Bendera PDIP Dibakar Saat Demo RUU HIP, Begini Isi Surat Perintah Harian Ketua Umum PDI Perjuangan

Bendera PDIP Perjuangan dibakar sekelompok massa saat demonstrasi menolak rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasi (RUU HIP)..

Kini, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Surat Perintah Harian kepada kader Partai di seluruh Indonesia.

Hal itu sesuai berita berjudul ‘Surat Perintah Harian Ketua Umum PDI Perjuangan: Rapatkan Barisan Tempuh Jalan Hukum’ di website www.pdiperjuangan.id.

Megawati menandatangani surat tersebut pada Kamis (25/6/2020).

Isinya meminta kader PDI Perjuangan seluruh Indonesia untuk siap siaga namun mengedepankan proses hukum atas pembakaran bendera PDI Perjuangan yang dilakukan saat sekelompok massa melakukan demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Berikut isi Surat Perintah Harian Ketua Umum Megawati Soekarnoputri:

Perintah Harian Ketua Umum PDI Perjuangan

 Merdeka !!!

 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927.

PDI Perjuangan juga memiliki sejarah panjang di dalam memerjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi dikuyo-kuyo, dipecah belah, dan puncaknya penyerangan kantor Partai pada tanggal 27 Juli 1996.

 Meskipun demikian dalam perjalanannya, PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDI Perjuangan akan terus mengobarkan elan perjuangan bagi dedikasi Partai untuk Rakyat, Bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa

 

Terus rapatkan barisan!

Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat,

karena rakyatlah cakrawati Partai.

Sekali Merdeka Tetap Merdeka!

Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh!

Bendera selalu tegak! Seluruh kader siap menjaganya!!!

 Jakarta, 25 Juni 2020

PEMBAHASAN RUU HIP DIMINTA DIHENTIKAN

Sementara itu, sebelumnya, Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Front Santri Indonesia (DPP FSI) Muhammad Hanif Alathas menyampaikan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR mengenai aksi penolakan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Rabu (24/6/2020).

Hanif merupakan satu dari beberapa perwakilan termasuk Yusuf Martak yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anggota DPR RI.

Mereka bertemuan dengan 3 wakil DPR RI.

Dalam pertemuan itu Hanif, menyampaikan jika beberapa perwakilan membawa poin-poin tuntutan, salah satunya yaitu menghentikan rencana RUU HIP.

“Intinya kita menyampikan 8 poin sesuai konfrensi pers. Pertama adalah kita minta RUU HIP distop.

“Tidak ada istilah tunda. Satu kata stop, cor masukan ke laut jangan sampai keluar. Jangan di tunda,” kata Hanif di atas mobil komando di DPR RI, Rabu (24/6/2020).

Selain itu, Hanif menyampaikan, jika keinginan massa aksi tidak hanya menghentikan RUU HIP.

Namun juga meminta mencari inisiator dari pembuatan RUU HIP dan meminta untuk dilakukan proses hukum.

“Kedua gak cukup distop inisiator diproses hukum. Andai kata institusi partai supaya partainya di hilangkan. Jika RUU HIP tetap dilaksanakan, kami minta DPR untuk gelar sidang istimewa,” katanya.

Pertemuan antar perwakilan DPR RI, dikatakan Nanif memiliki hasil yang cukup bagus.

Sebab DPR akan berusaha menyerap RUU HIP jika akan dilanjutkan.

Bahkan DPR RI juga akan mendukung agar inisiator RUU HIP dapat dihukum.

Untuk itu ia meminta jangan sampai melanjutkan RUU HIP itu.

“Ini janji. Kalo hutang jangan didiamkan tapi kita kawal. Kalo pemerintah lanjutkan kita umat islam dari sabang sampai merauke akan bangkit. Siap jaga NKRI,” ucapnya. ( WK / IM )