Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung tertawa mengetahui DPRD hanya memanggil Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat untuk mengklarifikasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan APBD 2014.
Sebab, pada saat penyusunan serta pembahasan APBD 2014, Djarot tidak turut serta. Djarot baru dilantik menjadi Wagub DKI pada 17 Desember 2014.
“Ha-ha-ha… Ya, makanya saya bilang, terserah mereka (DPRD) sajalah,” kata Basuki tertawa di Balai Kota, Jumat (7/8/2015).
Basuki sebelumnya berulang kali meminta DPRD untuk memanggilnya. Basuki berjanji bakal membuka selebar-lebarnya berbagai informasi atas APBD DKI 2014, termasuk soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
BPK sebelumnya melaporkan adanya indikasi kerugian daerah pembelian lahan RS Sumber Waras hingga Rp 191 miliar. Tantangan Basuki ini telah diungkapkan sejak DPRD mengeluarkan wacana hak interpelasi kepadanya.
Namun, hingga hari ini, Basuki tak pernah dipanggil DPRD untuk mengklarifikasi berbagai permasalahan Pemprov DKI.
“Gimana (pembelian lahan RS Sumber Waras) enggak sesuai sama KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara), kan sudah ada kesepahamannya. Malahan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang lama dan yang sekarang masih menjabat itu ikut tanda tangan kesepakatan lho,” kata Basuki.
Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Triwisaksana mengungkapkan alasan mengapa Djarot yang dipanggil DPRD.
Berdasarkan aturan Permendagri, tim tindak lanjut pemerintah daerah dipimpin oleh wagub yang merupakan penanggung jawab dan didampingi kepala inspektorat, dalam hal ini Lasro Marbun, Kamis (6/8/2015) kemarin.
Fokus permasalahan pansus adalah aset pusat perbelanjaan Mangga Dua. Rencananya, Pansus DPRD akan kembali memanggil eksekutif untuk membahas temuan BPK yang lain pekan depan. Pekan depan, mereka akan membahas soal lahan di RS Sumber Waras yang menjadi temuan BPK. ( Kps / IM )
Related Posts
