KPK dan Muhammadiyah Luncurkan Becak Anti Korupsi

Becak anti korupsi Rabu (23/4) diluncurkan di Yogyakarta oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pengurus Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi  .

Sejumlah 30 becak model anti korupsi, yaitu dengan tulisan pesan anti-korupsi pada bagian slebor hari Rabu (23/4) diluncurkan di Yogyakarta oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pusat Pimpinan Muhammadiyah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari 30 becak tersebut, 20 diantaranya merupakan bantuan PP Muhammadiyah, lima becak bantuan mantan walikota Yogyakarta Herry Zudianto, dua dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan selebihnya dari perbankan serta LSM.
  

​Ketua MPM, Said Tuhulele menjelaskan pihak MPM telah bekerjasama dengan memberikan bimbingan kepada komunitas penarik becak di kawasan Jalan Ahmad Dahlan Yogyakarta atau dikenal dengan paguyuban Pabelan. Dalam waktu dekat akan dibentuk koperasi dan sekaligus mereka dilibatkan dalam kampanye anti-korupsi dari kalangan masyarakat kelas bawah.

“Mengingat korupsi itu menjadi masalah besar kita, usaha sosialisasi usaha anti korupsi memang harus kita lakukan semua. Kami manfaatkan becak ini sebagai wahana untuk sosialisasi sikap anti korupsi itu. Tapi untuk sementara kami masih dengan tukang becak di sepanjang Jalan Ahmad Dahlan (Yogyakarta) itu. Selanjutnya memang kami akan terus meluaskan ini,” kata Said Tuhulele.

Ketua PP Muhammadiyah Syukrianto AR mengharapkan, gerakan anti korupsi dikalangan penaik becak tersebut menular kepada kelompok masyarakat yang lain.

”Gerakan itu dimulai dari yang kecil-kecil dan saya kira kesadaran dari para abang becak bisa kemudian menular. Syukur pak Said bisa kemudian menggerakkan mbok-mbok bakul (para pedagang di pasar) atau masyarakat petani atau yang lain sehingga itu jadi sebuah gerakan yang missal luar biasa seluruh Indonesia, gerakan anti korupsi,” kata Syukrianto.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Dedi A Rachim menyambut gembira peluncuran becak anti korupsi tersebut. Ia mengaku KPK memiliki sumberdaya manusia yang terbatas sehingga perlu dukungan masyarakat luas untuk melakukan kampanye anti korupsi. Menurut Dedi, gerakan para penarik becak tersebut sangat berarti bagi KPK.

“Partisipasi masyarakat, kemudian memiliki tujuan meng-edukasi lalu melakukan kampanye sosialisasi tentang anti-korupsi ini akhirnya memberikan kemudahan bagi KPK untuk menyebar-luaskan semangat anti korupsi kepada masyarakat,” kata Dedi A Rachim.

Wagiman, salah satu penarik becak yang sudah mengayuh becak untuk mencari nafkah selama 10 tahun, merasa senang dengan gerakan anti korupsi yang melibatkannya dan kawan-kawannya. Apalagi akan dibentuk koperasi yang bisa membantu para pengemudi becak.

“Saya setuju aja kan itu bagus. Kalau harapan saya ya kalau bisa harus berhenti itu korupsi. Karena rakyat dengan banyak korupsi kan jadi sengsara juga itu,” ujar Wagiman.

Meskipun mulai terdesak oleh moda transportasi yang lain, becak di Yogyakarta masih relatif popular dikalangan wisatawan yang datang dari luar kota Yogyakarta.