Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan mencopot salah seorang pejabat terkait lambatnya dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Jokowi kembali mengingatkan lambatnya dwelling time di sana telah menyebabkan kerugian hingga Rp 780 triliun per tahun.
“Saya sudah ngomong apa? Kalau dicopot, ya akan dicopot,” ujar Jokowi di istana kepresidenan, Kamis (18/6/2015).
Jokowi mengaku tak akan pandang bulu dalam mencari pejabat yang tak bisa mencapai target dwelling time menjadi 4,7 hari. Dia menjelaskan petugas lapangan, dirjen, hingga menteri akan menerima konsekuensinya jika tidak juga bisa mempercepat kinejanya.
“Harus ngerti, di situ ada ketidakefisienan Rp 780 triliun. Loadingdan unloading, bongkar muat, kelamaan karena hal-hal yang bersifat dokumen. Seperti itu meninggikan biaya logistik dan transportasi,” ucap dia.
Jokowi belum mau mengungkap siapa pejabat yang akan dicopotnya itu. Menurut Jokowi, dirinya akan mengecek sendiri siapa yang membuat proses dwelling time di Tanjung Priok tetap lama.
“Nanti dilihat, kamu bisa lihat,” ujarnya.
Pada Rabu siang lalu, Presiden Jokowi merasa geram karena tak mendapat jawaban yang memuaskan dari pejabat di Pelabuhan Tanjung Priok soal oknum yang memperlambat dwelling time atau waktu tunggu kontainer. Jokowi bahkan mengancam akan mencopot petugas lapangan hingga menteri yang tidak mau memperbaiki kondisi pelabuhan peti kemas.
“Kita harus terbuka. Saya tanya, enggak ada jawabannya, ya saya cari sendiri jawabannya dengan cara saya. Kalau sulit, bisa saja dirjennya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot,” kata Jokowi saat memimpin rapat mendadak di Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (17/6/2015) siang.
Hadir dalam rapat itu, yakni Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dan anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki. Hadir pula Direktur Utama Pelindo II RJ Lino. Rapat itu digelar setelah Jokowi memantau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Proses tibanya peti kemas hingga keluar dari pelabuhan dinilai Jokowi masih sangat lambat. ( Kps / IM )
Related Posts
