Politisi PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka mengingatkan RAPBN memuat akumulatif kebutuhan rakyat. Ia menjelesakan pada rapat antara Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah SBY, terungkap jika terjadi kenaikan BBM senilai Rp.1000/liter akan menciptakan inflasi 1,43 persen.
Kemudian kemiskinan naik 0,61 persen, yaitu sekitar 1.525.000 juta orang. Lalu, setiap kenaikan BBM senilai Rp.500/liter, maka diperlukan tambahan penghasilan baru setiap rumah tangga sebesar Rp. 100.000/bulan.
“Apakah benar BBM bersubsidi mayoritas digunakan oleh orang kaya? Saya ingin mengatakan, ketika bicara subsidi energi dikontradiksikan pada dikotomi kaya miskin, maka kita telah masuk pada perangkap pemikiran ekonomi mazhab pasar alias neolib. Logika ekonomi neoIlib memang bertentangan dengan logika politik sosial karena tekanan pada efisiensi yang sering mengabaikan msalah keadilan, solidaritas,” kata Rieke di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Rieke mempertanyakan data kemiskinan yang mana yang digunakan pemerintah. Rieke kemudian menyampaikan beberapa data kemiskinan yang digunakan pemerintah SBY yakni, daya Beli setiap orang/bulan (BPS 2013), di atas Rp 1 juta = 38,4 juta (16%), antara Rp500ribu-Rp.1 juta=69,6 juta (29%), di bawah Rp.500 ribu=132 juta (55%)
“Penanganan Kemiskinan (2013), Jamkesmas 86,4 juta orang, Raskin 70 juta orang, BLSM 62 juta orang,”imbuhnya.
Menurut Anggota Komisi IX DPR itu, jika dilihat komposisi pengeluaran masyarakat maka akan diperoleh perbandingan makanan dan non makanan yakni, 60% ; 40%. Sebanyak 76% terkena dampak karena faktor kenaikan ongkos transportasi dan efek domino lainnya.
“Saya balik bertanya: betulkah mereka bukan pengguna BBM bersubsidi,” imbuhnya.
Rieke menjelaskan terkait ruang Fiskal RAPBN 2015. Rieke pun membuka belanja RAPBN dan jumlah alokasi anggaran untuk jalankan program di luar subsidi BBM Rp291,111T.
Diantaranya, belanja Kementrian/Lembaga 600T, belanja Pegawai Rp270 T, belanja Modal plus Belanja Barang Rp330T, belanja Sosial plus Belanja Lain-lain Rp150 T
“Ruang fiskal Rp480 T habis untuk program Pemerintah SBY yang tinggal kurang lebih 1,5 bulan,”tegasnya.
Rieke pun kembali mempertanyakan, bahwa apakah mencabut subsidi BBM satu-satunya cara untuk dapatkan anggaran jalankan 9 Program Nawa Cita Jokowi-JK.
“Masih banyak cara lain. Pemerintahan SBY yang tinggal satu bulan setengah harus punya itikad baik. Sebagai seorang neragawan, saya yakin SBY tak punya niat untuk mengganjal program-program Pemerintahan Jkw JK,” tuturnya.
Kata Rieke, dalam negosiasi antara Jokowi dan SBY yang sedang berlangsung di Bali, kiranya ada opsi ruang fiskal untuk jalankan 9 program nawa cita. Hal yang wajar, jika SBY serahkan 50% dari 480 T. Sekitar Rp240 T, dirinya yakin bisa dioptimalkan untuk program nawa cita.
Dengan anggaran yang ada sekitar Rp240 T tersebut, Di enam bulan pertama, sambil menanti pembahasan APBN Perubahan 2015, kiranya ada beberapa prioritas program.
Sesuai dengan perintah UU Desa maka diwajibkan ada alokasi anggaran langsung ke desa dari APBD dan APBN. Pemerintah SBY hanya alokasikan Rp9Triliun di RAPBN 2015 untuk 79.702 Desa. Per desa artinya hanya mendapat alokasi sekitar Rp.114 juta
“Untuk tahap awal, dengan kondisi kas negara yang ditinggalkan pemerintah SBY defisit Rp257 T, maka oleh Pemerintahan Jokowi-JK per desa direncanakan Rp 500 juta. Total anggaran tambahan yang diperlukan sebesar Rp30 T,” cetusnya.
Rieke berharap, pertemuan SBY dan Jokowi jangan sampai membuat rakyat buntung. Kata Rieke Di sisa satu setengah bulan pemerintahan, ia yakin SBY masih ingat pada ucapannya di pidato penyampaian nota keuangan di rapat paripurna DPR 15 Agustus 2013.
Dimana SBY tidak akan membebani pemerintahan baru. Karenanya, Rieke juga yakin Pak SBY sebagai Presiden dua periode sangat bijak dan memahami tidak mungkin Pemerintah Jokowi-JK akan jalankan program yang sesuai visi misi mereka, jika ruang fiskal yang ada digunakan seluruhnya untuk semua program Pemerintahan SBY – Boediono yang tinggal 1,5 bulan saja.
“Meskipun desakan untuk mencabut subsidi BBM cukup kuat, saya yakin Jokowi sangat mengerti, bahwa pencabutan subsidi BBM akan memicu kenaikan ongkos produksi dan transportasi, serta kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Saya yakin Jokowi juga tak akan melupakan janji kampanye Pilpres, hanya konstitusi yang bisa memerintah saya” katanya.
“Karenanya saya yakin kebijakan politik ekonomi yang akan diambil oleh Jokowi akan mengembalikan marwah pasal 33 UUD 1945,” pungkasnya
Related Posts
