Kegiatan Pengobatan Tradisional Tiongkok Efektif Berjalan Pasca Pilpres 2024
dilaporkan: Liu Setiawan
Jakarta, 24 Februari 2024/Indonesia Media – Perkumpulan Induk Kesehatan Tradisional Indonesia (PIKTI) melihat organisasi tetap bisa efektif berjalan dengan system rapi dan mapan Pasca-Pilpres (pemilihan umum presiden) 2024, sambil tetap menjaga komunikasi dengan stakeholders terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud Ristek). Para akupuntur atau tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan tradisional Tiongkok di Indonesia sempat berjuang selama beberapa tahun untuk eksis dan diakui. Karena tertimpa bencana nasional, Covid-19 (2020 – 2023), ada pejabat tinggi yang kena covid. Lalu dia berobat dengan seorang akupuntur di bilangan Sunter Jakarta Utara. hasilnya, ia berhasil disembuhkan dengan biaya sangat rendah. “Dia (pejabat tinggi) akhirnya mendesak Kemenkes (Kementerian Kesehatan) untuk mengakomodir kami, dan bentuk PPTII (Perkumpulan Pengobat Tradisional Interkontinental Indonesia),” ketua PIKTI Didik Waluyo mengatakan kepada Redaksi.
Perjuangan untuk membentuk PPTII (Perkumpulan Pengobat Tradisional Interkontinental Indonesia) melalui perjalanan panjang dan berliku. Internal Kemenkes, terutama pada level eselon I & II (dirjen dan direktur) sempat ada resistensi sikap terhadap kegiatan akupuntur, herbal, tuina. Selain Kemenkes, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) juga mengakomodir pendidikan ilmu kesehatan tradisional Tiongkok pada level universitas. “Sejak itu, ada prodi (program studi) akupuntur di beberapa universitas, antara lain UMS (Universitas Medika Suherman) di Bekasi, Universitas Katolik Darma Cendika (Surabaya) dan lain-lain. PPTII sebagai organisasi lebih mapan dan efektif untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan pengembangan herbal khas Tiongkok,” kata Didik.
Apalagi, perkembangan MEA (masyarakat ekonomi ASEAN) dan globalisasi yang sangat pesat di Indonesia berdampak langsung pada sektor kesehatan khususnya di bidang pelayanan kesehatan tradisional. Warga negara Indonesia (WNI) yang telah mempelajari ilmu kesehatan herbal, akupuntur sempat mengalami kesulitan untuk berkecimpung dalam mengamalkan ilmunya kepada masyarakat Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah WNI yang mempelajari tentang ilmu kesehatan herbal, akupunktur dan tuina semakin bertambah. Fenomena covid sepantasnya disikapi dengan bijaksana. “Ada hikmah di balik musibah covid yang memberikan dampak positif terutama kami, para akupunktur,” kata Didik Waluyo.
Era pemerintahan presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono; 2004 – 2009, 2009 – 2014), sempat dimulai penyusunan Undang Undang terkait dengan pengobatan tradisional. Tapi tidak ada akupuntur yang terdorong untuk urun rembuk menyusun regulasinya. Saat itu, para akupuntur yang sebagian besar keturunan Tionghoa masih belum tergerak. Tapi ketika Presiden ke 7 RI Joko Widodo dilantik pada Oktober 2014, beliau langsung menerbitkan Keppres (Keputusan Presiden) untuk lebih meningkatkan efektifitas dan kemapanan organisasi para akupuntur. “Baru tiga bulan dilantik, pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) langsung menerbitkan Keppres. Perjalanan panjang dan berliku, terutama waktu masa Pak Harto (presiden ke 2 RI, alm. Soeharto; 1967 – 1998), izin praktik akupuntur sangat sulit. Setelah era reformasi, kami mulai dipermudah. Kami diminta untuk mendirikan asosiasi sampai urusan perizinan praktik. Tapi kami bukan dokter di bawah IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Kami hanya urus registrasi di bawah pengawasan kejaksaan. Seiring waktu berjalan, sekarang ini, kami di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan,” kata Didik Waluyo. (LS/IM)
Related Posts
