Biasanya, hanya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memimpin rapat. Namun saat rapat pemaparan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ikut serta.
Dalam rapat yang di-upload PemprovDKI di Youtube “22 Nov 2012 Gub & Wagub menerima paparan BKD”, Jokowi dan Basuki terlihat mendengarkan pemaparan Kepala BKD Budhihastuti terkait 12 program unggulan badan tersebut, yang juga tersaji di layar.
Basuki, yang awalnya menyimak, tidak tahan sehingga mengomentari program unggulan yang disajikan. Pertama, tentang perekrutan calon CPNS Pemprov DKI yang menurutnya tidak transparan.
Sebelum bicara, Basuki tampak meminta izin terlebih dulu kepada Jokowi yang duduk di kanannya. Jokowi yang lebih banyak diam hanya mengangguk. Dia terlihat menyimak sambil menutup mulutnya dengan tangan.
Jokowi baru angkat bicara ketika Ibu Kepala BKD menjawab apa yang menjadi keberatan Basuki terkait pegawai Pemprov yang tidak efektif dalam bekerja sehingga tidak menemui titik temu.
“Jumlahnya berapa tho untuk 2013?” tanya Jokowi.
“Lima ribu tiga ratus, Pak,” jawab Kepala BKD.
“Kalau kita tidak usah rekrut semua?” tanya Jokowi lagi.
Kepala BKD pun menjawab bahwa banyak jabatan fungsional yang lowong, semisal perpajakan, yang membutuhkan keahlian khusus.
Lalu Basuki memohon izin bicara kepada Jokowi. Menurutnya, BKD harus bisa membuat pegawai PNS efektif dalam bekerja. Sebab, selama ini banyak pegawai yang santai-santai, sementara hanya segelintir yang sibuk bekerja.
“BKD bukan hanya bicara anggaran, bukan program rutin, bagaimana, seperti Pak Gubernur punya visi, ini Jakarta Baru, udah jangan pake pikiran lama. Pak Gubernur udah baik kasih 2.000,” kata Basuki.
Menurut Basuki, hal itu terjadi karena Kepala BKD tidak pernah membuat analisis kepegawaian di Pemprov DKI.
“Formasi kita, yang menentukan Biro Formasi kita ada di organisasi, Pak; dan saat ini kita bisa pertemukan Biro Organisasi bisa bicara lebih detail,” ujar Budhi menjawab Basuki.
Basuki sempat hendak mendebat lagi alasan Kepala BKD, tetapi langsung ditengahi Jokowi.
“Begini saja, benar-benar dilihat kebutuhan real-nya berapa. Misalnya 4.000,” kata Jokowi.
“Tapi harus ada terobosan. Artinya, orang yang kita rekrut adalah orang yang benar akan kita tempatkan. Kesalahan yang kedua itu, itu tolong dicermati secara detail seperti yang diomongkan Pak Wagub. Ada orang yang kerja mati-matian, ngopi sendiri, nulis sendiri, ada orang yang duduk saja, lebih dari 10 orang.”
“Yang 10 orang itu saja tarik, duduknya diatur seperti apa. Ada yang kerjanya banting kanan-kiri, ada yang 15-20, itu yang harus dibenahi. Jadi jangan ditambahi terus-ditambahi terus… Ini nanti apa, jadi nanti bebannya di anggaran,” Jokowi menjelaskan.
Kepala BKD juga mengungkapkan kendala jumlah pensiun yang mencapai 4.000 orang setiap tahunnya, termasuk jabatan-jabatan fungsional di bidang kependidikan yang tidak bisa digantikan oleh tenaga biasa. Namun, Basuki mengingatkan bahwa guru di Pemprov DKI sudah berlimpah.
Basuki: Guru kebanyakan kita loh…
Kepala BKD: Mungkin kebanyakan untuk kualifikasi tertentu, tapi kurang untuk kualifikasi…
Jokowi: Itu kan berarti ada kekeliruan kan? Misalnya guru Bahasa Indonesia kelebihan 1.000 orang, Biologinya kurang 100 orang. Redesainnya ada di situ, termasuk di dinas-dinas yang lain.
Ketika akan menjadi pembahasan panjang antara Basuki dan Kepala BKD, Jokowi berusaha menengahi untuk kembali fokus pada pembahasan program kerja dan anggaran di BKD.
Jokowi: Anggaran 2013, program unggulan yang mana sih?
Kepala BKD: Dari 69 kegiatan, 12 ini yang unggulan. Pengadaan CPNS, Reformasi Birokrasi….
Jokowi: Pengadaan CPNS kok unggulan namanya?
Kepala BKD: Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada, Pak, karena ini memang sangat mendesak, Pak.
Basuki: Maksud Pak Gubernur, penerimaan pegawai itu kan rutin.
Menurut Basuki, yang bisa menjadi program unggulan adalah kenaikan pangkat atau ujian kompetensi yang transparan.
Jokowi: Saya minta dua ini menjadi unggulan, digarap dengan benar.
Jokowi pun mengakhiri pembahasan dengan Kepala BKD dan meminta yang lain presentasi.
Related Posts
Jokowi – ahok sudah tanda tangan kontrak urus DKI hingga 2017. Kalau maju jadi RI-1 pasti dikira haus kekuasaan.
bukan haus Kekuasaan tapi Rakyat Memilih Presidennya menurut Pilihan Mereka sendiri dan Rakyat Percaya bahwa Jokowi-Ahok memiliki Kapabilitas untuk itu demi Bangsa dan Negara, maju terus Jokowi-Ahok untuk R-1 dan R-2, kontrak dapat di Batalkan karena hanya secarik kertas
Tentu bakal ada penaltinya bila membatalkan kontrak.
penalti gawang ??? kontrak batal karena memangku Jabatan yang Lebih Baik untuk Negara dan Bangsa, apa mau di stop oleh Kontrak Kertas doang ??? turuti saja pilihan Rakyat karena Rakyat berhak memberi Keputusan yang terbaik bagi Negara dan Bangsa, bukan sehelai kertas kontrak
MenDaGri : Jika Nyapres, Jokowi Tidak Perlu Meninggalkan Tugas Sebagai Gubernur, ha ha apa itu Kontrak ??? malah Mendagri memberi support besar ke Jokowi, still Jokowi for R-1
Cacat hukum jika jokowi nyapres sebab belum satu periode sebagai gubernur. Warga DKI juga tidak setuju jokowi maju.
berapa banyak Warga DKI yang tidak setuju ??? hanya kecil saja jumlahnya karena hanya orang2 tertentu yang tidak suka sama Jokowi saja, buktinya kemana Jokowi berada selalu disambut baik oleh Warga DKI, ha ha hanya segelintir saja yang tidak setuju sih
Cacat Hukm ??? sudah Buktinya bahwa Hukum di Indonesia tidak berjalan dengan semestinya, sudah bukan Rahasia lagi, sejak katanya Merdeka, Hukum Tidak Pernah Dilaksanakan dengan semestinya