Membuka Kebohongan & Fitnah dari Para Politisi tentang Pemerintahan Megawati


“Mengingatkan yang SENGAJA dilupakan ! “

Hiruk pikuk pemilihan umum yg akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini semakin memanas. Partai yang merasa posisinya terjepit melakukan manuver dan serangan verbal kepihak lawan. Ada yg melalui media massa, media online bahkan di kampanye-kampanye terbuka. Dari yg mengeluarkan pernyataan terbuka sampai yang ber-sajak ria. Memang menarik, tapi inilah dinamika alam demokrasi.

Yang ingin penulis tekan-kan dalam edisi tulisan ini adalah mengajak pembaca melihat secara jernih ADA APA sebenarnya yg menjadi bahan yg dipakai pihak-pihak lawan yang ingin menjauhkan PDIP dari pemilihnya.

Untuk memulai topic ini pertama-tama, marilah kita kembali ke masa-masa akhir Orde Baru dan awal reformasi. Titik kulminasi dari kehancuran Orde Baru adalah kehancuran total di sector ekonomi yg berakibat kerusuhan rasial  dimulai dengan letupan kecil di Situbondo sampai yang dahsyat terjadi di Medan, Jakarta dan Solo pada medio April – Mei 1998. Ekonomi Indonesia berada di titik nadir. Rupiah menembus angka Rp.16.000 per-US Dollar dan roda ekonomi berhenti. Maka jatuh-lah Suharto dan lahirlah era Reformasi. Saat itu interim-presiden Habibie dengan Timor Timur fiasco-nya  dan aroma Orba-nya yg terlalu menyengat  tidak mendapatkan vote confident dari rakyat. Dengan demikian diputuskan untuk diselenggarakan Pemilu 1999. Saat itu kembali ekonomi yg sempat stabil sesaat kembali terguncang.

Pemilu 1999 yang menjadi tonggak sejarah reformasi berakhir dengan kecacatan fatal. Keblunderan manuver politik yang dimotori Poros Tengah (PAN, PBB, PPP)  jilid satu ini berimbas sampai bertahun-tahun kemudian.

Penulis sendiri masih mengingat jelas disaat itu begitu gegap gempitanya massa PDI-P memerahkan Indonesia. Rakyat muak, rakyat marah terhadap Orde Baru dan Golkarnya dan bisa ditebak akhirnya PDIP-lah keluar sebagai pemenang karena rakyat melihat . Yang berhak maju sebagai presiden secara de-facto adalah yang memenangkan pemilu. Namun sayangnya, adalah segelintir oknum tokoh politik dengan agenda-nya sendiri melakukan intirk-intrik kotor atas nama konstitusi dengan mencari celah memakai taktik SARA. Saat itu penulis masih nge-kost di wilayah Kemanggisan Jakarta Barat dan selebaran yang dengan jelas memainkan kartu agama dan dikaitkan dengan gender pemenang pemilu terpampang jelas dipintu warung-warung di sepanjang tempat tinggal penulis.

Megawati yang seharusnya menjadi pemenang ditelikung oleh Poros Tengah dengan memajukan Gus Dur sebagai presiden. Untunglah, Megawati adalah tokoh politik yang sangat negarawan. Beliau mampu mengendalikan akar rumputnya demi keutuhan NKRI. Ini adalah fakta nyata. Namun sayangnya, ketidak puasan Poros Tengah berlanjut dengan manuver politik versi kedua yg jelas-jelas merongrong konstitusi melakukan “impeachment” terhadap presiden yang sah dan yg nyata-nyatanya tidak ada dalam konstitusi Negara saat itu dengan alasan yg sengaja dibuat. Gus Dur hanya diberi kesempatan mengemban kepresidenan tidak lebih dari satu setengah tahun. Dan dengan menjilat ludah-nya sendiri, kelompok oportunis Poros Tengah ini menaikkan Megawati sebagai presiden RI menggantikan Gus Dur. Seharusnya, kalau Poros Tengah gentlemen, apa tidak sebaiknya malah mengusulkan pemilu ulang ? Inilah yg penulis mengibaratkan Poros Tengah ini dengan pepatah “ Nafsu besar tapi tenaga nang hodong !!”. Yang menjadi korbannya pihak oportunis ini bukan saja presiden-presiden berikutnya, namun juga rakyat-lah yang dikorbankan !!

Jadi sudah jelas dari kronologi events diatas dari awal gonjang-ganjing krisis ekonomi Asia 1997 sampai Juli 2001, Indonesia selalu kehilangan momentum untuk recovery ekonominya. Sebagai imbasnya, kas Negara dalam kondisi kosong. Disamping itu, Letter of Intent yang ditanda tangani Suharto dengan IMF membuat Negara ini semakin sengsara.

Keadaan saat itu adalah suatu mimpi buruk bagi siapa-pun presiden-nya. Mari kita berpikir secara jernih sesuai fakta kondisi bahwa kesulitan  yang dihadapi Megawati yang sedemikian tinggi itu sangat beruntung sekali dapat dipecahkan oleh team-nya yang kuat. Mari kita pelajari kambali beberapa hal yang menjadi sasaran tembak partai lain mengenai kebijakannya saat itu seperti:

Swastanisasi Aset Negara

Ini topik favorit bagi para politikus oportunis yang lebih mengutamakan kata bombastis daripada fakta kebenaran. Apakah benar Megawati melakukannya secara membabi buta ? Mari kita perhatikan fakta ini. Masa sistem persidensial saat itu merupakan warisan Orde Baru yang dimana presiden itu adalah MANDATARIS MPR. MPR menelurkan ketetapan-ketetapan dimana Presiden diinstruksikan untuk menjalankannya. MPR yang dimotori oleh Poros Tengah menelurkan TAP MPR no.10 tahun 2001 menugaskan Presiden sebagai mandataris MPR untuk untuk tetap melanjutkan kebijakan yang tidak pro rakyat. Dalam bidang ekonomi dan keuangan, Tap MPR ini menugaskan kepada Presiden untuk segera menyusun rencana tindak swastanisasi. Tap MPR No. X tahun 2001 ini juga menugaskan kepada Presiden untuk melakukan penjualan aset-aset yang dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BBPN).

Jadi disini terlihat jelas, siapa sebenarnya yg memotori penjualan asset bukan? Ini semua terjadi karena saat itu ketidak becus-an para anggota MPR dari masa dua presiden sebelumnya yg tidak berani mengeluarkan TAP yg meneriakkan ketidak adilan ini. Sebagai presiden saat itu Megawati dihadapkan ke suatu kondisi “DAMN YOU DO IT, DAMN YOU DON’T”.

Perlu digaris bawahi disini, adalah presiden setelah Megawati menikmati alam kebebasan tirani IMF, kenapa? Karena di masa pemerintahan Megawati lah, Keputusan pemerintahan Megawati untuk mengakhiri seluruh paket kebijakan IMF pada Desember 2003 ini sesungguhnya telah meletakkan landasan dan menjelaskan mengapa pemerintahan berikutnya tidak lagi terjebak oleh kondisi dan persyaratan yang dipaksakan oleh IMF.

BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)

Ini juga merupakan topic favorit bagi pihak-pihak tertentu yang seakan-akan Megawati-lah yang mengucurkan bantuan tak terkendali itu. Kebijakan BLBI ini adalah ekses dari salah satu kesepakatan IMF dimana diperkuat dengan TAP MPR juga.  Oleh TAP MPR jugalah Presiden diinstruksikan untuk memberikan kejelasan hukum terhadap pengusaha yg terlibat BLBI. Maka saat itu dikeluarkanlah keputusan SP3 oleh kejaksaan.

Banyak masyarakat Indonesia tidak tahu sesungguhnya Megawati bahkan telah mengeluarkan suatu perintah untuk mengambil tindakan hukum kepada pihak pengusaha yang tidak menyelesaikan kewajibanannya. Instruksi Presiden No. 8 tahun 2002 yang dibuat oleh Megawati secara tegas telah menugaskan kepada pimpinan Polri dan Kejaksaaan Agung sebagai lembaga utama penegak hukum di Indonesia untuk mengambil tindakan bagi para debitur yang tidak menyelesaikan atau tidak bersedia menyelesaikan kewajibannya kepada BPPN. Inpres ini tidak pernah dicabut dan tentu saja seharusnya tetap berlaku sebagai landasan ketentuan hukum untuk memaksa pemerintahan pasca Megawati mengambil tindakan-tindakan hukum.

Sipadan dan Ligitan

Kasus sengketa regional ini sudah terjadi cukup lama bahkan dijaman puncak-puncaknya Orde Baru. Kekalahan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan masa Megawati. Patut disesalkan lemahnya diplomasi RI dalam hal sengketa ini. Disinilah titik awal dari keberanian dan kekurang ajaran  Malaysia terhadap Negara kita ! Tentunya ini tidak seberapa sakitnya disbanding dengan apa yg dilakukan oleh pemerintahan transisi BJ Habibie yg mengakibatkan Timor Timor lepas dari ibu pertiwi.

Penjualan Gas Tangguh

Ini juga merupakan sasaran tembak empuk pihak lawan yang sayang sekali dengan nyaman menutup fakta dan kenyataan kondisi saat itu. Ingat, tahun 2002 adalah tahun dimana ekonomi masih sangat compang camping karena keblingeran para politisi busuk. Fakta yang terlupakan adalah disaat itu harga jual gas masih terpatok dengan harga minyak yang pada decade itu masih tidak setinggi sekarang dipasar dunia. Satu liter bensin di kota Ottawa ditahun itu hanya sekitar $0.45 dan bandingkan dengan saat ini yang $1.35 per-liter !!

Perlu diperhatikan juga saat itu market untuk gas dunia adalah pasar pembeli bukan penjual. Dimana produsen itu didikte harga dari pasar pembeli. Penjualan dengan system Spot market ini sangat lemah dan salah satu target Indonesia saat itu adalah menambah kas APBN. Hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan RRT dimulai dari penghujung era pemerintahan Suharto, dan semakin akrab di pemerintahan Gus Dur, membawa hawa positif dalam bidang ekonomi. RRT bersedia menjadi pembeli Gas Tangguh yang dimana di mata Indonesia saat itu sangat desperate untuk mengaet kepercayaan pihak luar demi economy recovery. Akhirnya memang tidak sia-sia dengan berhasilnya menarik pembeli dari Korea Selatan dan Mexico setelah berhasil menggaet RRT.

Persoalan dikemudian hari mengenai lonjaknya harga gas dunia itu memang sedari awal tidak ada  pihak manapun yang bisa memprediksi demikian. Terlepas dari itu, kontrak jangka panjang itu bukan-lah suatu hal yang mengikat kuat. Kontrak ini terbuka celah dimana antara produsen dan konsumen terbuka untuk re-negosiasi. Ini adalah hal yang lumrah dan terjadi dinegara mana-pun. Kenyataan pemerintah SBY di tahun 2006 gagal merenegosiasi harga tersebut disinyalir adanya mis-trust diantara kedua pemerintahan  ini dengan apa yang terjadi dengan mis-handling pembelian pesawat Merpati dan Pembangkit  Listrik 10.000 MW. Sekali lagi re-negosiasi adalah hal yang lumrah dan bisa diusahakan !!

PDI-P Partai Terkorup

Oke, memang PDI-P tidak terluput dari kubangan korupsi, namun apakah benar tembakan yang menyatakan partai terkorup ? Sesuai versi siapa laporan ini ? Setahu penulis, yg pertama melemparkan isu ini tidak lain adalah SBY yang saat itu partai-nya terguncang maha dahsyat karena kasus mega korupsi Hambalang. Beliau dengan kalap berusaha untuk mengalihkan perhatian. Mari kita pelajari data yang akurat berdasarkan indeks dari KPK Watch update Maret 2014 dibawah ini:

Ternyata oh ternyata, pohon beringin dengan setan-setan-nya masih berdiri kokoh ! Secara logika, PDI-P tidak mungkin menjadi partai terkorup, Kenapa ? Sebagai partai oposisi sejak 2 pemilu lalu, kendali pemerintahan dipegang oleh partai pemenang dan pendukungnya dan otomatis, kesempatan lebih besar ! Kalau memang sekiranya ada anggota PDI-P yg terjerat maka tidak lain hanyalah oknum saja karena secara garis partai yang lebih memilih menepi dari pihak penguasa, sudah pasti akan lebih hati-hati dengan berusaha tidak membuat partai-nya semakin melorot dimata rakyat.

 

 

 

Penjualan Dua Kapal Tanker Pertamina

 

Ini juga topic yang sangat menarik dijadikan sasaran empuk. Perlu diluruskan disini bukan-lah penjualan fisik asset sebenarnya. Ini adalah pengalihan hak pembelian kapal yang sedang dalam tahap produksi di Korea Selatan. Tentunya, ini atas persetujuan pihak pembuat kapal tersebut. Pengalihan dan pembatalan pembelian ini sering terjadi juga di dunia aviasi dimana hak pembelian order pesawat terbang kadang harus dibatalkan atas alasan ekonomi tertentu dan hak belinya dialihkan ke pihak lain yang lebih membutuhkan saat itu.

 

Adalah ide mulia dari Dirut Pertamina saat itu yang bernama Baihaki Hakim yang posisinya dipilih sendiri oleh presiden Gus Dur untuk mandiri dalam hal transportasi tanpa harus didikte oleh kartel tanker. Tidak salah, karena sesuai prinsip ekonomi kalau mampu beli kenapa menyewa ? Secara jangka panjang toh ini menguntungkan sekali. Sebagaimana Gus Dur, Dirut satu ini memiliki visioner yang cemerlang. Namum apa daya, kadang visioner itu melupakan hal yang mendesak yaitu realitas ekonomi saat itu ! Ibarat anda memikirkan masa depan yang indah sedang kehidupan hari dan besok belum tentu terlewatkan dengan baik. Perubahan status BUMN yang menjadi Persero menjadikan Pertamina dibebankan untuk meraih laba. Jadi dengan demikian Direksi baru melakukan re-posisi perusahaan dengan memfokus-kan diri ke hal-hal inti dari core business Pertamina ini. Perlu diingat juga, sejak jamannya Ibnu Sutowo Pertamina itu selalu melebarkan diri ke sector bisnis yang tidak berhubungan dengan core businessnya. Alhasil, perusahaan plat merah ini kelimpungan dengan beban hutang yang membengkak dari sector bisnis yg merugikan seperti perhotelan, biro perjalanan dll.

 

Belajar dari pengalaman itulah direksi baru memutuskan untuk menjual hak pembelian kapal tanker ini dan dengan demikian dapat memperkuat struktur keuangan perusahaan, juga untuk memfokuskan kepada bisnis inti, yakni eksplorasi minyak dan gas bumi (migas). Memang benar, Pertamina diiming-imingkan pembelian yang tidak perlu dibayar dulu karena kredit dari Bank Exim Korea Selatan. Namun, sesuai analisa direksi baru, walaupun tanpa keluar se-senpun namun ini termasuk suatu beban hutang perusahaan jangka panjang. Disamping saat itu kebutuhan masih belum mendesak untuk pemakaian tanker VLCC ini. Pasalnya, selama ini bidang perkapalan tidak termasuk bisnis inti Pertamina tetapi hanya pendukung dari kegiatan produksi migas. Meski pengadaan tanker penting, hal itu bukan merupakan bisnis inti.

 

Jadi ini sama sekali adalah keputusan bisnis semata sesuai keadaan situasi keuangan perusahaan saat itu dan perbedaan pendapat antara direksi lama dengan kebijaksanaan direksi baru yang kemudian hari dipakai pihak tertentu di internal untuk menggoreng menjadi suatu kasus. Fakta juga berbicara sesuai dengan pengakuan Wasekjen KPK sendiri saat itu yang bernama Erry Riyana Hardjapamekas dari pemeriksaan yang telah dilakukan pihaknya itu diakui memang terdapat perbedaan argumentasi antara direksi lama pimpinan Baihaki Hakim dan direksi Pertamina saat ini Ariffi Nawawi.Namun, semua itu wajar saja. Sejauh ini belum ada indikasi ke arah korupsi.

 

Sebagai penutup, penulis ingin menggaris bawahi lagi, janganlah kita menelan secara bulat pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh para politisi yang ingin mencuri panggung dengan mengaburkan fakta dan kenyataan dengan memelintirkan kata.

 

PDI-Perjuangan walau bukan partai malaikat, tapi adalah partai yang konsisten dengan menunjukkan dirinya berada dijalur oposisi dan BELAJAR ! Belajar akan pentingnya regenerasi kepemimpinan, dan kedewasaan berpolitik. Partai yang tidak perlu berkoar-koar “Say NO to Corruption” tapi dengan aksi nyata melahirkkan tokoh kepemimpinan yang bersih seperti Jokowi dan Risma. Jadi wajar kalau partai ini kembali diberi kesempatan untuk mengendalikan bangsa ini. Time almost running out for this nation, the time is NOW or NEVER !! Kita membutuhkan pemimpin yang lurus dan jujur dari partai yang dewasa ! Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang tebebas dari politik dagang sapi.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

291 thoughts on “Membuka Kebohongan & Fitnah dari Para Politisi tentang Pemerintahan Megawati

  1. Nurrahman Black
    April 6, 2014 at 1:00 pm

    Yang membuka aip orang lain adalah ahli neraka jangan di pilih.

  2. Farik Pembasmi Rayap
    April 6, 2014 at 1:24 pm

    Knp baru skrng………..???????????????? 1M X. ( Mau pilian ) .

  3. Anti+FPI
    April 6, 2014 at 5:47 pm

    Biar saja.Rakyat juga sudah tau kalo fitnah.Makanya kita dukung Jokowi buat jadi RI1

  4. james
    April 7, 2014 at 1:33 am

    halah dah basi neh……..Jokowi for RI – 1

    1. amanda jang
      April 7, 2014 at 4:39 am

      Waduh…..Lalu ap yang dilakukan MEgawati saat jadi pressiden dia juga oon ngomong aja g bisa ,,,kerjaan g ada . g jelas ngalor ngidul tuh

    2. JOKOTOK
      April 9, 2014 at 8:15 am

      jokowi??? hahahaha,,, anjing cina itu??? dah gede sekarang???

      1. james
        April 10, 2014 at 12:28 am

        Loe BABI Haramjadah !!!!! ……Anak Haram loe !!!

  5. james
    April 7, 2014 at 5:20 am

    Mega sudah lama lengser gak usah diungkit-ungkit lagi, sekarang yang penting itu Dukung saja Jokowi demi perbaikan Indonesia, jadi kalau Para Politisi mau Bohong dan Fitnah Mega ya sudah basi lah

  6. Jendral Asmra
    April 7, 2014 at 11:30 am

    gngedabrus tdk bermanfaat

  7. Ratna
    April 7, 2014 at 1:23 pm

    Terus terang daya dr dulu gak suka PDIP mau model yg kaya jokowi atau yg lain saya ttp gak suka terima kasih

  8. Erico
    April 7, 2014 at 11:02 pm

    sikap negarawan megawati yang patut diangkat jempol demi rakyat mengusung jokowi jadi capres, bisakah si prabowo seperti megawati…???? orang ambisius yang selalu berkata demi memperjuangkan rakyat, apa benar..?? bila benar untuk rakyat, calonkan ahok jadi pendamping jokowi, mungkin rakyat akan memaafkan masa lalu si prabomo.

  9. james
    April 8, 2014 at 2:07 am

    kalau buat saya Tiada Maaf Bagimu Wowo, loe Tukang Bantai dah ke Sohor Keseluruh Dunia tuh !!! mukanya ada di fantat kali si Wowo tuh !!!

  10. rangwaras
    April 13, 2014 at 9:50 pm

    ga ada gunanya klarifikasi ,dibawah pemerintahan megawati rakyat indonesia sengsara,itu fakta

    1. woles aja
      May 6, 2014 at 7:07 am

      karena Indosat diprivatisasi, pulsa HP sekarang murah, bisa sms sepuasnya, internet lancar hehehe.andaikata kagak diprivatisasi indosat udah bangkrut bos!

  11. AKAng
    May 5, 2014 at 11:29 am

    alah,,,, bohong,,, sama saja dengan jokowi,, jokowi pembohong, tukang kristenisasi rakyat indo,, liat saja gub solo berhasil duduk non muslim, sekarang jakarta Ahok, juga non muslim,, sebentar lagi sluruh rakyat RI dikristenisasikan ma si jokowi.. menurut saya salah bila orang muslim memilih atau menjadikan pemimpin seperti jokowi, perintah dalam al-qur’an, janganlah kamu memilih atau mengangkat seseorang pemimpin yang bukan saudara/seiman denganmu, menurut saya jokowi bukan islam, tetapi titipan dari luar untuk mengkristenisasikan rakyat indo.

    sama halnya dengan prabowo,, militer, pemimpin tukang bunuh rakyatnya sendiri,,

    1. khairul+anwar
      May 5, 2014 at 1:25 pm

      BETUUUUL SEKALI MAS AKAng, MEDIA MI JUGA TERNYATA UDAH DIKONTRAK UNTUK ” MEMBODOHI ” RAKYAT DAN BANGSA INI , HANYA UNTUK MEMILIH PEMIMPIN YANG “DAPAT DIKENDALIKAN ” DIKONTROL ALIAS PEMIMPIN”BONEKA”ASING.

    2. James
      May 6, 2014 at 1:16 am

      dasar AKANG sudah dilahirkan dengan BOHONG maka katakan orang lain Bohong, biar gimana juga Maling Teriak Maling !!! yang Anti Jokowi adalah hanya Para Pembantai semua seperti Wowo dan Wiranto !!! pikiran dan akal hanya diisi dengan Kepicikkan dan Kecetekan, Indonesia gak bakal jadi Negara Muslim / Islam kecuali kalau sesudah Perang Saudara

    3. diaz
      May 6, 2014 at 12:17 pm

      Akang,Kamu harusnya sadar dengan komentar anda,indonesia Negara pancasila bukan Negara Agama,bila anda mau bikin Negara sendiri.

  12. Endro
    May 5, 2014 at 10:18 pm

    Semua komentar bagus, tapi sungguh disayangkan masih ada yang membawa isu SARA (sebagai bagian kemerosotan moral) dan asal tuding (padahal denga menuding orang 4 jari mengarah pada diri sendiri). Ayo … para anak bangsa mulai berpikir lebih luas untuk kepentingan bangsa yang sudah carut marut puluhan tahun. jangan tutup mata jika memang diantara capres ada yang lebih pantas (jangan cari yang sempurna, karna hanya milik Tuhan)….. Jangan tutup mata & telinga maupun apriori jika kita cinta bangsa ini …… terima kasih.

  13. James
    May 6, 2014 at 1:27 am

    Jokowi 4 RI – 1, setuju !!! kalau pilih yang lain berarti sama dengan Harakiri !!!

    1. sin
      May 6, 2014 at 4:59 am

      No way for Jokowi si Penghianat sumpah. Hukumnya nyata dalam agamanya. Pasti Indonesia tambah hancur kalau dipimpin JKW.

    2. James
      May 6, 2014 at 5:44 am

      what ever you say but let see that it will be a reality that Jokowi 4 RI – 1 on July 9 th

  14. woles+aja
    May 6, 2014 at 7:10 am

    belum pernah ngerasain brengseknya aparat sih elo elo

  15. putra respector
    May 6, 2014 at 2:38 pm

    Buat akang+khairulan****+sin: lo pada kaya udah bener aj bragama ngmong bgituan,otak lo pada tu masih otak anak play group pake ngmongin agama mao dari apapun agama,suku,ras’a kalo dy bisa buat RI lbih baik knpa g,daripada brasal dr artai religius tp korup+tukang mesum…

  16. rizky ramadhani
    May 6, 2014 at 10:34 pm

    masalah outsourcing gmana cuk ???
    jaman megawati yg bikin adanya outsourcing. emang bisa benerin sekarang kalo kepilih itu PDIP?
    yg obyektif, jgn cuman yg baik dr PDIP, yg jelek juga keluarin. mo promosi tapi ga transparan, sama aja boong cuk

  17. todi
    June 18, 2014 at 6:00 am

    Sumber datanya gak jelas, cuma opini pribadi penulis yang ga bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

    politik.kompasiana.com/2014/04/08/rcti-dan-metro-tv-pdip-partai-terkorup-645920.html
    http://www.kaskus.co.id/thread/5327d3271f0bc3dd138b461c/daftar-partai-terkorup-se-indonesia-raya-jangan-coblos-partai-korupsi

  18. steve
    July 3, 2014 at 8:51 pm

    Wah tukang edit data trnyta ne penulis.. Trnyta partai trkorup PDI perjuangan… Slmat ya anda menjadi partai terkorup… Partai yg di isi oleh orang” bodoh…

  19. citra
    July 23, 2014 at 10:48 am

    Kalian semua tidak mengerti politik, jadi tidak usah satu sama lain saling menjatuhkan dan tidak perlu menjelek jelekan, dan kalian tidak tahu jokowi seprti apa dan parabowo seperti apa..jadi tidak usah sok tahu semuanya!!!

  20. James
    July 23, 2014 at 7:44 pm

    Jokowi The President

Leave a Reply to citra Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *