Tahun Ini DPR Cuma Sahkan Empat dari 50 RUU, Anggaran Satu Pembahasan UU Rp 8 Miliar Lebih


FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis hasil kajian terkait evaluasi Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019 DPR.

Hasil evaluasi Formappi tersebut menyatakan buruknya kinerja DPR dalam melakukan fungsi legislasi.

Target kerja Rancangan Undang-undang (RUU) tahun ini tak mencapai target yang telah ditentukan.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, tidak tercapainya target DPR selama satu tahun ini menunjukkan kebobrokan kinerja lembaga legislatif tersebut.

“Secara umum bisa kita katakan sangat buruk DPR kalau dibandingkan dengan DPR sejak era reformasi. Seperti yang saya katakan tadi, ada tren kecenderungan yang terus menurun dari tahun ke tahun,” ujarnya di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya No 32B, Jakarta Timur, Jumat, (23/11/2018).

Lucius Karus juga menjelaskan sejumlah persoalan yang hingga saat ini mewabah di tubuh DPR. Pertama, terkait tarik ulur masa pembahasan RUU yang selalu dilakukan oleh anggota DPR. Lucius Karus mengambil contoh target pengesahan RUU dari tahun ke tahun.

 

“Sejak tahun pertama bisa jadi tiga RUU yang disahkan. Tahun kedua itu sempat naik empat RUU. Tapi kemudian, dari situ terus turun sampai sekarang. Sekarang sudah empat RUU dari 50 yang direncanakan. Tahun lalu ada enam yang disahkan dari 52 RUU,” bebernya.

Selain itu, pada setiap pembahasan satu RUU, dikeluarkan anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih. Hal ini dianggap Lucius Karus berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota DPR.

“Jadi ini bagi saya praktik inefisiensi yang terus berlangsung di DPR. Tidak saja kemudian kita saksikan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, tapi korupsi yang merajalela, pengawasan yang kemudian semakin melempem. Itu yang kemudian tidak efektifnya kerja DPR dalam melakukan pengawasan,” paparnya.

Hal tersebut yang kemudian dijadikan alasan kuat Lucius Karus menyatakan bahwa kinerja DPR dalam Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019 gagal.

“Jadi saya kira tidak ada yang patut dibanggakan dari DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya. Walaupun mereka selalu mengatakan tugas fungsi legislasi tidaklah kemudian menjadi tanggung jawab DPRsaja, karena di sana ada juga pemerintah,” tuturnya.

“Tapi bagaimanapun juga, Undang-undang Dasar mengatakan DPR itu memang legislator yang punya tugas utama membentuk undang-undang dan koordinasi. Untuk proses koordinasi pembahasan undang-undang itu ada di DPR,” sambungnya.( Trb / IM )

s

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

5 thoughts on “Tahun Ini DPR Cuma Sahkan Empat dari 50 RUU, Anggaran Satu Pembahasan UU Rp 8 Miliar Lebih

  1. Salam Kromokas
    November 24, 2018 at 7:31 pm

    Karena wakil rakyat itu tdk lagi mewakili rakyat tapi mereka hanya mewakili partai atau kelompok mereka, apalagi ada wakil ketua dpr kerjanya hanya nyinyir dan buat puisi menyelesaikan undang2 dianggap hanya sampingan.

  2. Rudolf Ferdinan Sinagabp
    November 24, 2018 at 7:35 pm

    Sungguh naif

  3. Muhammad Makhfudz
    November 24, 2018 at 8:50 pm

    KINI DPR BERUBAH JADI PEMBORONG MAKA SEMUA RUU DARI PEMERINTAH TERMASUK UNTUK RAKYAT HARUS MELALUI KONSESUS BAYARAN BESAR

  4. Perselingkuhan Intelek
    November 24, 2018 at 9:50 pm

    Pekerjaan DPR tidak kurang hanya Para Anggota DPR itu di gaji Buta alias cuma luntang lantung dari 50 hanya dikerjakan 4, apa saja kerjaan DPR selama ini??? cuma makan telan Uang Rakyat dan Negara doang

  5. Wahyu Hermawan
    November 24, 2018 at 11:26 pm

    Dibawah Pohon Rindang = DPR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *