Jangan Ada lagi PNS yang ‘Makan Gaji Buta’


Sudah lama saya tidak diberi peran. Saya tidak tahu apa salah saya. Kalau saya salah, sebenarnya diberitahu. Saya selalu pasrah sama Tuhan. Semoga Tuhan melihat semuanya ini”. Kata-kata ini selalu keluar dari mulut Syaefudin (44 tahun).

Alumnus S2 Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta ini merupakan staf di bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Siapa pun yang datang ke ruang pers (press room) Kemnaker pasti bertemu dengan Udin, demikian sapaan untuk Syaefudin.

Saban hari, Udin dari pagi sampai selesai jam kantor berada di press room. Ia tidak mempunyai ruangan kerja karena memang ia tidak diberi peran apa-apa. Sudah bertahun-tahun hal seperti ini dijalani pria alumnus S1 Ilmu Politik Universitas Terbuka (UT) ini. Pekerjaannya sepanjang hari hanya mengobrol dengan para wartawan, membaca koran yang ada di meja press room. Terkadang kalau ia mengantuk, ia tidur di kursi seperti yang dilakukan sejumlah wartawan.

Kalau tidak tahu kenapa Udin hanya duduk-duduk di press room sepanjang hari dan setiap hari, pasti jengkel. Betapa tidak, ia PNS  tidak menjalankan pekerjaan. Ia benar-benar makan gaji buta. Semua PNS digaji oleh rakyat melalui pajak dan sebagainya, tapi malah dia tidak bekerja.

Namun, Udin bukan tidak mau bekerja. Menurut Udin, ia tidak diberi peran atau tugas oleh pimpinan Humas Kemnaker. “Kepala Humas dan bawahannya tidak suka sama saya. Saya tidak tahu mengapa saya tidak disukai. Kalau saya salah diberi tahu dong,” kata Udin.

Kepala Humas Kemnaker, Suhartono beberapa kali ketika dikonfirmasi soal ini, hanya tersenyum. “Saya bingung menjelaskannya,” kata Tono, panggilan untuk Suhartono.

Menurut Kepala Bidang Pemberitaan, Humas Kemnaker, Samsuri, Udin kalau diberi tugas tidak pernah melaksanakannya. Selain itu, ia sering melawan. “Kalau pun ada pekerjaan yang ia kerjakan, pekerjaannya salah,” kata Samsuri.

Menurut Udin, apa yang dijelaskan Samsuri merupakan fitnah untuk dirinya. “Mereka memang benar-benar tidak suka sama saya, karena saya mengkritisi mereka. Selain itu, karena saya dekat dengan teman-teman wartawan,” jelas Udin yang sudah menjadi PNS ini 15 tahun.

Udin bukan sendirian hanya makan gaji buta dari Negara di Humas Kemnaker. PNS lainnya ialah Iman Santoso. “Kami datang pagi dan pulang sore namun tidak diberi pekerjaan oleh pimpinan kami,” kata Udin.

Yang mengecewakan Udin dan Iman adalah pimpinan Humas Kemnaker malah memperkerjaan beberapa PNS yang sudah pensiun dan tenaga honorer. “Kenapa harus menggaji orang yang sudah pensiun dan tenaga honorer untuk pekerjaan di humas ? Kenapa kami tidak diberdayakan?” kata dia.

Sekjen Kemnaker, Abdul Wahab Bangkona, ketika suatu ketika dikonfirmasi SP mengenai hal ini, berjanji akan mempekerjakan semua PNS di Kemnaker. Namun, janji itu tidak pernah terlaksana. Mungkinkah Abdul Wahab Bangkona hanya percaya laporan ABS (Asal Bapak Senang)? Bukanklah kalau ada PNS yang bandel harus dibina atau diberdayakan? Bukannya dikucilkan dan tidak diberi peran sampai bertahun-tahun. Bukankah negara justru rugi dengan hal seperti ini?

Menteri Ketenagakerjaan, Muhamad Hanif Dhakiri, ketika ditanya kenapa masih ada PNS di Kementerian yang dipimpinnya hanya makan gaji buka karena tidak diberi peran, menjawab, berjanji akan menindak semua PNS yang bandel. “Siapa namanya yang makan gaji buta itu, biar saya pindahkan ke Papua,” tegas Hanif.

Ah, Menteri Hanif rupanya memakai gaya Orde Baru dimana PNS atau pejabat bermasalah dibuang ke tempat terpencil. Bukankah salah satu program Presiden Jokowi membangun Indonesia mulai dari pinggir? Itu berarti sudah saatnya setop membuang pejabat bermasalah ke daerah terpencil. Hanif boleh melakukan blusukan ke tempat-tempat penampungan TKI, tetapi jangan lupa “blusukan ke dalam”.

Data yang dihimpun SP, banyak PNS dan pejabat di  Kemnaker mempunyai hubungan keluarga seperti ada ibu dan anak kandung, ada bapak dan anak kandung, anak paman dan keponakan, ada tiga orang bersaudara kandung. “Ya, jujur saja lulus PNS karena tante saya pejabat di sini,” kata seorang PNS yang lulus PNS di Kementerian itu tahun 2009 lalu. Itu semua patut diduga mereka direkrut menjadi PNS menggunakan jalur kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Udin dan Iman tentu hanya dua dari sekian PNS yang tidak diberi peran di Kemnaker dan mungkin juga Kementerian lain. Hal ini terjadi karena watak birokrasi Indonesia yang masih hegemonistik dan feodalistik. Siapa yang pandai menjilat dialah yang diberi peran.

Joko Widodo (Jokowi) ketika masih sebagai calon Presiden berjanji, kalau ia terpilih menjadi Presiden RI, salah satu yang menjadi prioritasnya adalah reformasi birokrasi antara lain dengan merekrut PNS berdasarkan merit system. Selain itu, pengangkatan eselon di seluruh Kementerian berdasarkan rekam jejak dan integritas. Tidak lagi dengan KKN.  Mari kita tunggu janji Jokowi melalui para menterinya.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

One thought on “Jangan Ada lagi PNS yang ‘Makan Gaji Buta’

  1. James
    January 4, 2015 at 10:57 pm

    sudah MENTAL dan Tidak Tahu MALU, tipikal Indonesian !!! si Saefudin, Suhartono dan yang lain-lainnya kalau tahu tidak ada kerjaan berarti loe orang semua itu Tidak Terpakai alias kagak diperlukan jadi harus sadar sendiri tahu diri, mengundurkan diri memecat diri sendiri, jangan tunggu di Pecat !!! enak saja datang ke kantor cuma duduk-duduk dn omong kosong dengan Wartawan, apa loe orang di Gaji oleh Rakyat buat Kongkow melulu ??? maka Indonesia lambat maju itu dikarenakan orang macam loe semua tuh !!! makan Gaji BUTA !!!

Leave a Reply to James Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *