PEKANBARU — Ratusan warga dan relawan Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, mengancam akan melakukan aksi jahit mulut di depan kantor DPRD Riau jika hasil
keputusan perundingan penyelesaian sengketa lahan warga tempatan dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tidak berpihak kepada kebenaran.
Ancaman itu diungkapkan Muhammad Ridwan, Koordinator Aksi Warga Pulau Padang, Â di depan gedung DPRD Riau, Kamis (10/11). Ia mengatakan, pihaknya terpaksa kembali menggelar aksi keprihatinan dan akan menjahit mulut karena secara sepihak DPRD Riau membatalkan rapat penyelesaian kasus sengketa lahan tersebut.
“Sesuai jadwal, DPRD Riau akan memfasilitasi pertemuan antara pihak terkait dan disaksikan anggota DPD. Tetapi entah mengapa tiba-tiba secara sepihak Dewan Provinsi Riau menundanya ke Senin (14/11) depan,” ujarnya.
Ridwan menambahkan, jika hasil pertemuan Senin nanti tidak berpihak kepada rakyat Pulau Padang, mereka bersama relawan lain yang jumlahnya disiapkan 100 orang akan melakukan aksi jahit mulut.
Sebelumnya lima warga Pulau Padang ini telah melakukan aksi yang sama di depan gedung DPRD Riau. Namun aksi itu kemudian dihentikan karena adanya kesepakatan DPRD Riau akan membahasnya usai Idul Adha, dengan mengundang pihak atau instansi terkait.
Tetapi nyatanya, hingga Kamis, pertemuan yang dijanjikan untuk penyelesaian kasus sengketa lahan di Pulau Padang itu tidak juga dibahas dan malah diundur pada Senin depan. Akibatnya, sejak Kamis, warga Pulau Padang, Kebupaten Kepulauan Meranti ini kembali melakukan aksi dan menggelar tenda di depan pintu masuk gedung DPRD Riau.
Kamis malam, warga Pulau Padang ini melakukan kegiatan doa bersama (istighosah) dengan masyarakat dan tokoh masyarakat Pulau Padang yang ada di Pekanbaru.
Seperti diketahui, aksi warga Pulau Padang itu sebagai bentuk perlawanan terhadap PT RAPP yang dituding telah mencaplok lahan warga menyusul terbitnya SK Menteri Kehutanan Nomor 327 tahun 2009 tentang pemberian izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 41.205 hektare untuk perusahaan kertas tersebut.
Karena itu, mereka menuntut Menhut mencabut SK tersebut dan mendesak perusahaan itu berhenti beroperasi serta keluar dari wilayah Pulau Padang.
Sementara itu, 20 elemen baik ormas maupun BEM Mahasiswa se-Pekanbaru yang tergabung dalam Aliansi Parlemen Jalanan Riau, serentak menggelar demo turun ke jalan, Kamis, di Tugu Count Down PON XVIII. Para pendemo menilai ada delapan butir kegagalan Rusli Zainal selama berkuasa, terutama nasib warga pulau Padang yang meminta hak-haknya dikembalikan.
“Hari Pahlawan mari kita peringati dengan mendukung perjuangan nasib warga Pulau Padang, meminta PT RAPP menghentikan izin operasionalnya di Pulau Padang. Kita tidak mau Riau dihuni kapitalisme yang menginjak-injak hak-hak yang dimiliki rakyat,” ujar Iwan, aktivis GMKI.
Ia menegaskan, tidak tuntasnya nasib warga Pulau Padang merupakan salah satu bukti kegagalan Gubernur Riau Rusli Zainal dalam menyejahterakan dan melindungi rakyatnya. Untuk itu, kata Iwan, pihaknya akan mendesak gubernur segera merekomendasikan penghentian izin operasional RAPP di Pulau Padang.
Pendemo lain menyebutkan, aksi yang digelar memperingati Hari Pahlawan ini mendesak kepastian hukum bagi warga Pulau Padang. “Aparat penegak hukum harus mengusut sejumlah kasus korupsi di Riau yang ditengarai melibatkan pejabat-pejabat Riau, termasuk warga Pulau Padang yang telah menderita,” tegas Ketua BEM FH Unri Akhmad Yusuf.
Terkait tuntutan warga Pulau Padang, tim yang turun ke areal RAPP di Desa Lukit, Pulau Padang, pada Rabu (9/11), tergabung dalam tim terpadu, yakni BPN, Dinas Kehutanan, Kades Lukit, Ketua BPD Lukit, dan Serikat Tani Riau (STR), serta Bidang Pertanahan Kecamatan.
“Hasil kunjungannya mengakui ada tumpang tindih lahan warga dengan areal konsesi PT RAPP di Pulau Padang,” ujar Sutarno, korlip massa STR di sela-sela unjuk rasa.
Dengan demikian, apakah masih ada alasan Pemprov dan DPRD Riau untuk tidak mengeluarkan rekomendasi penghentian izin operasional RAPP di Pulau Padang?
Sementara itu, pesan singkat yang dikirim SH ke Kabiro Humas Pemprov Riau Choirul Rizky, Kamis, maupun melalui Corporate Comunication Manager APRIL yang menaungi PT RAPP Tirisia, tidak ada balasannya.
Related Posts
