Jakarta – Para pengamat politik menilai penunjukan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Harian Sekretariat Gabungan Partai Koalisi membuat Ketua Umum Partai Golkar itu amat berkuasa. Bahkan format baru koalisi ini telah mengubah secara fundamental sistem pemerintahan presidensial sehingga semakin bercorak kepartaian dan parlementarian. “Sekretariat Gabungan
berpotensi menjadi lebih berkuasa ketimbang pemerintahan yang ada,” kata Arbi Sanit, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Minggu (9/5). “Karena perannya yang bisa menentukan segala kebijakan negara.”
Dengan kekuasaan Aburizal itu, peran Wakil Presiden Boediono, yang tak disokong partai, terancam hanya akan menjadi pos formalitas. Secara riil, pengaruh Aburizal akan jauh lebih signifikan dalam pemerintahan. Bahkan, kata Arbi, posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri bisa terancam. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan pemerintah Presiden Yudhoyono bisa tersandera oleh penunjukan Aburizal. “SBY bisa tersandera oleh koalisi bentukannya sendiri,” ujarnya.
Aburizal diperkirakan akan memegang kendali koalisi. “Apalagi SBY, yang
menduduki posisi ketua, saat ini menjabat presiden. Itu pasti membuatnya lebih sibuk,” kata Ikrar. “Aburizal, yang tak memegang jabatan publik, akan lebih leluasa bergerak.” Kekhawatiran mengenai ancaman itu ditepis oleh juru bicara Wakil Presiden Boediono, Yopie Hidayat. Meskipun ada anggapan bahwa Aburizal saat ini menjadi semacam “perdana menteri sesungguhnya”, Boediono tak merasa tersaingi. “Tidak, dong. Pak Boediono tetap wakil presiden,” kata Yopie.
Ia justru menganggap peran Aburizal akan memberi nilai positif untuk Boediono. “Sebab, kebijakan pemerintah harus mencerminkan partai politik yang memenangkan pemilihan umum,” ujar Yopie. “Sebagai seorang teknokrat, Pak Boediono akan memberikan masukan berupa kebijakan yang lebih obyektif.”(tempointeraktif/IM)