Golkar makin panas, kubu Ical pakai polisi buat usir Agung dari DPP

Kisruh di internal Partai Golkar tak juga berakhir. Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menunda pemberlakuan SK Menkum HAM, membuat kubu Ical kembali garang melawan kubu Agung Laksono.

Jika sebelumnya kubu Agung Laksono seakan digdaya berupaya menguasai Golkar dari para loyalis Ical, kini kubu Ical kembali mulai galak melakukan perlawanan.

Kemarin, Sekjen Partai Golkar kubu Ical, Idrus Marham menyerahkan dua surat putusan PTUN tersebut ke DPR. Idrus Marham menegaskan tidak ada perubahan dalam susunan kepengurusan dan Alat Kelengkapan Dewan Fraksi Golkar.

Sebelumnya, kubu Agung Laksono telah mengirimkan surat perombakan struktur Fraksi Golkar kepada setjen dan pimpinan DPR. Tak cuma itu, kubu Ical juga berencana menggunakan polisi untuk kembali mengusai kantor DPP Golkar yang telah dikuasai kubu Agung Laksono.

Berikut ulasannya :

 Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya akan menggunakan polisi untuk mengambil kembali kantor DPP Golkar di Slipi yang kini dikuasai kubu Agung Laksono.

“Kita menggunakan aparat hukum (polisi) untuk mengosongkan DPP. Kami meminta kubu Munas Ancol untuk mengosongkan DPP, karena menempati itu melanggar hukum,” kata Bamsoet di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/4).

Menurut Bamsoet dengan adanya putusan sela dari PTUN, Partai Golkar kembali ke kepengurusan hasil Munas Riau yakni di bawah kepemimpinan Ical.

“Dengan tidak berlakunya SK (surat keputusan) menteri, saya anggap Munas Ancol enggak sah, Agung sebagai Waketum, kita kembali ke pengurusan Munas Riau, pihak yang enggak berkepentingan segera mengosongkan, kecuali pengurus hasil Munas Riau,” ungkapnya.

Selain itu, Bamsoet menegaskan Partai Golkar akan menindak tegas kadernya yang tidak pernah ikut dalam rapat komisi maupun paripurna. Sebab, dari hasil evaluasi ditemukan banyak kader Partai Golkar yang mangkir dalam rapat tersebut.

“Kita juga akan disiplinkan anggota yang enggak pernah ikut rapat komisi atau paripurna, karena ternyata banyak juga, kita evaluasi,” tandasnya.

 Sekjen Partai Golkar kubu Agung Laksono, Zainudin Amali menegaskan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol tidak tergoyahkan legalitasnya. Kubu Agung Laksono berpegang teguh pada SK Menkum HAM Yasonna Laoly.

“Kan Menkum HAM sudah jelas sekali tadi pagi di TV. Jelas tetap pada keputusan saya jika keputusan yang sah adalah kepengurusan Agung Laksono,” kata Zainudin Amali di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (2/4).

Menurutnya putusan sela majelis hakim PTUN tidak berpengaruh pada keabsahan Munas Ancol. Mereka adalah penguasa yang saha atas kantor DPP Golkar.

“SK tidak dibatalkan. Ia tetap. Tapi belum dieksekusi. Hal-hal yang sudah dilakukan sebelum tanggal 1 April itu sah. Kan ada waktunya antara keputusan Menkum HAM tanggal 23 Maret sampai putusan sela kemarin. Semua yang sudah dikeluarkan oleh DPP itu tetap berlaku. Kantor tetap kami, yang sah tetap kami,” terang dia.

 Golkar kubu Agung Laksono mengeluarkan surat peringatan pertama (SP1) kepada tiga loyalis Ical yang duduk di DPR yakni Ketua DPR Setya Novanto, Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo dan Ketua Fraksi Ade Komaruddin.

“Adanya kejadian di Golkar tidak menunjukkan loyal sebagai kader Golkar. Rapat pleno tadi malam memutuskan tiga anggota fraksi di DPR yaitu Setya Novanto, Ade Komaruddin, dan Bambang Soesatyo akan diberikan SP1 hari ini yang dilanjutkan SP2 dan berujung pada pergantian antar waktu,” terang Leo Nababan Ketua DPP bidang komunikasi dan penggalangan opini dari kubu Agung Laksono dalam konferensi pers di gedung DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (2/4).

Dikeluarkannya SP 1 itu, kata dia, berdasarkan pantauan kubu Agung Laksono yakni ketiga anggota fraksi itu tidak konsisten sebagai anggota Fraksi Gokar di DPR. Menurut Leo, fraksi adalah perpanjangan tangan partai.

Menurut Leo, contoh ketidakloyalan anggota fraksi tersebut adalah ketika ketiganya tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP). Padahal DPP Golkar sudah putuskan untuk keluar dari KMP.

“Kita sudah jelaskan keluar dari KMP tapi ada pihak yang masih ada dalam KMP. Kami tahu itu hak politik. Tapi ini keputusan partai,” tutur Leo.

 Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) menilai putusan sela PTUN yang menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menkum HAM yang mensahkan Partai Golkar versi Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono, juga berdampak soal kubu mana yang berwenang menangani pilkada.

“Berdasarkan pendapat pakar hukum dan kuasa hukum kami Prof Yusril Ihza Mahendra keputusan sela PTUN menunda berlakunya SK Menkum HAM yang mensahkan kepengurusan Agung Laksono dkk. Dengan demikian, Agung dkk tidak boleh lagi bertindak mengatasnamakan DPP Golkar sampai ada keputusan final perkara tersebut,” ujar Ical lewat akun Facebooknya, Kamis (2/4).

Oleh karena itu, kata Ical, keadaan kembali seperti semula, yakni DPP yang sah adalah hasil Munas Riau. “Yang hingga kini menjadi satu-satunya yang sah dan terdaftar di Kemenkum HAM,” ujarnya.

“Jadi yang berhak menangani pencalonan pilkada adalah DPP Golkar hasil Munas Riau yang ketua umumnya Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham, bukan kepengurusan Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali, karena SK pengesahannya ditunda,” papar Ical.