Aburizal Bakrie Nilai 122 UU Harus Ditinjau Ulang

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mengemukakan, ada 122 Undang-Undang (UU) akan ditinjau ulang karena dianggap menyimpang dari tujuan negara dan terlalu liberal.

“Dalam studi saya, ada 122 UU yang akan ditinjau ulang sehingga menjadi sesuai dengan demokrasi Pancasila,” kata Aburizal dalam acara silaturahmi pimpinan partai politik Koalisi Merah Putih (KMP) bersama para anggota DPR periode 2014-2019 dari koalisi tersebut, di Jakarta, Jumat (26/9).

Hadir pada acara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Prabowo dan Hatta merupakan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli lalu.

Hadir pula Ketua Umum PKS Anis Mata, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum PBB MS Kaban, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amin Rais, Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung.

ARB menjelaskan, tugas KMP ke depan adalah merevisi 122 UU tersebut. Para anggota DPR terpilih dari KMP harus mampu dan berjuang agar 122 UU itu bisa diubah.

“Kita harus mau ubah itu bukan untuk tutup negara ini dari globalisasi atau pengaruh dari bangsa lain tetapi bagaimana kita mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat kita. Kita harus ubah semua UU yang bersifat liberal,” katanya.

Dia memberi contoh UU yang sudah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 adalah UU tentang Minerba, UU tentang telekomunikasi dan perbankan.

Dalam masalah kebudayaan, dia juga menyebut ada UU yang sangat liberal. “Anda semua harus mampu mengubah semua ini,” ujarnya.