Saling Tuding PD Vs PDIP Soal Isu Aparat Tak Netral di Pemilu

 Pernyataan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya aparat yang tidak netral di Pilkada 2018 bergulir. Ujung-ujungnya ada saling tuding antara PDIP dan Partai Demokrat.

Awalnya, SBY menuding BIN-Polri-TNI tidak netral. Hal tersebut disampaikan sebelum kampanye pasangan yang diusung PD di Pilgub Jawab, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.

“Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoax, sekali lagi ini oknum, namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik,” ujar SBY saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (23/6).

PDIP lalu balas menuding SBY yang justru menggunakan alat-alat negara agar tidak netral pada Pilpres 2004 dan 2009. Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun menganggap SBY terus menerus mengeluh soal aparat tidak netral. Dia menyebut era politik melodramatik SBY itu sudah berakhir.

“Ketika pilpres 2009, SBY membujuk komisioner KPU dengan iming-iming tertentu sehingga banyak yang dijadikan pengurus teras partainya seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati. Siapa yang di belakang tim alfa, bravo dan delta yang dibentuk SBY, warga sipilkah? Mengapa Antasari Ketua KPK dipenjara hanya karena mau mengusut IT Pemilu? Siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu? Siapa yang memanipulasi DPT tahun 2009? Siapa yang gunakan intelijen untuk pilpres 2004 dan 2009?” kata Komarudin dalam keterangannya, Minggu (24/6/2018).

Tak terima dituding, Demokrat balas menyebut PDIP panik dan berhalusinasi. Demokrat membantah SBY menggerakkan aparat untuk tidak netral di Pilpres 2009.

“Komaruddin Watubun terlihat panik ya memberikan penjelasan. Bahkan dia menyebut SBY menggunakan intelijen pada Pilpres 2004. Dia sampai lupa, saat itu Megawatilah Presiden yang menjadi calon incumbent atau petahana. Lantas bagaimana ceritanya SBY bisa peralat intelijen 2004?” kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Minggu (24/6/2018).( Dtk / IM )