KOMISI VIII DPR yang dalam tugasnya membidangi masalah sosial dan agama berkunjung ke Australia dan China dalam rangka studi mengenai draf RUU Fakir Miskin yang masih setengah jadi. Rombongan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro. Mereka berangkat, Minggu (17/4) dan berada di luar negeri hingga 24 April 2011.
Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa studi banding fakir miskin itu salah alamat. “Alokasi anggaran sebesar Rp1,4 miliar ini, jelas-jelas hanya menghambur-hambur pajak publik saja. Hal ini, dilihat dari keinginan anggota DPR untuk belajar tentang fakir miskin sampai ke negeri China dan Austalia. Lagipula kedua negara ini sudah termasuk negara kategori negara kaya, bukan negara miskin,“ katanya kepada Tribunnews.com, Minggu (17/4).
Menurut anggota Komisi VIII DPR, Arwani Thomafi, pengentasan kemiskinan itu tanggung jawab negara. Tugas itu kini tidak jelas dan sporadis dilakukan pemerintah di beberapa lembaga. Karena itulah, Arwani berharap setelah kunjungan kerja tersebut diharapkan ada hasil nyata yang bisa dilahirkan untuk menanggulangi kemiskinan.
“Lebih pada, mungkin, regulasi suatu pemerintah negara terkait dengan penanganan fakir miskin. Golnya adalah mencari hal-hal yang bisa dikorelasikan untuk merumuskan RUU ini. Kalau itu jawabannya adalah tanggungjawab negara,” ujarnya, Senin (18/4).
“Ada banyak anggaran sosial juga terkait fakir miskin pada akhirnya tidak fokus. Diharapkan dengan regulasi ini bisa lebih fokus, bisa lebih tepat sasaran sehingga tanggung jawab pemerintah bisa diyakini,” imbuhnya.
Sedangkan komisi X yang akan berangkat ke Spanyol dan China dengan tujuan untuk belajar atau melihat fasilitas olahraga, belajar Perpustakaan, belajar pendidikan, dan belajar wisata
Related Posts
