Usulan pembangunan gedung baru DPRdan kenaikan anggaran kunjungan kerja (kunker) terus mendapatkan penolakan.
Meski di DPR sendiri usulan ini belum bulat, namun sejumlah elemen masyarakat tetap menyuarakan agar rencana ini dibatalkan. Lebih dari itu, apabila rencana ini terus bergulir, ada kekhawatiran pemerintah bakal menyetuinya.
Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, kekhawatiran tersebut dilatarbelakangi keputusan pemerintah sebelumnya yang menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik (parpol).
Ray berpendapat, kenaikan dana bantuan parpol tersebut ibarat “politik balas budi” pemerintah kepada DPR. Sebab, selama tiga tahun terakhir, praktis tidak ada pengawasan ketat dari DPR terhadap pemerintah.
“Isu-isu pemerintah lolos semua. Kalau melihat gejala yang Rp 1.000 (dana bantuan Parpol) itu, mungkin pemerintah akan mengakomodasi usulan pembangunan gedung,” kata Ray ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Selain itu, dia melihat dari waktu pengusulan yang mendekati tahun politik itu sendiri, usulan pembangunan gedung bisa jadi disetujui oleh pemerintah.
“Ini mau tahun politik, Presiden mungkin juga tidak mau gaduh. Tahun balas budi,” ujar Ray.
“Jadi kemungkinan ini akan lolos, mungkin. Karena ini tahun politik. Mungkin juga akan ada balas budi pemerintah dengan mengiyakan seluruh permintaan DPR yang berhubungan dengan fasilitas mereka,” ucapnya.
Ray berharap rencana pembangunan gedung baru DPR dan kenaikan anggaran kunjungan kerja anggota DPR tidak ditindaklanjuti. Sebab, sejak 2005, pemerintah sebetulnya sudah banyak mengakomodasi usulan-usulan penambahan fasilitas DPR.
“Mulai kursi, karpet, LCD, laptop, kamar mandi, penambahan staf ahli, dana representasi, perumahan,” kata Ray.
Sejak dulu, Ray melanjutkan, argumentasi DPR ketika meminta penambahan fasilitas tersebut, sama, yaitu demi peningkatan kualitas politik.
“Tapi nyatanya apa? Sampai sekarang enggak naik, justru menurun,” ucapnya.
Di lain pihak, anggaran negara yang dikeluarkan untuk “kepentingan politik” secara keseluruhan, sudah sangat banyak.
Selain kenaikan dana bantuan parpol, belanja politik yang cukup besar di antaranya penyelenggaraan pemilu, dan penambahan penyelenggara pemilu.
Usulan pembangunan gedung baru DPRdan kenaikan anggaran kunjungan kerja (kunker) terus mendapatkan penolakan.
Meski di DPR sendiri usulan ini belum bulat, namun sejumlah elemen masyarakat tetap menyuarakan agar rencana ini dibatalkan. Lebih dari itu, apabila rencana ini terus bergulir, ada kekhawatiran pemerintah bakal menyetuinya.
Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, kekhawatiran tersebut dilatarbelakangi keputusan pemerintah sebelumnya yang menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik (parpol).
Ray berpendapat, kenaikan dana bantuan parpol tersebut ibarat “politik balas budi” pemerintah kepada DPR. Sebab, selama tiga tahun terakhir, praktis tidak ada pengawasan ketat dari DPR terhadap pemerintah.
“Isu-isu pemerintah lolos semua. Kalau melihat gejala yang Rp 1.000 (dana bantuan Parpol) itu, mungkin pemerintah akan mengakomodasi usulan pembangunan gedung,” kata Ray ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Selain itu, dia melihat dari waktu pengusulan yang mendekati tahun politik itu sendiri, usulan pembangunan gedung bisa jadi disetujui oleh pemerintah.
“Ini mau tahun politik, Presiden mungkin juga tidak mau gaduh. Tahun balas budi,” ujar Ray.
“Jadi kemungkinan ini akan lolos, mungkin. Karena ini tahun politik. Mungkin juga akan ada balas budi pemerintah dengan mengiyakan seluruh permintaan DPR yang berhubungan dengan fasilitas mereka,” ucapnya.
Ray berharap rencana pembangunan gedung baru DPR dan kenaikan anggaran kunjungan kerja anggota DPR tidak ditindaklanjuti. Sebab, sejak 2005, pemerintah sebetulnya sudah banyak mengakomodasi usulan-usulan penambahan fasilitas DPR.
“Mulai kursi, karpet, LCD, laptop, kamar mandi, penambahan staf ahli, dana representasi, perumahan,” kata Ray.
Sejak dulu, Ray melanjutkan, argumentasi DPR ketika meminta penambahan fasilitas tersebut, sama, yaitu demi peningkatan kualitas politik.
“Tapi nyatanya apa? Sampai sekarang enggak naik, justru menurun,” ucapnya.
Di lain pihak, anggaran negara yang dikeluarkan untuk “kepentingan politik” secara keseluruhan, sudah sangat banyak.
Selain kenaikan dana bantuan parpol, belanja politik yang cukup besar di antaranya penyelenggaraan pemilu, dan penambahan penyelenggara pemilu.
Usulan pembangunan gedung baru DPRdan kenaikan anggaran kunjungan kerja (kunker) terus mendapatkan penolakan.
Meski di DPR sendiri usulan ini belum bulat, namun sejumlah elemen masyarakat tetap menyuarakan agar rencana ini dibatalkan. Lebih dari itu, apabila rencana ini terus bergulir, ada kekhawatiran pemerintah bakal menyetuinya.
Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, kekhawatiran tersebut dilatarbelakangi keputusan pemerintah sebelumnya yang menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik (parpol).
Ray berpendapat, kenaikan dana bantuan parpol tersebut ibarat “politik balas budi” pemerintah kepada DPR. Sebab, selama tiga tahun terakhir, praktis tidak ada pengawasan ketat dari DPR terhadap pemerintah.
“Isu-isu pemerintah lolos semua. Kalau melihat gejala yang Rp 1.000 (dana bantuan Parpol) itu, mungkin pemerintah akan mengakomodasi usulan pembangunan gedung,” kata Ray ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
(Baca juga: Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi)
Selain itu, dia melihat dari waktu pengusulan yang mendekati tahun politik itu sendiri, usulan pembangunan gedung bisa jadi disetujui oleh pemerintah.
“Ini mau tahun politik, Presiden mungkin juga tidak mau gaduh. Tahun balas budi,” ujar Ray.
“Jadi kemungkinan ini akan lolos, mungkin. Karena ini tahun politik. Mungkin juga akan ada balas budi pemerintah dengan mengiyakan seluruh permintaan DPR yang berhubungan dengan fasilitas mereka,” ucapnya.
Ray berharap rencana pembangunan gedung baru DPR dan kenaikan anggaran kunjungan kerja anggota DPR tidak ditindaklanjuti. Sebab, sejak 2005, pemerintah sebetulnya sudah banyak mengakomodasi usulan-usulan penambahan fasilitas DPR.
“Mulai kursi, karpet, LCD, laptop, kamar mandi, penambahan staf ahli, dana representasi, perumahan,” kata Ray.
Sejak dulu, Ray melanjutkan, argumentasi DPR ketika meminta penambahan fasilitas tersebut, sama, yaitu demi peningkatan kualitas politik.
“Tapi nyatanya apa? Sampai sekarang enggak naik, justru menurun,” ucapnya.
Di lain pihak, anggaran negara yang dikeluarkan untuk “kepentingan politik” secara keseluruhan, sudah sangat banyak.
Selain kenaikan dana bantuan parpol, belanja politik yang cukup besar di antaranya penyelenggaraan pemilu, dan penambahan penyelenggara pemilu.( Kps / IM )
Related Posts
Ingat : UANG RAKYAT