Hari ini Polri genap berusia 69 tahun. Upacara sederhana digelar di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat dengan dihadiri Presiden Joko Widodo. Peringatan kali ini terasa istimewa setelah sekitar empat bulan korps baju cokelat itu didera angin badai seputar Komjen Budi Gunawan dan relasinya dengan KPK. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pun angkat bicara kepada Beritasatu.com.
Polri hari ini genap 69 tahun apa temanya?
Temanya melalui revolusi mental Polri siap memantapkan soliditas dan profesionalisme guna mendukung pembangunan nasional.
Mengapa memilih tema itu?
Alasannya ini kan memang sesuai dengan penjelasan presiden sebetulnya karakter bangsa Indonesia itu bagus dan menjadi modal untuk memajukan bangsa ini. Menurut presiden karakter yang santun dan dengan budi pekerti yang ramah serta gotong royong merupakan modal yang akan membuat rakyat sejahtera. Sedikit demi sedikit karakter ini bergeser dan secara tidak sadar ini semakin parah dan tidak ada yang ngerem. Inilah yang merusak mental. Kalau polisi sudah kejangkitan juga, termasuk gaya hedonisme dan konsumtif, maka itu enggak cocok jadi polisi. Bisa jadi ini merupakan awal dari penyimpangan dalam pengabdiannya jika diwarnai pemikiran itu. Hal inilah yang harus diubah dengan revolusi mental. Polri harus mengutamakan pelayanan dan melindungi masyarakat.
Bicara revolusi, hari-hari ini, Bareskrim tampaknya sudah mulai dirasakan berubah. Banyak kasus-kasus “big fish” yang kini ditangani. Jadi sudah cukup?
Semuanya saat ini memang tengah dikerjakan dalam bentuk-bentuk pengungkapan kasus sebagai bentuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Itu sudah bagus. Namun ini semua akan kembali rusak jika ada penyimpangan anggota meskipun itu kecil sekalipun. Jika ada penyimpangan maka degradasi kepercayaan masyarakat pada Polri akan kembali terjadi. Menangani kasus-kasus menonjol itu memang baik, harus, dan merupakan tugas dan kewajiban kita tapi mencegah semua anggota Polri untuk tidak berperilaku buruk, itu yang tidak mudah. Keduanya harus seimbang.
Khusus soal pemberantasan korupsi kan Bareskrim sudah bergigi, apa perlu misalnya kasus-kasus di KPK itu dibagi kepada Polri misalnya dengan dibuat aturan teknis khusus?
Fokus kita tetap saja tidak hanya pada kasus korupsi. Misalnya kasus Engeline pun harus kita selesaikan kan? Lalu juga fokus pada kasus-kasus lain seperti narkoba, terorisme, kejahatan-kejahatan lain yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Tapi pembentukan KPK dulu karena Polri dan jaksa dinilai melempem dalam perang melawan korupsi. Sehingga bila kini polisinya kuat, logikanya, KPK dapat kembali melebur ke dalam polisi dan jaksa. Apa Polri sudah siap?
Sebetulnya nanti yang menilai itu masyarakat. Namun bagi kami, sebaiknya Polri dan KPK itu bergeser dalam melakukan pemberantasan korupsi, dari penindakan menjadi pencegahan yang simultan. Keduanya ini harus dilakukan. Kalau angka penindakan hukum korupsi itu turun, itu sebenarnya bisa dibaca jika pencegahan itu berhasil. Penegakan hukum itu, sekali lagi, tidak hanya soal penindakan.
OK. Jadi kalau Polri sudah bisa mencegah dan menindak pelaku korupsi, maka KPK tidak perlu lagi?
KPK tetap diperlukan. Kan ada fungsi lain dari KPK seperti supervisi pada Polri dalam penanganan kasus-kasus korupsi misalnya. Ini harus ada dan tidak bisa dinegasikan supaya untuk mendorong semangat kita dalam memberantas korupsi. Kasus korupsi harus kita keroyok bersama-sama.
Satu hal lagi soal perintah presiden kepada Polri untuk mengawal pembangunan supaya bebas kepentingan dan tidak membuka peluang korupsi serta fair, bagaimana bentuknya?
Kita memang diminta untuk mengawal proses-proses pembangunan supaya dibelakang hari tidak menimbulkan masalah. Supaya akselerasi pembangunan dapat berjalan, tidak gagal, tapi tidak menabrak aturan. Jadi segala hal yang bersifat kerawanan penyimpangan harus diingatkan, jangan dibiarkan dan nanti terjebak dalam pelanggaran hukum . Meskipun fungsi itu selama ini juga ada di BPKP misalnya, tapi kami akan membantu. Intinya akselerasi pembangunan harus terjadi dan Polri siap mengawal demi Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. ( Brt 1 / IM )
Related Posts
