JAKARTA – Pemerintah RRT menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Indonesia untuk pembangunan museum maritim bersama di dua negara.
Duta Besar RRT untuk Indonesia, Zhang Qiyue sangat antusias mempertahankan artefak-artefak ini (harta karun dari Cirebon). Ia berterimakasih karena lelang tahap kedua diundur, kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, usai menerima Duta Besar RRT untuk Indonesia Zhang Qiyue di kantornya, Jakarta, Senin.
Menurut dia, Duta Besar RRT meminta waktu dua bulan untuk merundingkan lebih lanjut dengan Pemerintah RRT terkait kemungkinan opsi pembangunan museum maritim di dua negara sekaligus. Sementara itu, Fadel mengungkapkan hasil rapat terakhir dengan Panitia Nasional Pengawasan dan Pengangkatan Barang Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) diputuskan sembilan hal yang salah satunya yakni penundaan lelang dalam jangka waktu yang ditetapkan.
“Ada yang tidak mau memang kalau lelang ditunda, tapi pemerintah punya 
hak untuk melakukan penundaan saya rasa. Kemungkinan Rabu besok (19/5) saya akan bicarakan ini pada pihak investor,” ujar Fadel.
Terkait hak investor atas hasil lelang, menurut dia, harus diselesaikan secara adil. Pemerintah akan menggantinya sesuai nilai kesepakatan lelang artefak tersebut. “Saya sudah minta pada Dirjen Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk segera melakukan studi awal terkait kemungkinan pembangunan dua museum maritim tersebut, dan dua minggu saya rasa bisa selesai,” tambahnya.
Ia membenarkan ada usulan pembangunan museum maritim di Bangka Belitung. Namun, ia berpendapat Ibukota menjadi lokasi yang tepat. “Kalau di Tiongkok saya belum tahu juga apakah akan dibangun di Shanghai atau Beijing. Namun yang jelas Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menginginkan agar sejarah panjang hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok terjaga, karena itu mereka sangat bersemangat membicarakan kemungkinan ini,” katanya.
Dengan adanya penjajakan Pemerintah RRT untuk pembangunan museum bahari, ia mengatakan bukan berarti menutup kemungkinan kerjasama “G to G” dengan negara lain.Ia menegaskan pihak mana pun masih bisa melakukan penjajakan “G to G” dengan Indonesia. Dua pihak yang juga tertarik melakukan kerjasama pembangunan museum tersebut dari Singapura dan Taiwan.
Lakukan survei – Fadel juga mengungkapkan bahwa sebenarnya pihak RRT telah melakukan survei sejarah Tiongkok di Indonesia sejak lama dan menunggu waktu yang tepat Pemerintah Indonesia mau membuka diri untuk kerja sama.”Arahan Bapak Presiden sepertinya juga ke arah pembangunan museum bahari. Jadi yang saya sampaikan pada Duta Besar RRT tadi memang sesuai gagasan Presiden,” tambah mantan Gubernur Gorontalo ini.
Menurut dia, pihaknya telah mendapat dukungan dari pengusaha-pengusaha keturunan di Indonesia untuk pembuatan museum maritim. Hal serupa ia 
sarankan juga dilakukan oleh pengusaha-pengusaha di Tiongkok. Ia telah mempelajari bahwa belum ada negara di dunia yang melakukan pengangkatan harta karun melalui kerjasama dengan pihak asing. Karena itu ke depan survei dan pengangkatan akan diserahkan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) maupun BPPT.
“Saya sudah tanya ke LIPI, katanya mereka sanggup untuk melakukan survei-survei tersebut. Kalau mereka diajak untuk survei mereka siap,” lanjut Fadel. Namun demikian, ia mengatakan izin survei BMKT yang telah dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap akan 
berlanjut. “Yang sudah ada ya biarlah mereka tetap berjalan. Penundaan lelang tidak mempengaruhi izin survei BMKT,” katanya.
Fadel juga mengatakan akan meminta bantuan UNESCO untuk mengelola museum-museum maritim yang berisi artefak berharga dari perairan Indonesia tersebut. Hal ini agar museum dapat dikelola secara netral dan tidak ada kecurigaan. “Seperti Borobudur. UNESCO membantu program pengelolaannya agar dunia mendukung. Jadi museum ini nanti milik Indonesia sekaligus milik dunia,” katanya.(kompas/IM)
Related Posts
