Jokowi Tegur Menteri yang Bikin Ruwet Birokrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para menterinya yang memperumit rantai birokrasi.‎ Alasannya, tindakan-tindakan seperti itu menganggu investasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Hanya dua yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Satu peningkatan investasi, dua peningkatan ekspor. Hanya dua itu saja. Nah kalau masih keluar Peraturan Menteri (Permen) atau peraturan dirjen yang justru menambah birokrasi, menambah ruwetnya orang yang ingin ekspansi atau investasi ya pasti saya tegur,”

kata Jokowi saat memberikan pembekalan terhadap para calon perwira muda di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (24/7).

‎Hadir pada acara itu, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Tito Karnavian.

Hadir pula tiga kepala staf di lingkungan TNI (AD, AL, AU) dan 729 para calon perwira dari TNI dan Polri. Para calon perwira ini akan dilantik Jokowi menjadi perwira‎ muda di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (25/7).

‎Jokowi menjelaskan yang diperlukan sekarang adalah mempermudah akses investasi. Hambatan-hambatan birokrasi harus dihilangkan. Apalagi saat ini, situasinya baik untuk investasi. Hal itu menunjuk pada survei berbagai lembaga dan laporan keuangan dari berbagai lembaga internasional.

‎”Sekarang ini momentumnya sudah ada, baik investasi, investment grade sudah ada. Kepercayaan dari masyarakat yang dikeluarkan oleh surveinya Galup sudah. Terus sekarang kita sendiri tidak bisa memberikan pelayanan yang cepat, ya hilang diambil oleh negara lain,” jelasnya.

Dia juga meminta perbaikan dalam sektor ekspor. Dia meminta‎ supaya ada pembukaan pasar baru untuk ekspor. Jangan terpaku pada pasar yang sudah berjalan selama ini.

“Ekspor pun masih berkutat pada pasar-pasar lalu, terus, tradisional. Tidak berani melangkah ke pasar-pasar non tradisional yang harusnya sudah digarap secara baik,” ujarnya.

Saat ditanya apakah akan memberi sanksi kepada menteri yang ternyata menghambat investasi, dia tegaskan tahap awal dibuka dulu ke publik.‎ Jika tetap tidak didengar maka akan dikenakan sanksi.

“Baru mengeluarkan satu-satu. Ditegur itu harusnya ngerti apa yang dilakukan,” tutupnya( SP / IM )