Jokowi Menjawab SBY Soal Keberpihakan TNI, Polri dan BIN

 Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono menuding BIN-Polri-TNI tidak netral. Isu ini pun kemudian bergulir kencang. Presiden Jokowi pun akhirnya angkat bicara menjawab tuduhan keberpihakan itu.

SBY menyampaikan hal tersebut sebelum kampanye pasangan yang diusung PD di Pilgub Jawab, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu pekan lalu Dia meminta aparat netral menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.

“Mengingatkan agar negara, pemerintah, aparat BIN, Polri, dan TNI bersikap netral. Saya diserang oleh partai politik tertentu, katanya SBY panik. SBY tidak panik! Biasanya orang yang panik itu cenderung curang, insyaallah kami tidak curang, tetapi kami waspada. Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoax, sekali lagi ini oknum, namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik,” ujar SBY saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (23/6).

SBY mengaku menyampaikan hal ini karena tak ingin nama baik ketiga lembaga itu tercemar. Bahkan ia menyatakan siap ditangkap atas pernyataannya ini.

“Mungkin rakyat tidak berani menyampaikan hal-hal yang menurut mereka kok begini, kasar sekali, kok terang-terangan, biarlah saya SBY, warga negara biasa, penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang bicara. Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan,” tuturnya.

Lalu SBY mengungkit kekalahan sang putra sulung di Pilgub DKI. Meski mengaku ikhlas, dia meyakini AHY kalah karena ada kecurangan yang melibatkan ketidaknetralan aparat.

“Mengapa saya sampaikan, agar BIN, Polri, dan TNI netral, karena ada dasarnya, ada kejadiannya. Pilkada Jakarta, baru sekarang ini saya bicara. Meskipun kami ikhlas menerima kekalahan, ikhlas. AHY dan Demokrat sudah move on, kami sudah menerima kekalahan itu, dan kami tidak pernah patah meskipun kalah, tapi nyata sekali keganjilan-keganjilannya,” kata SBY.

Menanggapi pernyataan SBY itu, polisi menyatakan mereka tidak berpihak. Bahkan polisi menyatakan siap menindak tegas anggota yang terbukti berpihak.

“Prinsip Polri netral. Kalau ada anggota yang tidak netral, kita tindak tegas,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal.

Susilo Bambang Yudhoyono Foto: Robby Bernardi/detikcom

Begitu juga dengan TNI. Militer Indonesia ini memastikan akan menindak tegas oknum tersebut jika terbukti melanggar.

“Saya kira, kita sikap TNI jelas, TNI netral, kalau ada yang melanggar tentu akan ada tindakan tegas tapi kita perlu data,” kata Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhillah.

Sedangkan BIN meminta SBY untuk melapor secara resmi ke Bawaslu. BIN pun menepis tuduhan itu.

“Namanya tudingan itu sebaiknya dilaporkan ke Bawaslu atau Panwas atau ke KPU atau nantinya ke Mahkamah Konstitusi. Tentu saja dengan bukti-bukti sehingga bisa diproses,” kata Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto kepada detikcom, Minggu (24/6/2018).

Badan Intelijen Negara (BIN) menepis tudingan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut adanya oknum yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Tugas BIN ditegaskan untuk memastikan pelaksanaan pilkada lancar tanpa mendukung salah satu calon kepala daerah.

“Sebetulnya tidak ada perintah apapun untuk seperti itu, jadi perintahnya tegas bahwa kita netral, itu perintah pimpinan BIN, tidak ada perintah dukung ini dukung itu,” kata Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis pernyataan Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada oknum TNI, Polri, dan BIN yang tidak netral dalam pemilu. Jokowi menegaskan netralitas TNI, Polri, dan BIN mutlak.

“Netralitas TNI, Polri, BIN itu adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Dan ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI, BIN,” ujar Jokowi.

Jokowi sudah memerintahkan hal tersebut kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan. Jokowi mengimbau masyarakat turut melakukan pengawasan.

“Sudah saya sampaikan kepada KaBIN, Kapolri, dan Panglima, jadi tidak usah tanyakan lagi. Dan saya juga mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi. Marilah kita sama-sama mengawasi,” jelas Jokowi.

Jika di antara mereka ada yang tidak netral, Jokowi mengimbau masyarakat mengadukannya secara resmi. “Ya kan ada ketentuannya. Kalau dilihat ada yang tidak netral, silakan dilaporkan ke Bawaslu. Sudah jelas sekali saya kira,” ujar Jokowi ( Dtk / IM )