Ngeri….! Hasto Kristiyanto Bongkar Kelakuan FPI Saat Pembubaran Pengobatan Gratis di Tambora

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengecam aksi tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Front Pembela Islam (FPI) pada saat kegiatan berobat gratis massal yang digelar Badan Penanggulangan Bencana DPP PDIP di Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Minggu, 15 Januari 2017.

Kebetulan, kegiatan bakti sosial tersebut dihadiri calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat. Kegiatan berobat gratis PDIP tersebut dipimpin Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Ribka Tjiptaning.

“Apa yang dilakukan oleh FPI dengan membubarkan aksi kemanusiaan berupa pengobatan gratis merupakan tindakan yang telah melampaui batas,” kata Hasto dalam keterangan persnya, Selasa, 17 Januari 2017.

Hasto menegaskan, DPP PDI Perjuangan tidak bisa menerima aksi kekerasan yang dilakukan ormas FPI. Ia mendesak aparat penegak hukum segera memproses oknum-oknum yang telah membubarkan kegiatan pengobatan gratis PDIP.

“Ada batas kesabaran dari kami, dan pesan yang ingin saya sampaikan ke Bapak Rizieq adalah kami tidak takut. Kami siap berhadapan jika mereka terus bertindak main hakim sendiri,” ujar mantan Anggota DPR RI ini.

Sebelumnya, sekelompok massa yang diduga dari ormas FPI mendatangi lokasi pengobatan gratis yang digelar oleh DPP PDI Perjuangan di Tambora, Jakarta Barat. Massa mengecam kegiatan tersebut dan meminta agar segera dibubarkan.

Massa makin tak terkendali dengan berteriak agar kegiatan pengobatan gratis dihentikan, dan menyarankan masyarakat agar berobat ke Puskesmas. Ribka Tjiptaning yang memimpin kegiatan tersebut juga sempat mendapat intimidasi dengan diminta melepas kemeja kotak-kotak yang dia kenakan, namun ia menolaknya.

Atas insiden tersebut, Ribka memutuskan untuk menghentikan kegiatan tersebut, dengan alasan tidak ada jaminan keamanan dan agar tidak timbul jatuh korban. Dengan kejadian itu, anggota DPR RI dari fraksi PDIP itu akan melaporkannya ke Bawaslu.(viva / IATS / IM )