trilyun dialihkan untuk membangun infrastruktur.​