Politisi Golkar Ini Akui Ada Politik Uang dalam Munas

Yoseph Pekei, politisi Partai Golkar yang baru dipecat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Deyai membenarkan adanya politik uang dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar. Menurut dia, setiap DPD II mendapatkan sebesar Rp 50 Juta untuk memenangkan Aburizal Bakrie sebagai calon ketua umum Golkar periode selanjutnya.

“Dari ARB dibagi lewat DPD I masing-masing Rp 50 Juta,” kata Yoseph kepada Kompas.com di Uluwatu, Bali, Selasa (2/12/2014).

Karena sudah dipecat sekitar seminggu sebelum pelaksanaan Munas, Yoseph memang tidak mendapatkan tawaran uang itu secara langsung. Namun, dia mengaku mendapatkan informasi tersebut dari DPD II di provinsi Papua lain yang saat ini tengah mengikuti Munas di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali.

Selain politik uang, lanjut Yoseph, DPD II juga mendapat intimidasi berupa pemecatan seperti yang terjadi terhadap dirinya. Aburizal, kata dia, sering mengadakan pertemuan dengan DPD I tingkat provinsi untuk mengkondisikan DPD II yang berbeda sikap.

Selain Yoseph, pengurus DPD II lain yang dipecat diantaranya terdapat di Sumatera Utara dan Lampung.

“Hampir semua DPD II se-Indonesia kecewa suara kita diintimidasi,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono menyampaikan hal serupa. Meskipun gagal dalam mengangkat prestasi Partai Golkar, kata Agung, Aburizal bisa menggunakan kekuatannya untuk menggalang dukungan DPD.

“Pertama, dia mengunakan transaksi-transaksi politik. Lalu ada juga intimidasi-intimidasi yang dilakukan,” kata Agung di Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11/2014).

Agung mengungkapkan, setiap DPD diberikan uang Rp 50- Rp 100 Juta untuk memenangkannya. Selanjutnya, jika politik uang tidak mempan, lanjut Agung, Aburizal cukup mengkondisikan DPD tingkat I yang jumlahnya sedikit untuk mengintimidasi DPD tingkat II yang jumlahnya jauh lebih banyak.

Namun, dua hari sebelum Munas dibuka, Sekjen Partai Golkar sudah memastikan tidak ada politik uang dalam Munas Golkar. Dia menantang berbagai pihak yang menemukan transaksi-transaksi mencurigakan untuk segera melaporkan.

“Kalau ada yang melakukan transaksi dan diketahui, silahkan dilaporkan saja,” ujar Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2014).