Pemerintah Jokowi-Ma’ruf membuat sejumlah terobosan guna membantu masyarakat terdampak virus Corona alias Covid-19. Salah satunya dengan pelatihan online Kartu Prakerja dengan nilai anggaran Rp5,6 triliun.
Program di kartu Prakerja tersebut dipercaya bisa membantu para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kontrak (PHK) karena dampak penyebaran Corona. 5,6 juta warga akan diberi alokasi Rp1 juta untuk pelatihan online.
Terdapat delapan platform digital yang terlibat dalam program tersebut, yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir dan Sisnaker.
Namun program ini mendapat banyak kritik. Bermula dari keterlibatan ruangguru di dalamnya. Terlebih, CEO Ruangguru, Adamas Belva merupakan staf khusus milenial Presiden Jokowi. Setelah ramai, akhirnya Belva memutuskan mundur dari Istana.
Program ini juga membuat parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf pecah kongsi. Kritik bahkan datang dari PDIP, partai penguasa, tempat Jokowi bernaung. PDIP meminta KPK ikut terlibat mengawasi. Tender 8 start up menjadi salah satu kecurigaan ada kongkalingkong dalam program tersebut.
“Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa, Pak Ketua, oleh pemerintah, bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya, tidak cukup dengan mundur, Pak. Ini korupsi,” kata Politikus PDIP Arteria Dahlan saat rapat Komisi III DPR dengan KPK, disiarkan secara online, Rabu (29/4).
Gerindra Ikut Curiga
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pelaksanaan program kartu prakerja. Habiburokhman menduga ada penyelewengan dalam program tersebut.
“Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tetapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil,” kata Habiburokhman di rapat yang sama.
Karena itu, kepada Ketua KPK Firli Bahuri, Habiburokhman meminta mengawasi dugaan korupsi dalam vendor digital kartu prakerja. Habiburokhman mengatakan, perlu diawasi pengadaan jasa dalam bentuk pelatihan digital.
Dia menyoroti biaya mahal pelatihan hanya untuk membuat makanan pempek. Padahal, kata dia, hal tersebut dapat ditemukan gratis di platform lain.
“Saya bingung ada pelatihan bikin pempek pak Rp600ribu itu kan ada e-katalog kalau misalnya bapak usut pengadaan bapak usut,” kata dia.
NasDem Kritik Prakerja
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni meminta KPK untuk mengawasi dengan ketat penggunaan anggarannya.
“Ini jumlah anggarannya besar sekali. Nggak main-main. Makanya KPK harus dengan tegas mengawasi penggunaan anggaran Kartu Prakerja. KPK harus memastikan duit rakyat dimanfaatkan dengan semestinya, dan jangan ada sekecil mungkin celah untuk korupsi,” ucap Sahroni dalam keterangannya, Kamis (30/4).
Politisi NasDem ini KPK bisa mengawasi segala tahapan dalam Kartu Prakerja, mulai dari penunjukkan vendor penyedia layanan, hingga pencairan dananya nanti.
Dirinya pun menyarankan agar KPK bisa membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi program kartu Prakerja ini.
“Karenanya saya meminta KPK untuk membentuk tim khusus yang berfokus pada pengawasan atas anggaran sebesar Rp5,6 triliun tadi. Ini duit rakyat banyak sekali di sini, jadi pemerintah wajib menggunakannya dengan efektif, transparan serta akuntabel. KPK wajib mengawasi,” ungkap Sahroni.
Golkar Pasang Badan
Politikus Partai Golkar Maman Abdurahman melihat, tak ada celah untuk korupsi dalam pelatihan online program kartu Prakerja. Terlebih lagi, dalam program itu tidak ada pengadaan barang dan jasa.
Ketua Bappilu Golkar itu menilai, program pelatihan online kartu prakerja juga tak bisa dimarkup. Dia justru meminta agar anak muda pegiat start up didukung penuh.
“Tidak ada Praktik pengadaan barang jadi apa yang mau dikorupsi Dimana mark up-nya? Bahkan ini peluang usaha baru bagi anak-anak muda pegiat usaha start up untuk bisa membuat Platform perusahaan yang sama,” jelas Maman kepada wartawan, Kamis (30/4).
Dengan demikian, para anak muda bisa bersaing mendaftarkan karyanya melalui platform digital tersebut untuk menjadi lembaga pelatihan di Indonesia.
Maman juga menjelaskan, program kartu Prakerja sudah dipersiapkan jauh sebelum pandemi Covid-19. Awalnya akan direalisasikan dengan pola konvensional, namun dikarenakan ada kejadian Covid-19 akhirnya dimodifikasi sedikit yaitu dengan Sistem Virtual atau Online.
“Banyak yang salah sangka mengatakan ada dugaan korupsi di dana pelatihan Rp5,6 T tersebut, bagaimana cara korupsinya? Kan dana 1 juta pelatihan per orang untuk sebanyak kurang lebih 5,6 juta orang itu diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk seperti pulsa dimana kalau tidak dipakai ya tidak akan keluar,” tambah Maman yang juga anggota Komisi VII DPR. [ Mdk / IM )
Related Posts
Bukan urusan pemerintah masalah pelatihan. Pelatihan itu urusan perusahaan, mereka lebih tahu pelatihan apa yg dibutuhkan buat usaha mereka. Tugas pemerintah hanya mengadakan job fair sesering mungkin, menghubungkan pencari kerja dengan pihak perusahaan.