Berkembang isu yang menyatakan bahwa hubungan antara Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) dan Presiden SBY sudah disharmoni alias retak.
Rumor ini berkembang lantaran BHD tidak terlihat menghadiri pidato kenegaraan Presiden SBY di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/8). Padahal, pada hari yang sama BHD melantik perwira yang sempat ditunda pelaksanaannya.
“Ketidakhadiran Kapolri itu belum bisa dikatakan telah terjadi disharmoni dengan Presiden SBY, karena belum ada penjelasan secara langsung oleh Kapolri mengenai ketidakhadirannya maupun hal-hal lain,” kata Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan kepada Warta Kota di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/8).
Menurut Ramadhan, Kapolri harus bisa memberikan penjelasan baik menyangkut keberadaan dirinya maupun ketidakhadirannya di acara Pidato Kenegaraan.
“Pidato Kenegaraaan itu merupakan agenda nasional, sehingga seluruh pejabat wajib hadir dan harus membatalkan agenda personalnya. Terlebih lagi acara itu merupakan kali pertama terjadi, yaitu acara yang dilakukan bersamaan antara DPR dan DPD,” ujarnya.
Oleh karena itu DPR berkewajiban memanggil Kapolri untuk diminta klarifikasi sehubungan dengan ketidakhadirannya pada acara nasional tersebut.
“Memang harus dimintai klarifikasi oleh DPR, biar tahu latar belakang atau penyebab ketidakhadirannya dalam acara berskala nasional tersebut,” imbuhnya.
Hal senada juga diungkapkan Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo. “Sangat disayangkan. Kalau beliau sakit maka bilang saja sakit. Itu manusiawi kok. Jangan dibiarkan berlarut-larut, terlebih lagi ada penilaian berbeda di antara orang dekat Kapolri,” katanya kepada Warta Kota.
Lebih lanjut dikatakan, memang seharusnya Kapolri menghadiri acara Pidato Kenegaraan di Gedung DPR. Tetapi ketidakhadirannya justru semakin menjadi tanda tanya besar, terlebih lagi pada hari yang sama Kapolri melantik perwira di Mabes Polri.
“Kapolri harus menjelaskan secara transparan agar tidak terjadi salah tafsir mengenai keberadaannya,” imbuhnya
Related Posts
