Banyak Vaksin Palsu, Menkes Kena “Semprot” Anggota DPR


121316520160510-112118780x390Komisi IX DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biofarma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) terkait penyebaran vaksin palsu yang marak diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir.

Dalam kesempatan tersebut, Nila dicecar sejumlah pertanyaan oleh para anggota komisi IX. Sebab, sebelumnya ia sempat menyebutkan bahwa peredaran vaksin palsu diketahui sudah sejak 2003 silam.

Salah satunya anggota Komisi IX, Irma Suryani Chaniago. Ia menduga ada “pemain” di antara lancarnya distribusi vaksin palsu tersebut. Sebab, distribusinya tersimpan rapi selama lebih dari 10 tahun.

“Artinya ada yang bermain di sini mulai dark penerima, pemasok, pembuat,” ujar Irma di ruang rapat Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Ia juga meragukan jika paramedis tak bisa membedakan mana vaksin asli dan palasu karena rentang harga keduanya sangat jauh.

“Mestinya paramedis sudah tahu harganya. Tapi kenapa bisa sedemkkian lama tersimpan rapi?” sambung dia.

Irma juga menyinggung soal sikap Nila yang dianggap melindungi diri dan cenderung melindungi institusinya, misalnya dengan melempar kesalahan kepada BPOM. Padahal, kata Irma, BPOM memiliki anggaran yang kecil dan Kemenkes tak menyokongnya. Begitu pula dari sisi sumber daya manusia dari BPOM yang dianggap masih minim.

“Saya cuma ingin Kemenkes tidak defensif. Ketika rakyat mengadu tolong diselesaikan. Jangan selalu berdalih itu bulan pekerjaan Menkes,” tutur politisi Partai Nasdem itu.

Sementara itu, anggota Komisi IX dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mendesak agar Nila membuka data-data rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lain kepada publik. Selain itu, ia juga kecewa dengan sikap Kemenkes melalui akun Twitter Kemenkes yang menyebutkan hanya sekitar 1 persen vaksin yang diduga palsu.

“Hanya? Ini menyepelekan masalah. Andaikan ada yang meninggal karena ini, harus dikejar. Tidak boleh ada yang mengkonsumsi vaksin palsu bermasalah,” ujar Saleh.

Senada dengan Saleh, anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar, Dewi Asmara menyayangkan kasus vaksin palau yang sudah bergulir belasan tahun. Ia pun menekankan soal pola pengawasan yang diberlakukan Kenkes dan BPOM.

“13 tahun itu sudah tiga menteri (kesehatan). Ini tidak main-main. Apa iya bisa sedemikian tertutip? Atau dilakukan sedemikian masif?” kata Dewi.

Sementara itu, Ketua Komisi IX, Dede Yusuf mengatakan perlu ada kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh Kemenkes. Sebab, anggaran yang dialokasikan untuk vaksin reguler saja, kata dia, sangat besar.

“Anggaran obat dan vaksin 2016 Rp 2,8 triliun. Dimana untuk vaksin reguler saja sebesar Rp 1,2 triliun. Inilah yang kenapa membuat kami semua melihat, ada sesuatu yang lost control dan perlu kita dilakukan rekayasa ke depannya,” ujar Politisi PartaiDemokrat itu.

Upaya pengungkapan kasus vaksin palsu ini berawal dari temuan penyidik Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri di tiga wilayah, yaitu Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, keberadaan vaksin palsu itu diketahui sudah mulai beredar sejak 2003 silam. Saat ini, pihak aparat masih menggali informasi lebih jauh terhadap pelaku yang telah ditangkap.

Dalam penggeledahan beberapa waktu lalu, penyidik mengamankan barang bukti, yakni 195 saset hepatitis B, 221 botol vaksin polio, 55 vaksin anti-snake, dan sejumlah dokumen penjualan vaksin. Sejauh ini, sudah sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka dijerat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan denda Rp 1,5 miliar dan Pasal 62 juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Kps / IM )

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

2 thoughts on “Banyak Vaksin Palsu, Menkes Kena “Semprot” Anggota DPR

  1. rianto
    June 27, 2016 at 10:43 pm

    woiiiiiiiiiiiiiiiiii islam goblok ada yg nggak kebagian tuh makanya sampai begitu lama bikin vaksin palsu makan tuh pribumi2 goblokkkkkkkkkkkkkkkkk

  2. Perselingkuhan+Intelek
    June 27, 2016 at 11:06 pm

    GANTI MenKes nya sama yang baru lagi, apa kerjanya sih ini MenKes ??????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *