Ada Mutasi Besar-besaran di Kalangan Perwira Tinggi Polri

Sekitar 800 perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) Kepolisian Republik Indonesia dimutasi. Mutasi besar-besaran di tubuh Polri ini dilakukan berdasarkan telegram rahasia (TR) Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo yang dikeluarkan Rabu (19/10).

Mereka yang dimutasi ini di antaranya Korsahli Kapolri Irjen Pol Edward Aritonang diganti oleh Irjen Pol Alex Bambang Riatmodjo yang sebelumnya Sahlisosek Kapolri. Edward selanjutnya sebagai Pati Yanma Polri (pensiun). Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bahrul Alam dimutasi ke ASSARPRAS Kapolri menggantikan Irjen Pol Yudi Sushayanto yang menempati jabatan baru sebagai Pati Yanma Polri (pensiun). Kadiv Humas selanjutnya dijabat Irjen Pol Saud Usman Nasution yang sebelumnya Sahlisosbud Kapolri. Kapolda Lampung Brigjen Pol Sulistyo Ishak diganti Brigjen Pol Jodie Rooseto, sebelumnya Karodalpers SSDM Polri. Sulistyo selanjutnya Widyaswara Utama Sespim Polri.

Kapolda Jambi Brigjen Pol Bambang Suparsono diganti Brigjen Pol Anang Iskandar, sebelumnya Yanma Pati Polri. Bambang selanjutnya menjadi Sahli Sosbud Kapolri. Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Sukrawadi Dahlan diganti Brigjen Pol Untung Cahyono, sebelumnya Wakapolda Papua. Sukrawadi selanjutnya Widyaiswara Madya Sespim Lemdikpol.

Wakil Kapolda Jawa Barat Brigjen Pol Yovianes Mahar diganti Kombes Pol Hengkie Kaluar, sebelumnya Sesropaminal Divpropam Polri. Yovianes selanjutnya sebagai IRWIL II ITWASUMPOLRI. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ketut Untung menjadi Wakapolda Bali. Dirlantas Polda Metro Kombes Pol Royke Lumowa diganti Kombes Pol Sigit sebelumnya Dirlantas Polda Jawa Tengah. Royke selanjutnya masuk jajaran Korps Lalu Lintas Mabes Polri. Brigjen Pol Paulus Waterpau yang sebelumnya menjabat Widyasiwara Madya Sespim Polri diangkat menjadi Wakapolda Papua. Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Suharsono dimutasi sebagai Dirlantas Polda Papua. Wadirlantas Polda Metro AKBP Tomex Korniawan diangkat sebagai Dirlantas Polda Kalimantan Tengah. Kabag Regiden Dirlantas Polda Metro AKBP Tedi Minahasa dimutasi sebagai Kapolresta Malang, Jawa Timur.

Kabag Regiden Dirlantas Polda Jawa Barat AKBP Irman Sugema diangkat sebagai Kapolres Tasikmalaya, Jawa Barat. Kapolres Mojokerto, Jawa Timur AKBP Prasetijo Utomo diangkat sebagai Wadirkrimum Polda Jawa Timur. Kasubdit Regigend Ditlantas Polda Lampung AKBP Heri Setyawan menjadi Kapolres Lampung Tengah. Kapolres Muara Bungo AKBP Yasir diangkat sebagai Wakapolresta Jambi. Kasubbabmon Bagmonev SOPS Mabes Polri AKBP Eko Santoso dimutasi sebagai Kapolres Bagai Kepulauan, Polda Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo agar tidak segan meninjau ulang mutasi ratusan pamen dan pati Polri. Terutama, jika pergantian Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Ike Edwin ke Widyaswara Sespim Polri disinyalir salah ketik harus segera diperbaiki. Posisi Ike digantikan Kombes Pol Noer Ali yang adalah Irwasda Polda Metro.

Demikian dikatakan Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam percakapan dengan SP, Kamis (20/10). Dikatakan, kinerja Dirtipikor selama satu tahun terakhir ini telah dijalankan dengan baik. Dengan anggaran penyidikan Rp 1,3 miliar, ia berhasil menyelesaikan 90 persen kasus korupsi berskala besar. Apalagi, masalah korupsi ini menjadi target pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat ini, Ike yang mantan Kepala SPN Lido, Kapolres Jakarta Pusat, dan Kapoltabes Surabaya, juga sedang mengemban tugas menggodok sekitar 150 Kasat Reserse utusan dari 33 Polda untuk mengikuti Rakernis khusus penanganan masalah korupsi nasional dan daerah. Melihat track record, terutama terkait pengungkapan kasus korupsi sebagaimana yang dituntut masyarakat, kata Neta, semestinya keberhasilan itu diimbangi dengan penempatan mutasi jabatan yang lebih tepat sesuai prestasi yang bersangkutan.

Apalagi, pimpinan Polri selalu mengedepankan reformasi birokrasi. Dikatakan, penempatan jabatan karena menyangkut profesionalisme harus fair dan transparan, jangan sampai karena intervensi atau masalah pribadi.