Sejumlah Menteri Bermanuver dalam Kasus Setya Novanto, Jokowi Harus Turun Tangan

Presiden Joko Widodo diminta turun “gelanggang” untuk menyatukan sikap pemerintah terkait kasus pencatutan nama dan usaha mencari keuntungan dari PT Freeport Indonesia yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto.

Sejauh ini, ada beberapa menteri yang silang pendapat dan rentan memicu kegaduhan publik.

“Sudah waktunya Presiden turun gelanggang dan berkoordinasi dengan menteri-menterinya,” kata pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (6/12/2015).

Hendri mengungkapkan, sejak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan menindaklanjuti laporan Menteri ESDM Sudirman Said terhadap Setya, ada beberapa menteri dan pimpinan lembaga negara yang terindikasi memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingan politik.

Misalnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berulang kali meminta dipanggil MKD.

Adapun yang lainnya ialah Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang memastikan jalannya proses penyelidikan pada kasus tersebut dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang menilai sidang MKD seperti sinetron dan ada kelompok yang berebut “kue” dari lahan Freeport.

Hendri menduga kasus pencatutan nama dijadikan momentum untuk unjuk gigi oleh menteri dan pimpinan lembaga negara. Motivasi besarnya, kata Hendri, adalah agar terhindar dari isureshuffle.

“Ini akan jadi penilaian saat Presiden melakukan reshuffle. Namun, karena Presiden memilih berada di luar gelanggang, akhirnya mereka bermanuver sendiri,” ucap Hendri.( Kps / IM )