Pengamat politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti mengatakan pergolakan yang terjadi di Papua merupakan peristiwa yang rutin muncul menjelang peringatan Hari Kemerdekaaan Indonesia. Hal ini dikarenakan Hari Kemerdekaan tersebut merupakan momen yang sakral dan menjadi perhatian luas.
“Menjelang Agustus Papua itu memang biasanya bergolak,” katanya dalam Talk Show DPD Perspektif Indonesia bertajuk “Kesetaraan Lembaga Perwakilan untuk Membangun Daerah” di Ruang Wartawan DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/8).
Menurut Ikrar, pemerintah pusat harus memahami faktor penyebab persoalan tersebut. “Salah satu sebabnya adalah masyarakat di sana merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Indikasinya adalah kurang lebih setelah 65 tahun Indonesia merdeka, mereka masih hidup dalam keterbelakangan. Misalnya, masih banyak warga di daerah perbatasan tersebut yang masih menggunakan koteka,” ujarnya.
Oleh karena itu, imbuh Ikrar, mau tidak mau cara pandang di wilayah itu tidak hanya mengikuti cara pandang Jakarta saja tapi juga memang harus diperhatikan dari sisi kebutuhan mereka baik pemenuhan hidup mereka maupun pembangunan di sana.
Sementara itu Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Sutrisno mengakui penanganan wilayah perbatasan setelah 65 tahun Indonesia merdeka masih belum maksimal. Selama ini, penanganan wilayah perbatasan tersebut masih bersifat parsial.
“Masing-masing lembaga masih jalan sendiri-sendiri termasuk dananya masih minta sendiri-sendiri,” katanya di tempat yang sama,” katanya.
Karena itu, dia yakin dengan lahirnya BNPP, penanganan dan pengelolaan wilayah perbatasan semakin membaik.
Sutrisno. menjelaskan, BNPP yang melibatkan 34 Kementerian dan Lembaga ini akan melakukan pengelolaan batas wilayah baik darat maupun laut secara terkoordinasi dengan melibatkan DPD dan Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR. “Saya yakin, pengelolaan dan pengawasannya akan lebih terukur dan terencana. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) tahun 2010 telah lahir BNPP,” tuturnya.
Namun, hasil kerja badan tersebut belum bisa dirasakan sekarang, sebab badan ini baru berusia 10 bulan 18 hari. “Badan yang melibatkan berbagai stakeholder ini akan membentuk grand design bagaimana mengelola perbatasan dari tahun 2011-2025,” tandasnya.
Related Posts
