Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengharapkan dengan adanya nota kesepahaman dapat membantu Polri dalam penegakan hukum dan membantu membangun upaya preventif, yakni 
mencegah potensi munculnya korupsi dalam dunia usaha yang sering terjadi dalam hal perijinan, kontrak politik, dan penggelembungan.
Tetapi, Timur menambahkan, nota kesepahaman tersebut masih memerlukan penjabaran mengenai hal-hal teknis supaya nota kesepahaman itu bisa diimplementasikan dengan tepat.
“Terciptanya suasana kondusif yang sehat bagi dunia usaha tidak mungkin tanpa partisipasi semua pihak. Diharapkan nota kesepahaman membantu polri dalam penegakan hukum dan membangun upaya preventif untuk mencegah potensi munculnya korupsi,” ungkap Timur, Jumat (4/3).
Hal senada juga dikatakan Jaksa Agung Basrief Arief. Menurutnya, praktek korupsi masih terjadi dalam setiap praktek penyelenggaraan negara. Walaupun, berbagai upaya memang sudah dilakukan untuk penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi (tipikor). Mulai dari aspek substansi hukum melalui reformasi birokrasi pada instansi penegak hukum.
“Kegiatan bisnis menjadi mesin utama penggerak pembangunan ekonomi di Indonesia. Korupsi dalam dunia usaha selalu terjadi karena ada Pejabat publik yang melakukan pemerasan atau gratifikasi dan pebisnis yang memberikan suap, gratifiasi atau uang pelicin. Kemudian, dua sisi ini bergerak bersama,” ungkap Basrief, Jumat (4/3).
Selain itu, lanjutnya, birokrasi yang panjang dan ketidakpastian hukum juga menjadi momok bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Sehingga, merugikan Indonesia dari sisi ekonomi.
Oleh karena itu, tegas Basrief, perlu kerjasama yang baik untuk menghindari hal tersebut. Maka, nota kesepahaman menjadi momentum bersama untuk mencegah tipikor di bidang ekonomi, bisnis dalam bidang masing-masing.
“Ke depan saya himbau ada langkah konkrit supaya tujuan pemberantasan korupsi oleh penegak hukum bisa mencapai hasil maksimal dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia,” jelasnya.
Related Posts
