Menko Polhukam Mahfud Md mengingatkan jajaran TNI-Polri yang bertugas di Papua dan Papua Barat untuk tetap tidak terpancing dengan pelbagai isu terutama menyangkut pelangggaran hak asasi manusia (HAM) dan perusakan lingkungan di sana.
Ia menyatakan hal itu dalam kunjungan kerja ke Papua dan Papua Barat, Rabu (22/7/2020). Dalam kunjungan itu, Mahfud mengadakan pertemuan khusus dengan jajaran TNI-Polri yang bertugas di Papua dan Papua Barat. Mendagri Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dan Kasum TNI Letjen Jhoni Supriyanto ikut mendampingi Menko Polhukam.
Dalam acara yang digelar di Hotel Rimba Papua, Mimika tersebut, Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan terima kasih atas kinerja aparat TNI-Polri selama ini di wilayah Papua dan Papua Barat.”Kami sekarang memang tengah fokus menangani Covid-19 tetapi jangan diartikan mengabaikan masalah lain termasuk persoalan di Bumi Cendrawasih,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah sangat komitmen untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.”Itu sudah menjadi komitmen pemerintah. Jangan ragukan hal tersebut,” tuturnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, akar masalah utama di Papua dan Papua Barat adalah kesejahteraan. Tak kalah pentingnya juga soal separatisme. “Pemerintah mempunyai sejumlah strategi penanganannya. Untuk jangka panjang adalah pemerintah akan berupaya meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan jangka pendek yakni melanjutkan Otonomi Khusus,” ujarnya.
Tito mengingatkan, ada empat gerakan yang perlu diantisipasi di wilayah Papua yakni politik, aksi senjata, diplomasi dan propaganda.”Kita harus working smart bukan working hard,” katanya.
Ia meminta agar jangan lagi terulang kerusuhan seperti terjadi di Jayapura, Manokwari dan Wamena beberapa waktu lalu.
Sedangkan, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menambahkan, semua pihak harus bekerja sama untuk mengatasi masalah yang terjadi di Papua dan Papua Barat.”Apakah satuan tugas saja sudah cukup atau tidak? Kita harus total football. Penanganan Papua bukan hanya urusan TNI-Polri tetapi perlu melibatkan kementerian lainnya,” ia menambahkan ( SH / IM )
Related Posts
bukan hanya terpancing pak, pada kenyataannya sejak dulu hingga sekarang ini masih saja terjadi Pelanggaran HAM di Papua tanpa pernah dihentikan , penjajahan oleh Bangsa Sendiri tidak dapat dipungkiri dimata Internasional