TUDUHAN

United States Department of States telah membuat serangaian

May Swan - penulis

tuduhan terbuka terhadap Pemerintah Singapura. Masalah yang diajukan berkisar tuduhan Pemerintah Singapura yang dianggap kurang bijak dalam menangani lalu lintas perdagangan sex dan para pekerja di negerinya.  Atas tuduhan di atas, Pemerintah Singapura telah mengeluarkan Annual Trafficking in Persons Report, laporan sepanjang enam lembar menanggapi dan menapis semua tuduhan satu persatu.

Documen tersebut dikeluarkan pada tanggal  30 Juni, disitu Singapura balik menyerang Amerika membuat tuduhan berdasarkan tuntutan yang tidak tepat dan penuh factual error. Laporan diikuti dengan uraian yang menegaskan bahwa Singapura tidak ada masalah human trafficking yang serius. Documen  telah diserahkan oleh Singapore Ambassador di Washington DC Chan Heng Chee kepada Assistant Secretary of States for East Asian and Pacific Affairs Kurt Campbell and Ambassador-at-Large Luis CdeBaca.

Dalam tuduhannya, Amerika telah menempatkan Singapura pada Human Trafficking Watch List setaraf dengan China dan India. Menanggapi tuduhan Amerika, Kementerian Luar Negeri Singapura serentak membalas menuduh dengan sengit Amerika sepatutnya meneliti keadaan rumah tangganya sendiri di mana terdapat record illegal human traffic tertinggi di dunia, sebelum menuduh negeri lain berbuat curang. Satu dari tuduhan yang diajukan: Banyak pekerja rumah tangga dibebani hutang sebanyak sepuluh bulan gaji ketika diterima kerja di Singapura. Ini berupa pelecehan terhadap pekerja rumah tangga yang juga termasuk pelecehan HAM.

Jawaban Singapura: Aneh sekali kalau Amerika menuduh Singapura bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Dari pihak kami, yang diterima bekerja di Singapura diberi Work Permit, dimana ditegaskan antara lain the scope of work, gaji terendah saban bulan, ketenuan adanya hari libur dan semua beaya yang berhubungan dengan pekerjaan harus ditanggung oleh majikan. Sedangkan hutang piutang yang terkait, umumnya berlangsung di negeri asal mereka sendiri, tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Singapura.

Singapore icon

Satu lagi tuduhan: Sebagian kedutaan luar negeri di Singapura melaporkan terdapat 105 kasus korban paksaan prostitusi. Ini menunjukan banyaknya kasus tersebut di Singapura. Jawaban Singapura: Polisi hanya menerima tiga laporan dari kedutaan luar negeri di Singapura. Sungguh mengherankan dan membingungkan, kalau betul ada yang mengadu kepada mereka,  kenapa kasus kasus tersebut tidak dilaporkan ke polisi Singapura, tapi di laporkan ke Amerika.

Tuduhan lainnya: Dalam rangka mencekal prostitusi, para korban malah dihukum dan di-deportasi secara tidak adil. Ini menunjukan pelecehan HAM. Jawaban Singapura: Korban dari paksaan prostitusi, yakni bagian dari human trafficking tidak dihukum. Mereka diminta jadi saksi sebagai prosecution witness selama menunggu kasusnya ditangani oleh pengadilan. Selama menunggu, mereka diberi perlindungan hukum, pengawalan

The White House

keselamatan, diberi tempat tinggal sementara atau shelter, dimana makan, minum dan pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Setelah kasusnya selesai, polisi menghubungi kedutaan masing masing untuk mengembalikan mereka ke negeri asalnya.

Rasanya laporan ini cukup sampai di sini saja, karena sudah nampak jelas bahwa dengan menggunakan kedok Human Rights, AS sendiri sering melakukan hal hal yang bertolak belakang dengan apa yang dipakainya sebagai preaching. Pada hakekatnya semua tindakan yang diambil oleh pemerintah manapun senantasa berdasarkan penilaian kepentingan politik. Hanya, buktinya tidak semua negara berada pada posisi dapat melindungi kepentingan negaranya sendiri. Umumnya yang lebih sering terjadi adalah yang kuat mendikte yang lemah.(IM)