Jakarta, dengan segala keruwetannya, dinilai sudah tak mampu lagi menyandang status sebagai ibu kota Indonesia. Dalam jangka waktu panjang, pemerintah didorong memindahkan ibu kota ke daerah baru yang lebih baik.
Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo mengatakan, ibu kota pemerintahan sebaiknya dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sesuai dengan yang direncanakan mantan Presiden Soekarno.
“Palangkaraya tempat yang baik. Tata ruangnya bagus, daerahnya flat, tidak ada gempa. Pemindahan ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Ganjar ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (28/7/2010) kemarin.
Peta terbaru mengenai Zonasi Gempa yang diluncurkan Kementerian Pekerjaan Umum baru-baru ini memang menunjukkan bahwa Kalimantan adalah wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi dibandingkan Pulau Jawa dan Sumatera.
Hal senada disampaikan tokoh muda Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan. “Bisa dipertimbangkan kalau mau mengambil lokasi di Kalimantan. Saya kira masih cukup ada lahan di sana. Jika disiapkan, ini bisa menjawab banyak (persoalan),” katanya.
Ferry menegaskan, pemindahan ibu kota pemerintahan harus direncanakan secara matang dan merupakan program jangka panjang. Namun, ditegaskan Ferry, pemindahan ibu kota bukan satu-satunya solusi memeratakan penduduk dan pembangunan.
Usulan pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga disuarakan Andrinof Chaniago dari Tim Visi Indonesia 2033. Kalimantan, yang berdekatan dengan sejumlah negara, seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura, dinilai Andrinof strategis karena tidak terlalu ke barat ataupun timur.
Sementara itu, pemerhati lingkungan hidup, A Sonny Keraf, yang juga dosen Universitas Atma Jaya Jakarta, ibu kota pemerintahan sebaiknya berlokasi di Indonesia bagian timur. “Dari segi politik, pemindahan ibu kota ke luar Jawa dan Indonesia bagian timur akan serta-merta menggeser episentrum pembangunan nasional dari Jawa dan Indonesia bagian barat,” kata Sonny dalam tulisannya “Pindahkan Ibu Kota” pada Harian Kompas edisi Rabu kemarin.
Related Posts
