LEBAK – Dewan Pengurus Muhammadiyah Provinsi Banten meminta setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan bela negara dengan dididik secara militer yang dibiayai pemerintah untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Pendidikan bela negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45 dimana setiap warga negara wajib membela negara sendiri jika dalam keadaan darurat ancaman negara asing,” kata Dewan Pengurus Muhammadiyah Provinsi Banten Hasan Alaydrus di Rangkasbitung, Kamis.
Hasan Alaydrus mengatakan, pendidikan wajib militer juga pernah diterapkan tahun 1950-an dengan terbentuknya Organisasi Keamanan Desa (OKD), Keamanan Rakyat (Kamra) dan perlawanan rakyat (Wanra).
Bahkan, calon kepala desa sebelum menjabat aparatur pemerintahan desa mereka diwajibkan mengikuti pelatihan ala militer selama enam bulan. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berharap pemerintah kembali menghidupkan wajib pendidikan wajib militer itu.
Pendidikan bela negara merupakan kewajiban bagi setiap warga negara agar menjadikan pertahanan yang kuat dan siap menghadapi ancaman gangguan keamanan.
Menurut dia, peserta pendidikan bela negara diwajibkan bagi setiap warga negara dan sudah berusia dewasa. Pendidikan wajib bela negara bisa saja dilaksanakan di sekolah tingkat menengah, perguruan tinggi maupun pondok pesantren. Selain itu juga bisa saja dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun profesi, termasuk pegawai negeri sipil (PNS).
“Jika sudah mengikuti pendidikan militer, mereka akan dikembalikan lagi pada tugas semula atau ormasnya masing-masing,” katanya. Ia menjelaskan, pendidikan militer tentu akan membentuk jiwa yang berdisiplin tinggi dan mencintai Tanah Air sendiri.
Selama ini, kata dia, kondisi negara sudah menghadapi paham liberalisme dan radikalisme, sehingga nilai-nilai kebangsaan cenderung menghilang, termasuk pancasila dan UUD 45. “Dengan wajib militer itu diharapkan bangsa ini lebih kuat dan tidak bisa dipengarahui oleh negara lain,” tegasnya
Related Posts
