“Hasil evaluasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, yang aktif saat ini hanya sekitar 25.000 orang. Alasan mereka mundur adalah karena terlibat menjadi tim kampanye atau tim sukses capres dan cawapres,” kata Koordinator Divisi Pengawasan, Kerjasama Antar Lembaga, dan Humas Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo, kemarin.
Dikatakan, pada Pemilu Legislatif Bawaslu telah merekrut 65.000 orang sukarelawan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pileg dan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS). Namun saat dilakukan verifikasi sukarelawan untuk mengawasi pelaksanaan Pilpres 9 Juli mendatang, yang mendaftar ulang hanya 25.000 orang.
“Kami tidak bisa memaksa para sukarelawan untuk menjadi pengawas Pilpres karena kami tidak memberikan biaya operasional tiap bulan,” tuturnya.
Menurut dia, jumlah sukarelawan pengawas Pilpres saat ini tidak sebanding dengan tempat pemungutan suara (TPS) di Jateng yang berjumlah 67.850 buah. Karena itu diperlukan kerja keras dari para sukarelawan.
“Kami berharap para sukarelawan pengawas Pilpres yang masih aktif untuk tetap berpartisipasi penuh melakukan pengawasan terhadap terjadinya pelanggaran selama proses pemilu berlangsung,” ujarnya.
Sukarelawan dapat berpartisipasi penuh pada masa tenang dan saatpemungutan suara. Namun jika pada masa kampanye menemukan ada potensi pelanggaran, yang bersangkutan bisa mengantisipasi serta melaporkan ke penyelenggara Pilpres. “Kami tidak akan merekrut sukarelawan baru,” terangnya.
Dengan berkurangnya jumlah pengawas, Bawaslu akan memanfaatkan tenaga pengawas yang ada saat ini sekitar 23.230 orang pengawas pemilu lapangan (PPL), 1.719 anggota pengawas kecamatan (panwascam), dan 105 anggota pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten/kota.
“Kami meminta rekan-rekan PPL, panwascam, dan panwaslu bekerja maksimal untuk mengawasi pelaksanaan pilpres dan 67.850 TPS,” paparnya.
Related Posts
