Kebijakan Ahok saat ini justru akan menyudutkan posisi pengusaha.
Buruh unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, tetap akan mengusir pabrik yang tidak mampu membayar gaji sesuai standar upah minimum. Ancaman Ahok langsung ditanggapi pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin).
“Kita cuma mengingatkan kalo pabrik dipaksa pindah keluar Jakarta. Otomatis akan ada PHK. Ini jadi tanggung jawab siapa,” kata ketua Kadin DKI Jakarta, Eddy Kuntadi, Rabu 4 September 2013.
Eddy mengatakan, saat ini pengusaha dalam posisi sangat sulit. Inflasi yang mencapai 1,1 persen dan nilai tukar dolar yang mencapai Rp12 ribu, menjadi pukulan berat bagi pengusaha.
“Sangat memukul industri padat karya. Saat ini sektor industri padat karya sedang bertahan,” ujarnya.
Kondisi ini yang membuat para pemilik pabrik dan pengusaha mempertanyakan kebijakan Ahok. “Tidak semua pengusaha punya napas panjang. Sekarang lagi mengatur napas. Kalau tak kuat sebentar lagi banyak yang akan kolaps,” ujarnya.
Kebijakan Ahok saat ini justru akan menyudutkan posisi pengusaha. “Ini bikin PHK massal menjadi sebuah kemungkinan yang besar. Bila terjadi siapa yang tanggung jawab, saat puluhan buruh menganggur,” katanya.
Menurut Eddy, Ahok harus melihat banyak sisi sebelum mengusir para pemilik pabrik. Pemindahan pabrik juga bukan perkara mudah, penghentian usaha akan berdampak banyak dari berbagai sektor.
“Ini tidak bisa dilihat hitam putih. Harus dilihat sisi lain. Mengusir pabrik bukan solusi. Dampak sosial pengusiran pabrik sendiri akan besar bagi Jakarta. Tidak realistis juga kita disuruh pindah karena tak bisa gaji sesuai UMP,” katanya.
Related Posts
