Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),Sudirman Said memarahi direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena sering membangkang. Sudirman menyebut, direksi PLN kerap memprotes kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Jika dilihat dari kinerja, PLN cukup bagus pada 2015 silam. PLN mencatat penjualan setrum sebesar Rp 209,8 triliun pada 2015. Naik sebesar Rp 23,2 triliun atau 12,44 persen dari penjualan tahun sebelumnya Rp 186,6 triliun.
Kemudian, perusahaan plat merah ini mencatat laba bersih sebesar Rp 15,6 triliun. Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (Ebitda)sebesar Rp 51,5 triliun naik Rp 2,8 triliun dari sebelumnya Rp 48,7 triliun.
Pertumbuhan pendapatan berasal dari penaikan volume penjualan sebesar 202,8 Terra Watt Hour (TWh) naik dari sebelumnya 198,6 TWh dan lonjakan harga jual rata-rata.
“Peningkatan konsumsi kWh ini sejalan dengan kenaikan jumlah pelanggan yang dilayani perusahaan sampai dengan akhir bulan Desember 2015 yang telah mencapai 61,2 juta pelanggan atau bertambah 3,7 juta pelanggan (6,39 persen) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 57,5 pelanggan,” jelas Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto diJakarta, Rabu (29/6).
Meski demikian, Sudirman Said masih saja kesal dengan PLN. Berikut penjelasannya:
“Terus sering direksi PLN bilang orang tua kami dua, tapi ibu sebenarnya itu Kementerian ESDM, kami yang melahirkan, menyusui (alokasi gas dan batu bara), sementara satu lagi bapaknya itu Kementerian BUMN hanya menilai apakah nilainya bagus engga, labanya berapa? Itu,” tuturnya.
Sudirman menambahkan, PLN bersama pemerintah seharusnya saling merangkul demi membangun kesejahteraan bagi masyarakat.
“Ibunya jangan di protes-protes terus nanti durhaka. Kasian ibunya disakiti terus di depan publik. Regulator terus di protes. Nanti orang liat, ini pemerintah gimana sih? Saya sengaja bicara keras karena selama ini sudah menahan diri.”
“Bangun listrik bukan urusan unjuk power, urusannya nyala atau tidak. Saya tidak mau ada catatan kegagalan proyek listrik 35.000 MW itu akibat perilaku pimpinannya,” kata Sudirman di Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Jumat ( 22/7).
Sudirman kemudian meminta agar PT PLN tidak membangkang dengan membuat kebijakan sendiri. Dia mencontohkan, salah satunya kasus PLN yang membangkang Permen 19 tentang penetapan tarif PLTMH, di mana perusahaan pelat merah saat itu malah menurunkan harga tarif setrum dari PLTMH yang dibangun oleh Independen Power Producer (IPP).
“DPR pernah marah-marah kok PLN engga pernah hadir kalau lagi rapat dan segala macam. Tapi kalau terus main di belakang itu kurang modern. Jangan gitu lah,” kata dia.
Untuk itu, dia meminta ke depannya agar Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir menghadiri undangan-undangan terutama dalam membahas kebijakan publik.
“You can buy perception, you can’t buy reality. Saya mau bangun kenyataan. Pak Sofyan 2 tahun engga pernah duduk di ruangan saya. Yang paling sering itu, acara-acara yang kita undang, dirut PLN tidak pernah ada,” tuturnya.
“Sesuai dengan dengan Undang-Undang 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak harus mengejar kentungan, karena BUMN sebagai kepanjangan tangan pemerintah harus juga mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam menerangi wilayah yang masih belum menikmati listrik. Kesejahteraan umum masyarakat banyak. Kalau sekarang diukur seperti bank ya tidak bisa,” kata Sudirman dalam acara Coffee Morning, di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/7).
Sudirman mengaku telah membicarakan persoalan ini kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno. Dia meminta agar perusahaan plat merah tersebut tidak dijadikan sebagai mesin pencetak uang.
“Saya sudah sampaikan kepada Bu Rini, jangan jadikan PLN sebagai pencari uang, ini berbeda,” ujarnya. ( Mdk / IM )
hayo pada berkelahi saja semua, memang sudah tradisi Indonesia saling gontok2 an sejak jaman dulunya, makanya pelayanan ke masyarakat tidak pernah sepenuhnya, kalau Korupsi dan bertengkar itu sudah tradisi turun temurun, maka kapan Indonesia mau maju ???