Mengapa Kapolri Enggan Menindak Tabloid Obor Rakyat? Ini Ulasannya

Selasa, 1 Juli 2014 | 7:07

[JAKARTA] Maksud di balik pernyataan Kapolri Jenderal Sutarman bahwa Polri tak punya kewenangan untuk membredel Tabloid Obor Rakyat, perlahan mulai terkuak. 

Padahal sebelumnya, publik bertanya-tanya, ada apa Kapolri melembek dan lamban menindak Obor Rakyat?

Ada apa sehingga Kapolri mengatakan, sebaiknya masyarakat  bisa memilih bacaan yang mendidik atau tidak mendidik, padahal jelas-jelas Obor Rakyat melakukan fitnah?  

Anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK, Akbar Faisal mengatakan, pernyataan Kapolri itu patut disesalkan dan jelas tak masuk akal. 

“Bagaimana mungin seorang Kapolri bisa menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok orang bisa memanfaatkan celah hukum yang masih kosong untuk melakukan serangan hitam terhadap calon presiden Republik Indonesia yang sah? Dan hal tersebut dibiarkan terjadi?” kata Akbar di Jakarta, Kamis (26/6). 

Akbar Faisal mengeluarkan pernyataan keras setelah Ketua Dewan Pers, Bagir Manan menyurati Sutarman untuk menangani soal penerbitan Obor Rakyat yang dinilai oleh kubu capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menyebarkan pemberitaan kampanye hitam.

“Obor Rakyat bukan pers, sehingga kami tidak memiliki kewenangan untuk menangani,” katanya.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) itu, Dewan Pers sejak awal telah menyatakan bahwa penerbitan Obor Rakyat bukanlah sebuah produk jurnalistik, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Dewan Pers.

“Sampai saat ini belum ada perwakilan dari Obor Rakyat yang datang menemui Dewan Pers, jika ada maka akan dilayani dan diterima,” ucapnya.

Bagir menjelaskan, ada dua kriteria sebuah produk jurnalistik menjadi bagian dari pers, yaitu dari segi penyelenggara dan konten medianya.

“Dari segi penyelenggaranya, menurut Undang-Undang, pers harus berbadan hukum dan mereka tidak menunjukkan itu, pengelolaannya harus memiliki alamat yang tepat, pimpinan redaksi dan itu semua sampai saat ini belum kami temukan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, dari segi konten, media harus memenuhi syarat-syarat jurnalistik, misalnya, faktual, berimbang,cover both side, tidak memfitnah, tidak menghakimi dan sebagainya. 

“Kita tidak mendapati hal itu dalam Obor Rakyat,” tegasnya.   

Pernyataan Dewan Pers itu, kata Akbar Faisal, sangat jelas dan terang. Kapolri harus paham terhadap pernyataan ketua Dewan Pers bahwa Obor Rakyat bukan produk jurnalistik. 

Karenanya, sudah seharusnya Polri menangkap pengedar tabloid yang meresahkan masyarakat itu. 

Akbar pun bertanya-tanya karena Polri seolah-olah tak berdaya menindak Setiyardi Budiono Cs yang telah mengaku sebagai pembuat Obor Rakyat. 

Sebab sikap lembek Polri justru menunjukkan negara telah kalah oleh pelaku kejahatan yang menyebarkan kebencian. 

“Dalam menghadapi masa kampanye yang krusial ini seharusnya negara tidak boleh kalah. Hukum harus ditegakkan agar pemilu benar-benar jujur dan adil,” ujarnya. 

Orang Kuat

Ada apa sehingga seorang Kapolri Jenderal Pol Sutarman seolah-olah enggan menuntaskan kasus fitnah Tabloid Obor Rakyat? 

Ternyata ada nama orang kuat yang diduga berada di balik tabloid yang dipimpin salah satu staf Istana Kepresidenan.

Awalnya, Obor Rakyat dicetak untuk  menaikkan popularitas Hatta Rajasa, saat mantan Menteri Perekonomian itu masih duduk di kabinet. Demikian laporan investigasi harian Media Indonesia, Senin 30 Juni 2014.

Menurut sumber harian itu, tabloid itu sepenuhnya didanai pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid. 

Tidak hanya membiayai Obor Rakyat, Riza yang di Singapura dikenal dengan sebutan Gasoline Godfather juga membiayai tim sukses calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu itu.   

Kedekatannya dengan Hatta semakin mengental ketika Menteri Perekonomian itu duduk di kabinet.

“Riza jugalah yang menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk membeli Rumah Polonia di Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 29, Otista, Jakarta Timur. Rumah itu kini menjadi markas tim pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta,” kata tim sukses Hatta di Jakarta, Jumat malam 27 Juni 2014.

Di rumah itu, lanjutnya, Riza mendirikan media center yang dipimpin Muchlis Hasyim.

Saat dihubungi secara terpisah, sumber Media Indonesia yang lain, GS, asal Gunung Sugih Lampung Tengah, juga mengakui Obor Rakyat sejak awal direncanakan sebagai media politik partisan yang dikelola wartawan-wartawan oportunis dan disokong pebisnis.

“Jadi, ada simbiosis mutalisme antara pebisnis, politisi dan jurnalis. Konsep media partisan itu ditawarkan Setiyardi kepada Muchlis untuk kepentingan politik Hatta. Ia datang ke Muchlis karena sangat dekat dengan Hatta,” ujar GS di Pasific Place.

Pada Maret lalu, tambah GS, Muchlis pernah membahas penerbitan media partisan itu bersama Setiyardi dan seorang jurnalis senior lain, di kantornya di Jalan Rimba. Semula konsep tabloid itu ditawarkan agar digarap jurnalis senior tersebut, tetapi tidak jadi.

Saat dimintai konfirmasi, Muchlis membantah ada hubungan dirinya dengan Riza. “Enggak ada itu urusannya dengan pak Riza. Setiyardi (Budiono, Pemred Obor Rakyat) sudah omong soal pendanaan itu,” cetus pendiri portal Inilah.com tersebut, kemarin.

Setiyardi, lanjut Muchlis, sudah memenuhi panggilan Polri pada Senin, 23 Juni 2014. Terkait dengan mangkirnya Darmawan Sepriyossa, penulis tabloid tersebut, dari pemeriksaan Mabes Polri, Muchlis mengatakan yang bersangkutan berkomitmen kepadanya untuk datang datang dalam pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri, hari ini Senin 30 Juni 2014.

“Terserahlah kamu mau tulis apa. Itu kan sedang ditangani polisi,” ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan, masih mengecek keberadaan Darmawan. Pihaknya mengetahui editor itu sedang umrah justru dari pemberitaan media massa. “Kita persiapkan surat panggilan berikutnya,” ujar Ronny.

Di sisi lain, Hatta Rajasa membantah tudingan bahwa dirinya mendanai Obor Rakyat dengan tujuan melakukan kampanye hitam terhadap saingannya, Jokowi – JK .

“Wah itu memfitnah saya,” ujar Hatta ketika dimintai konfirmasi sebelum acara debat cawapres, di Bidakara, semalam. [L-8]